Muat Janji Politik Ibnu-Arifin, DPRD Banjarmasin Pantau Kemajuan Program Baiman Lebih Bermartabat
KETUA DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya mengatakan dihelatnya rapat paripurna tingkat pertama raperda rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026 merupakan respon atas surat Walikota Ibnu Sina.
UNTUK itu, Walikota Ibnu Sina bersama Wakil Walikota Arifin Noor pun diminta mendengar apa saja pandangan dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Bnajarmasin.
“Kita sudah mendengar tadi, apa saja keinginan fraksi dan ditindaklanjuti oleh walikota. Mudah-mudahan, segera mungkin pembahasan RPJMD ini melalui panitia khusus (pansus) serta pemerintah kota dapat menyelesaikan di tahun ini juga,” ucap Harry Wijaya kepada awak media, usai memimpin rapat paripurna tingkat pertama raperda RPJMD di DPRD Banjarmasin, Rabu (27/10/2021).
Ketua DPD PAN Banjarmasin ini mengatakan diupayakan rampung dibahas, sehingga raperda RPJMD bisa mengejar target sebelum akhir tahun 2021 telah dituntas.
BACA : Tugas Berat Menunggu, Pasangan Ibnu Sina-Arifin Noor Berpacu dengan Waktu
“Selama tiga bulan ke depan, logikanya bahwa anggaran itu masuk di APBD tahun 2022. Tidak mungkin program di RPJMD ini dianggarkan. Makanya, idealnya pada APBD Perubahan 2022. Karena program-program pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD ini belum disahkan menjadi perda. Beda jika sudah disahkan, maka dianggarkan program-program tersebut,” papar Harry.
Terkait pembagian pansus, Harry mengatakan itu merupakan kewenangan fraksi-fraksi, bukan dari komisi yang membidangi.
“Jadi, susunan pansus itu harus ditentukan fraksi-fraksi di DPRD Kalsel. Keputusan pembentukan pansus juga ditentukan dalam rapat paripurna mengenai komposisinya, baik ketua dan sekretaris termasuk koordinatornya,” kata Harry.
BACA JUGA : Kunjungi Jejakrekam.com, Duet Ibnu-Arifin Paparkan Misi Membawa Banjarmasin Lebih Bermartabat
Harry mengingatkan rancangan program duet Ibnu Sina bersama Wakil Walikota Arifin Noor bertagline Baiman lebih Bermartabat harus bersentuhan dengan masyarakat.
“Apalagi membahas RPJMD melalui tahapan yang panjang. Hingga ada mekanisme tukar pikiran di RPJMD, serta melihat apa saja unsur program yang diajukan walikota,” urai Harry.
BACA JUGA : Dokumen RPJMD Banjarmasin 2021-2026 Disepakati, Problema Kota Jadi Atensi DPRD
Unsur program itu dimaksud Harry adalah sesuai janji politik kepala daerah sewaktu kampanye pilkada kepada masyarakat, sehingga harus diuji kinerjanya.
“Apalagi, program yang ditawarkan saat ini merupakan periode kedua Walikota Ibnu Sina. Makanya, kita amati nanti apa saja poin perjanjian atau janji-janji politiknya kepada masyarakat. Lantas bisa dipantau nantinya, sejauhmana sudah direalisasikannya,” tutur Harry.(jejakrekam)