Oleh : H Dudung Abdullah Sani
MEMASUKI fase terakhir masa jabatan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina bersama Waki Walikota Arifin Noor, ada beberapa program yang ingin segera diwujudkan kedua pemimpin Balai Kota ini.
SETIDAKNYA, ada 6 misi yang jadi isu sentral dan strategis diwujudkan duet Ibnu Sina-Arifin Noor usai jadi pemenang even pemilihan Walikota-Wakil Walikota (Pilwali) Banjarmasin pada 2020 silam.
Dibungkus dalam Banjarmasin Baiman dan Lebih Bermartabat, visi kepala daerah ini termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 tercover lagi dalam 20 program prioritas demi mewujudkan Banjarmasin menjadi Kota Sungai Menuju Gerbang Ekonomi Kalimantan 2025.
Dari beberapa program prioritas itu di antaranya revitalisasi sungai guna mendukung pariwisata berbasis sungai dan transportasi sungai, melahirkan wira usaha baru (WUB) yang mandiri untuk mengembalikan Banjarmasin sebagai kota perdagangan dan jasa, serta pelayanan publik berbasis Smart City (Kota Cerdas atau Kota Pintar).
Belakangan demi dalih mewujudkan hal itu, Pemkot Banjarmasin melalui dinas teknisnya pun membangun dermaga atau jembatan apung menghubungkan Kampung Ketupat dengan siring patung ikon Bekantan di bawah Jembatan Dewi bernilai cukup fantastis Rp 4,5 miliar lebih.
BACA : Antara Diksi Mehual dan Kritik Membangun
Pro dan kontra juga mengemuka dari proyek jembatan apung di atas perairan Sungai Martapura. Bagi DPRD Banjarmasin, demi memuluskan proyek itu ternyata ada pengalihan anggaran yang sudah disepakati dalam APBD tahun 2022. Sorotan tajam juga datang dari para pegiat sungai.
Belum hilang dari ingatan, tiba-tiba Walikota Banjarmasin mengingatkan untuk membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) yang sempat tertunda pada 2017 berada di 5 titik. Titik konsentrasi pun terarah ke Jalan A Yani Km 4,5 depan kampus UIN Antasari Banjarmasin. Dalam kalkulasi kasar, untuk mewujudkan 5 JPO setidaknya butuh dana mencapai Rp 25 miliar, dengan asumsi masing-masing JPO bisa dibangun dengan dana Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar.
BACA JUGA : Rencana Bangun JPO Berbiaya Mahal Versus Terpenuhnya Hak Publik
Perdebatan publik kembali mengemuka usai adanya proyek revitalisasi atau normalisasi Sungai Veteran dan sungai lainnya dibiayai Bank Dunia mencapai Rp 1 triliun dimotori Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, dengan dana tiap tahun mencapai Rp 200 miliar karena digarap selama 5 tahun sejak 2023 hingga berakhir pada 2027 nanti.
Lagi-lagi pro dan kontra mengemuka, karena ternyata proyek itu justru lebih terkonsentrasi membangun jalur arteri baru dari belakang Tempekong Suci Nurani, Pecinan Darat hingga Jalan Simpang Ulin pada tahap I. Berlanjut lagi ke kawasan Sungai Lulut pada tahap berikutnya.
BACA JUGA : Bukti Inkonsistensi RTBL, Proyek Revitalisasi Sungai Veteran Dikritik Pakar Kota ULM
Nah, ketika publik menyoroti berbagai proyek itu sangat wajar, karena itu bagian dari kepedulian warga, bukan mahual apalagi menyoal. Hal ini membuktikan jika alam demokrasi di Kota Banjarmasin masih terjaga, karena jika kritikan publik itu dibendung, jelas akan membahayakan. Kepedulian publik itu berakar dari semangat demokrasi, karena dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sepatutnya diusung.
Ditelisik lebih mendalam, jelas program revitalisasi sungai khususnya di Sungai Veteran, JPO serta proyek-proyek lainnya sepertinya Walikota Banjarmasin ingin kejar target sebab masa jabatannya akan berakhir pada 2024 mendatang.
BACA JUGA : Target I Bebaskan Lahan Hingga Simpang Ulin, Warga Siap-Siap Digusur Kena Proyek Revitalisasi Sungai Veteran
Tentu saja, sebagai kepala daerah ingin menonjolkan kesan adanya ‘warisan’ bagi pendahulunya nanti. Jelang akhir masa jabatan atau mendekati finish, berbagai sumber dana baik dari dana hibah utangan Bank Dunia, APBN, maupun APBD digunakan untuk mewujudkan beberapa program prioritas tersebut.
Tentu bagi yang kontra, berbagai proyek itu dianggap dipaksakan bahkan manfaatnya tidak seperti ekspektasi. Ambil contoh, soal jembatan apung yang terkoneksi ke Kawasan Wisata Mandiri (KWM) Kampung Ketupat yang dikelola pihak ketiga.
BACA JUGA : Berbiaya Rp 1 Triliun, BWS Kalimantan III Golkan Proyek Tangkal Banjir Banjarmasin, Ini Daftarnya!
Bagi para pengeritik, jelas juga punya dasar atau alasan karena semua kekuatan khususnya bersumber dari APBD sejatinya harus untuk kemashalatan warga kota Banjarmasin, bukan hanya keinginan sang walikota semata. Sebab, banyak problema sebenarnya di Banjarmasin yang harusnya jadi skala prioritas dituntaskan belum juga berhasil diurai.
Ambil contoh soal penanganan sampah, lokasi parkir, dan banyaknya drainase atau saluran got yang tertutup, sehingga mengakibatkan Banjarmasin langganan banjir, saat musim hujan atau fenomena air pasang. Banyak pula sungai-sungai di Banjarmasin yang sudah lama mati dan sekarat, sehingga slogan kota seribu sungai itu benar-benar terwujud, bukan sebaliknya.
BACA JUGA : Walikota Ibnu Sina target Visi Banjarmasin Baiman Lebih Bermartabat Tuntas pada 2024
Ada lagi, soal kehidupan perekonomian masyarakat jauh lebih urgen. Faktanya, banyak pula kawasan wisata kuliner (KWK) yang mati suri, seperti Gang Pengkor dekat Gedung Sultan Suriansyah, atau KWK di Jalan Pos, belakang Bank Mandiri, ini hanya dari sekian contoh yang jadi sorotan publik.
Alangkah eloknya, jika program-program yang diwujudkan oleh pemerintah kota bisa dituntaskan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Tentu hal itu akan meninggalkan kenangan indah bagi warga kota, karena bagaimana pun semua itu dibiayai dari uang rakyat yang dipercayakan kepada kepala daerah.
BACA JUGA : Muat Janji Politik Ibnu-Arifin, DPRD Banjarmasin Pantau Kemajuan Program Baiman Lebih Bermartabat
Hal ini demi membuktikan apakah Banjarmasin Baiman Lebih Bermartabat itu benar-benar bisa terwujud sebagai kota yang menjadi gerbang ekonomi Kalimantan seperti dulu dalam sejarahnya.(jejakrekam)
Penulis adalah Advokat dan Pengacara di Banjarmasin
Pembina LBH Patriot Muda Borneo Kalsel dan Pimpinan D’Perfect Lawyer