DOKTOR Uhaib As’ad menggelar Forum Group Discussion (FGD), dengan mengundang mahasiswa serta caleg Banua, membahas demokrasi, Senin (22/1/2024).
FGD yang digelar di Rumah Demokrasi atau Center of Research and Political Marketing Consultant (CRPMC) Jalan Sultan Adam Banjarmasin.
Mengusung tema ‘Penguatan Demokrasi Indonesia’, FDG tersebut dihadiri para caleg Banua, yakni Prof Deny Indrayana sebagai caleg DPR RI dari Partai Demokrat Dapil 1 Kalsel, Sofwat Hadi Caleg DPR RI dari Partai NasDem Dapil Kalsel 2, dan Habib Banua Calon DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, dan juga mereka di daulat sebagai pemateri dalam FGD tersebut.
BACA: Demokrasi Dalam Angka Dan Realita, Menelusuri Pendidikan Dan Kader Politik Yang Rendah
Dr Uhaib menyampaikan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi sebuah negara. Pemilu tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih perwakilan mereka di parlemen.
“Pada Pemilu 2024, warga Indonesia akan kembali menghadapi tugas penting ini. Untuk mengambil keputusan yang bijaksana, penting bagi kita untuk mengenal calon legislatif (caleg) dengan baik,” ujar dosen Uniska Arsyad Al-Banjari ini.
Uhaib juga mengatakan, media asing saat ini menyoroti demokrasi Indonesia, dan menyimpulkan terjadinya kebangkrutan atau mengalami defisit demokrasi pada kepemimpinan Presiden Jokowi.
“Demokrasi berjalan stagnan. Seharusnya kita sudah melompat jauh, tapi demokrasi kita mengalami kemunduran. Salah satu faktor (yang mempengaruhi) sistim politik kita, parpol saat ini bagian dari oligarki dan politik dinasti, ini sulit dibantah,” bebernya.
“Elite politik kita sudah semakin gila, ditambah lagi sudah menjadi kapitalis, dan bahkan demokrasi kita saat ini liberal seperti Amerika. Khususnya modal kita sudah dikuasai asing,” ucapnya.
Indonesia tidak baik-baik amat, sehingga anda semua pelanjut estafet bangsa, maka pilihlah pemimpin tidak melanggar konstitusi dan pilihan perwakilan kalian di parlemen nanti dengan orang-orang yang baik,” pesan Uhaib.
BACA JUGA: Rutin Gelar Diskusi Berbobot, Cara Forum Ambin Demokrasi Bangkitkan Kesadaran Politik Publik
Sementara itu, Deny Indrayana mengatakan, kalau berbicara demokrasi di Indonesia terutama dari segi hukum tata negara, maka ada 2 katagori yang bisa dijadikan parameter atau tolak ukur, yakni apakah demokrasi itu jalan dengan baik , atau tidak.
“Kita punya masalah dalam demokrasi kita, yakni masalah konstitusi dan korupsi. Kalau dilihat dari konstitusi, cerminnya adalah lembaga Mahkamah Konstitusi, dan korupsi potretnya adalah KPK,” ujarnya
Mantan Wakil Menteri Kemenkumham ini menjelaskan, dari Konstitusi UUD 1945 maka melihat demokrasi salah satu kasus di MK, yakni putusan MK Nomor 90 yang merubah UU Pemilu, tentang syarat usia Presiden dan Wakil Presiden.
“Dengan putusan itu, ada calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang lolos, dan ini salah secara hukum tata negara,” tegasnya.
“Bahkan Mahkamah Etik Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutus itu ada pelanggaran kode etik. Maka diberhentikan lah Anwar Usman sebagai Ketua MK, dan juga dia tidak boleh ikut menangani sengketa pemilu,” ujarnya.
Deny menyebut, dari kejadian itu lembaga tersebut bukan lagi Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Keluarga ‘G’. “Apa itu G? Yakni skandal, seperti skandal watergate (skandal penyadapan kantor Partai Demokrat Amerika, di zaman Presiden Richard Nixon disebut watergate),” jelasnya.
“Kemudian ada skandal Monica gate, dan ini dimana Monica Lewinsky berpacaran dengan presiden Amerika Bil Clinton , dan itu skandal,” tambahnya.
