Foto: Facebook/Agus P
PROBLEM banjir yang melanda Kalimantan Selatan sudah saatnya disikapi secara serius. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, misalnya, mendesak pemerintah daerah secepatnya untuk bertindak. Menyiapkan sejumlah langkah agar bencana ekologis ini tak kembali terulang.
LANGKAH pertama, menurut Kisworo, pemerintah daerah didesak agar memaksimalkan upaya mitigasi bencana, seiring dengan penanganan banjir.
“Tanggap bencana. Sebelum, pada saat (banjir) dan pasca bencana,” ujar Kis -sapaannya- kepada jejakrekam.com.
Kedua, Kis juga kembali mengingatkan pemerintah agar serius meninjau lagi perizinan-perizinan industri ekstraktif yang masih beroperasi di Kalsel.
Bukan tanpa alasan, izin-izin industri tambang dan sawit memang dinilai rentan membuat lahan yang mulanya menjadi daerah resapan air jadi tergerus.
Ketiga, ia juga meminta agar perizinan izin industri ekstraktif laiknya batubara dan perkebunan monokultur berskala besar yang ditengarai bisa memicu banjir kembali terulang.
“Penegakan hukum terutama terhadap perusak lingkungan juga harus digalakkan. Sementara, perbaikan/pemulihan kerusakan lingkungan termasuk sungai dan drainase harus dilakukan,” tuturnya.
Banjir kali ini juga harus membuat pemerintah meninjau lagi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik yang ada di Provinsi Kalsel maupun 13 kabupaten/kota.
“Saya mendesak agar Pemerintah terutama Gubernur, Bupati dan Walikota segera turun tangan untuk segera bertindak,” ujarnya.
“Padahal sudah sering saya/Walhi Kalsel ingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis,” tandas Kisworo.
Di tempat terpisah, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, dalam konferensi pers virtual Sabtu, (16/1/21), mengatakan perlu ada kajian komprehensif untuk mengetahui pangkal masalah banjir yang terjadi.
“Banjir perlu kajian lebih lanjut, yang jelas pengelolaan daerah aliran sungai kita harus bicara dari hulu ke hilir. Ini perlu kajian komprehensif, bukan hanya dari BNPB aja, tapi perlu melibatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan wilayah sungai dan penataan ruang. Saya rasa tiga komponen ini yang jadi penting dalam pengelolaan sungai dan sejauh mana potensi resiko banjir terjadi di wilayah Kalimantan,” katanya. (jejakrekam)