Reses di Pulau Bromo, Warga Keluhkan Jembatan dan Kelanjutan Titian Jalan

0

RESES masa sidang pertama, anggota komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, Afrizaldi dengarkan aspirasi warga.

AFRIZALDI mengunjungi warga di RT 05 dan RT 07, Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil, dihadiri oleh ratusan warga yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung, terkait dengan pembangunan hingga kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

Dari sekian banyaknya aspirasi yang telah disampaikan, ada beberapa permintaan maupun saran warga yang akan ditindaklanjuti oleh Afrizaldi.

Beberapa diantaranya adalah permintaan pembuatan toilet umum, hingga tuntutan warga tentang bantuan BPJS yang menjadi banyak keluhan masyarakat. “Namun, yang disoroti paling keras tadi, terkait dengan turunan Jembatan Bromo yang sangat curam,” ucap Afrizal, selepas melakukan reses, Selasa (23/1/2023).

BACA: Opsi Reses Per Kelompok dan Perorangan jadi Perdebatan

Hal tersebut paling disorotinya, karena berdasarkan pengakuan dan cerita warga sekitar. Turunan itu telah banyak menimbulkan kejadian yang tak diinginkan. “Terutama ketika hujan, saat jalan licin. Banyak yang tergelincir, hingga menimbulkan kecelakaan. Makanya mereka tadi ingin ini dievaluasi,” jelasnya.

Pihaknya pun, dari komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin, dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin. Untuk membicarakan penyelesaian masalah tersebut. “Apakah nanti kita akan menambah jarak dari turunan itu agar tidak curam, atau seperti apa nantinya. Karena ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan bersama,” ungkapnya.

Lalu juga terkait dengan kelanjutan pembangunan jalan titian di Pulau Bromo, ini dikatakannya juga urgen untuk dilakukan. Apakah nanti bisa berlanjut untuk dilakukan pengecoran hingga pemasangan pagar. “Hal tersebut harus menjadi perhatian. Karena jika sampai ini tidak dilanjutkan, takutnya apa yang dikerjakan ini tidak maksimal. Dan papan-papannya akan menjadi rusak,” tegasnya.

Semua keluhan dan aspirasi itu nanti, dikatakan Afrizal akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi, dalam hal penanganan permasalahan yang terjadi di Banjarmasin.

BACA JUGA: Refocusing Anggaran Dan Hilangnya Potensi APBD Jadi Warning Pemkot Banjarmasin

Diungkapkannya, jangan sampai nanti masyarakat yang berada di Pulau Bromo ini aspirasinya ditinggalkan. Gara-gara berada di ujung Kota Banjarmasin jadi tidak tersentuh. “Mereka juga warga Banjarmasin, dan harus mendapatkan hak yang sama. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial, dan terjadi ketidak merataan pembangunan,” ucap politisi PAN ini.

Dirinya juga akan membawa hal ini untuk menakar skala urgensi pembangunan di Kota Banjarmasin, agar ada kejelasan tentang apa saja yang menjadi tolak ukur bagi pemerintah.

Afrizal tidak ingin skala urgensi ini, dikerjakan oleh Pemkot berdasarkan keinginan dan tidak berdasar kebutuhan. “Ini harus kita rubah polanya, supaya masyarakat Kota Banjarmasin mendapatkan sisi keadilan,” ujarnya.

“Baik dalam hal pelayanan, pemenuhan dan pemerataan pembangunan,” tutupnya.(jejakrekam)

Penulis Fery Hidayat
Editor Ahmad Riyadi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.