“Maka kesimpulannya MK tidak lagi Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Keluarga. Ini skandal besar. Kenapa? Mestinya Paman Usman tidak boleh ikut periksa itu atau memutus perkara itu, tapi dia ikut, sehingga ini ada intertvensi dari Anwar Usman,” bebernya.
“Konstitusi kita direndahkan, dilecehkan, dilanggar tanpa etika dan diubah hanya untuk kepentingan keluarga dengan melenggangkan kekuasaan dinasti Jokowi,” ucapnya.
“Sehingga kepada mahasiswa saya sampaikan, terpilihnya Gibran Rakabumi Raka itu bukan mewakili anak muda, juga adiknya Kaesang baru 2 hari dapat Kartu Anggota Partai PSI langsung jadi ketua, karena dia anak presiden, dan ini juga jadi ketua tidak demokratis. Ini bukan semangat anak muda, yang semangat anak muda itu peristiwa Rengasdengklok yang mana anak muda mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamirkan kemerdekaan RI dan juga demo Tahun 1998, anak mudanya sangat kritis, dan PSI itu bukan Partai Politik, tapi Relawan Solidaritas Jokowi,” sindirnya.
BACA JUGA: Diskusi Antar Generasi Di Ngopi JRTV, Hadin Muhjad: Selektif Memilih Calon Pemimpin
Deny melanjutkan, terkait korupsi KPK itu dulunya independen, kemudian UU-nya dirubah di bawah presiden, sehingga tidak lagi dia independen. “Sama dengan MK, yang tadinya Mahkamah Konstitusi tapi sekarang Mahkamah Keluarga. Maka KPK tidak lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi menjadi Komisi Pemeran Korupsi, karena ada aktor yang namanya Firli Bahuri, sekarang jadi tersangka korupsi pemerasan mantan Menteri Pertanian Yasin Limpo,” ujarnya lagi.
“Itu sebabnya sekarang sulit untuk dipercaya, sebab KPK itu bahan dari strategi kemenangan pilpres. Maksudnya ada kasus dimunculkan, kalau itu lawan atau oposisi, kasus disimpan karena itu kawan Koalisi, itu kerja KPK sekarang bagian dari strategi,” ujarnya
Masih menurut mantan Calon Gubernur Kalsel ini, kasus korupsi bukan lagi kasus hukum, tapi sudah menjelma menjadi kasus yang sangat politis, makanya ada politik sandera dan penjara.
Disinggung Deny, pimpinan parpol tidak lagi kritis, karena tersandera kasus. Akhirnya mereka takut kalau berhadapan dengan kekuasaan dan seterusnya.
“Nah, ini 2 kata kunci demokrasi kita yang saat ini hancur, MK dan KPK, maka demokrasi kita berada di titik gelap,” sesalnya.
Deny mengimbau untuk memulihkan demokrasi kita yang sehat, maka kuncinya lewat pemilu tanggal 14 Februari 2024. “Ini tanggung jawab kalian untuk memilih, karena dengan cara seperti itu, maka bisa menyelamatkan demokrasi dengan tidak memilih orang -orang yang nanti duduk di parlemen dengan praktek uang dan politik curang, jangan terima money politic, ini merusak demokrasi kita,” imbaunya.
BACA LAGI: Perang Narasi Dan Mimpi Pemilu Cerdas Berintegritas Dikupas Forum Ambin Demokrasi
Sedangkan Habib Banua mengatakan, semoga para mahasiswa menjadi sukses dan tercapai cita-citanya, bisa berkontribusi dalam kemajuan Indonesia khususnya di Banua.
“Kita berkumpul di sini, mendiskusikan masalah yang konkrit, agar pemerintah ke depannya betul-betul pemerintahan yang baik. Dengan FGD ini, di tengah pegiat-pegiat hak asasi manusia, demokrasi, akademisi, dapat begitu nyaring menyuarakan kemandirian demokrasi Indonesia,” ucapnya.
Anggota DPD RI ini juga mengimbau, agar memilih pemimpin dan wakil rakyat sesuai berdasarkan apa yang disampaikan oleh Prof Deny. “Jangan karena duit, tapi mempunyai integritas yang mumpuni,” imbuhnya.(jejakrekam)