CUACA ekstrem yang melanda wilayah Kalimantan Selatan hingga berujung bencana hidrometerologi seperti banjir yang meluas, membuat Pemkab Banjar menetapkan status tanggap darurat.
PENETAPAN status tanggap darurat bencana banjir ini diambil oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur usai rapat koordinasi darurat bencana dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Banjar di Aula Barakat, Martapura, Senin (27/2/2023).
Rapat koordinasi ini juga dihadiri 20 camat se-Kabupaten Banjar dalam menyikapi bencana banjir untuk dimigitasi serta penyusunan langkah strategis antisipasi di lapangan.
“Berdasar laporan, bencana banjir telah merendam 11 kecamatan. Bencana banjir ini telah mengganggu aktivitas warga dan pemerintahan,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Mokhamad Hilman, dalam laporannya.
BACA : Banjir Serbu Pengaron, 7 Desa Terdampak, Ketinggian Air Dilaporkan Hampir 1 Meter
Dalam laporan kaji cepat, disebutkan bencana banjir akibat curah hujan dengan intensitas sedang dan tinggi terjadi beberapa hari belakangan di wilayah hulu Kecamatan Sungai Pinang hingga ke daerah hilir, serta memasuki wilayah perkotaan Martapura pada Minggu (26/2/2023).
Dari hasil pantauan di lapangan, wilayah terdampak adalah Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Desa Loktunggul (Tunggul Nangka), Desa Lobang Batu di Kecamatan Pengaron. Kemudian, banjir juga melanda Desa Sungai Raya (Kecamatan Simpang Empat), 7 desa terdampak banjir di Kecamatan Cintapuri Darussalam.
BACA JUGA : Dari Pengaron hingga Cintapuri, Banjir Rendam 3 Kecamatan di Kabupaten Banjar
Berikutnya, banjir di Kecamatan Astambul meliputi Desa Munggu Raya, Desa Kelampayan Ilir dan Desa Dalam Pagar. Banjir juga melanda Desa Labuan Tabu, Desa Tunggul Irang, Desa Bincau, Desa Pekauman, Desa Sungai Sipai di Kecamatan Martapura Kota. Di Kecamatan Martapura Timur, desa terdampak adalah Desa Dalam Pagar, Desa Pekauman dan Desa Antasan Senor Ilir.
Banjir juga terjadi di Desa Lobang Baru (Kecamatan Karang Intan), Desa Teluk Selong dan Desa Penggalaman (Kecamatan Martapura Barat. Begitupula, wilayah Sungai Tabuk di Desa Desa Pembantanan juga turut diserbu banjir. Totalnya, ada 11 kecamatan dari 20 kecamatan yang terdampak banjir.
BACA JUGA : Banjir Kalsel 2021: Pemerintah Didesak Review Izin Tambang-Sawit dan Pulihkan Sungai Kritis
“Dari 11 kecamatan tersebut, tiga kecamatan yakni Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Telaga Bauntung dan Kecamatan Aranio tidak memerlukan pos lapangan,” kata Sekda Hilman.
Menurut dia, wilayah tiga kecamatan meski ada genangan air hanya bersifat insidentil dengan durasi waktu tidak lama. “Sebab, hanya air mengalir (banyu larut) yang mengirimkan lagi ke daerah lain,” kata mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar ini.
Dalam laporannya, Hilman mengungkapkan bahwa data sementara korban terdampak per 26 Februari 2023 sebanyak 11.764 kepala keluarga dengan 49.820 jiwa dengan 10.736 rumah terdampak banjir.
BACA JUGA : Solusi Atasi Banjir, Pemulihan Lingkungan Secara Bertahap Wajib Dilakukan Pemkab Banjar
“Sedangkan, bangunan atau fasilitas umum terdampak banjir adalah 23 buah sekolah, 2 buah masjid, 27 buah mushalla, 2 buah puskesdes, satu buah pamsimas dan 3 buah kantor kecamatan,” beber Hilman.
Atas dasar fakta dan data di lapangan, Bupati Saidi Mansyur pun menetapkan lewat keputusannya meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di wilayah Kabupaten Banjar.
Usai rakor darurat bencana, Hilman didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Warsita menjelaskan langkah yang diambil di lapangan adalah monitoring, dan mendata serta mengevakuasi warga terdampak banjir, khususnya lokasi terjadinya kenaikan debit air dan genangan.
BACA JUGA : Penanganan Banjir Kalsel Berlanjut Dengan MoU
“Dapur umum juga telah didirikan secara mandiri oleh masyarakat. Begitupula, dapur umum di kantor BPBD Banjar. Kami juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalsel untuk pendirian dapur lapangan, termasuk instansi dan stakeholder terkait,” papar Hilman.
Untuk status tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Bupati Banjar berlaku selama 14 hari terhitung sejak 27 Februari hingga 13 Maret 2023.
BACA JUGA : Reduksi Banjir di Kalsel, Gubernur dan 6 Bupati/Walikota Teken MoU Pengamanan DAS Barito
“Dengan adanya penetapan status tanggap darurat bencana ini akan segera dibentuk pos komando terpadu di level kabupaten hingga diturunkan ke tingkat kecamatan,” papar doktor hukum lulusan Unissula Semarang ini.
Bagaimana dengan sumber pendanaan menyokong status tanggap darurat bencana? Hilman menerangkan walau anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD Banjar tahun 2023, terbatas namun penggunaan sangat fleksibel. “Melihat kondisi bencana alam yang terjadi di lapangan, berapa pun akan dikeluarkan jika dianggap layak,” tegas Hilman.
BACA JUGA : Kenapa Kalsel Selalu Banjir? Ini Analisis Mantan Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta
Dia menerangkan kebutuhan logistik pangan maupun non pangan yang dibutuhkan korban terdampak banjir seperti makanan siap saji, family kids, perlengkapan bayi, bahan bakar minyak (BBM), tenda keluarga, tenda pengungsi hingga tenda posko serta selimut.
“Kebutuhan lainnya seperti perahu karet, perahu lipat, perahu viber, mesin perahu, genset, senter, mobil truck evaluasi, BBM, biaya operasional posko dan posko lapangan. Ini juga dibutuhkan untuk distribusi logistik di lapangan,” pungkas Hilman.(jejakrekam)
Pencarian populer:banjir d wilayah kelampayan