DEMI mengawal pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT) menandatangani pakta integritas dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
USAI rapat pendahuluan (entry meeting) dilanjutkan dengan nota kesepakatan antara PLN dengan Direktorat D (Pengamanan Pembangunan Strategis) pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung RI di Banjarmasin, Kamis (22/12/2022).
Dengan merangkul Direktorat D, maka pengamatan pembangunan strategis yang menjadi bagian dari peran intelijen penegakan hukum guna melakukan upaya, kegiatan atau tindakan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan.
Termasuk, penanggulangan terhadap setiap ancaman, gangguan, hambatan, ataupun tantangan, terutama dari aspek hukumnya yang mungkin timbul dalam kegiatan pengamanan pembangunan proyek-proyek strategis di lingkungan pemerintah. Salah satu di antara ruang lingkup bidang pengamanan pembangunan strategis tersebut yakni sektor ketenagalistrikan.
BACA : Tahun 2022, 795 Bidang Senilai Rp 20,5 Miliar Aset PLN Berhasil Diamankan
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran dalam rangka mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah.
Termasuk pula, kegiatan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang kebutuhan listrik Kalimanan Selatan dan sekitarnya sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerahnasional.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Selatan Dr Mukri mengapresiasi kedatangan Direktur D dan General Manager PLN UIP KLT beserta jajaran di Banjarmasin.
BACA JUGA : Selama Proses Pembangunan SUTT 150 kV Selaru-Sebuku, Kejati Kalsel Konsisten Kawal PLN
“Ini langkah tepat yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Timur untuk meminta dukungan ke jajaran Jaksa Agung Muda Intelijen khususnya Direktorial D (PPS) dalam rangka pengamanan pembangunan strategis yang kebetulan lokasi kegiatannya berada di daerah Provinsi Kalimantan Selatan,” papar Mukri.
Ada pun sejumlah proyek yang sukses terbangun di Kalsel yakni proyek pembebasan lahan Pembangunan SUTT 150 kV Batulicin–Tarjun Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
BACA JUGA : Gandeng BIN dan Kejati Kalsel, Lahan Gardu Induk 150 kV Tarjun Berhasil Dibebaskan PLN
Kemudian, proyek pembebasan Lahan pembangunan PTLU Kalselteng di Kabupaten Tanah Laut, proyek strategis lainnya terhadap kegiatan pembebasan lahan pembangunan SUTT 150 kV Selaru– Sebuku di Kabupaten Kotabaru.
Mukri memastikan Kejati Kalsel sebagai satuan kerja Kejagung RI di daerah senantiasa akan mendukung penuh seluruh kegiatan proyek strategis dimaksud. Namun berkaca dari pada kesempatan ini, Mukri mengimbau agar segera dilakukan identifikasi masalah maupun potensi masalah yang kemungkinan akan muncul (mitigasi risiko).
BACA JUGA : PLN Sudah Bebaskan 100 Persen Jalur ROW SUTT 150 Kv Selaru-Sebuku
Sementara itu, Direktur D Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jam Intel Kejagung RI, Hari Setiyono menyampaikan bahwa kerja sama yang terjalin saat ini sudah berjalan dengan baik. Terlebih, kata dia, dengan adanya kerja sama tersebut Kejagung hingga kejaksaan negeri dapat melakukan monitoring atas pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional, sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Hari Setiyono berharap, penandatanganan pakta integritas yang digelar beberapa waktu lalu tak sekadar menjadi seremonial belaka.
BACA JUGA : Bagian dari PSN, Kejati Kalsel Kawal Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan PLN
“Namun benar-benar diterapkan dengan baik bahkan terus ditingkatkan secara berkelanjutan dengan tujuan bersama yakni terlaksanakan proyek yang dimaksud dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” katanya.
Dia menegaskan PPS tingkat pusat apalagi di bawah kepemimpinan Direktorat D sekarang dapat bekerja dengan baik dalam pengamanan pembangunan strategis khususnya terhadap proyek strategis di lingkungan PLN UIP KLT.
Sementara itu, GM PLN UIP KLT Josua Simanungkalit mengucapkan terima kasih kepada Direktur PPS Jam Intel Kejagung RI Hari Setiyono, dan jajaran yang telah berkenan hadir pada agenda ini.
BACA JUGA : PT PLN UIP Kalbagtim Fokuskan Pembangunan Gardu Induk Tarjun Di Kotabaru
“Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan sinergitas antara PLN UIP KLT dengan Kejagung, Kejati Kalsel, hingga kejaksaan negeri di bawahnya. Tentu hal itu akan mendukung kinerja serta pencapaian bersama,” papar Josua.
Menurut dia, berbagai tantangan yang terjadi selama periode 2022 ini. Namun, kata Josua, PLN UIP KLT tetap memberikan performa yang maksimal, yang tentunya memberikan progres positif atas pelaksanaan pembangunan.
“Tahun ini, PLN UIP KLT berhasil menyelesaikan pembangunan SUTT 150 kV Selaru–Sebuku & SUTT 150 kV Batulicin–Tarjun yang berada di Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Jalur ini berhasil energize pada 12 Agustus 2022 lalu,” ungkap Josua.
BACA JUGA : PLN Sosialisasikan Lagi Program Pembangunan SUTT 150 KV Di Kelumpang Hilir
Bagi dia, kelancaran pembangunan tersebut tentunya tidak lepas adanya dukungan seluruh pemangku jabatan. Terkhusus, Kejati Kalsel dan Kejari Kotabaru serta Tanah Bumbu turut hadir.
“Mereka berperan aktif dalam mengawal dan mendampingi insan PLN selama masa pelaksanaan pembangunan proyek,” kata Josua.
Dia kembali menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejati Kalsel. Termasuk, Kejari Kotabaru dan Tanah Bumbu di Kalsel. “Terima kasih atas dukungan dan peran serta dalam mensukseskan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di tahun 2022 yang telah kita jalani bersama,” ucap Josua.
BACA JUGA : Kejati Kalsel dan Kejati Kalteng Bersama PT PLN Kalimantan Teken Nota Kesepahaman dan PKS
Dia mengatakan tahun 2023 semakin dekat, tantangan pembangunan tentunya semakin signifikan dan dinamis seiring dengan pengaruh perkembangan ekonomi, sosial dan kepentingan para pihak yang tentunya meningkat dibanding tahun sebelumnya.
“Ini ditambah dengan tugas baru terkait kesiapan infrastruktur ketenagalistrikan bagi ibukota negara (IKN) baru di Provinsi Kalimantan Timur,” pungkas Josua.(jejakrekam)