Bupati Aulia Oktafiandi dan Forkopimda Komitmen Jaga Meratus, Absennya Kapolres HST Disesalkan

0

PENEGASAN sikap menolak tambang batubara dan perkebunan sawit merambah hutan Meratus telah disuarakan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Aulia Oktafiandi bersama pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) HST lainnya.

INI menyusul adanya aksi damai dilakoni sedikitnya 36 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, kemahasiswa, masyarakat adat, keagamaan, lingkungan, petani dan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (Gembuk) dan Aliansi Gerakan #SaveMeratus.

“Kami pemerintah daerah bersama DPRD, TNI/Polri, kejaksaan, pengadilan, tokoh agama, tokoh ulama, tokoh pemuda dan seluruh masyarakat Hulu Sungai Tengah Bumi Murakarta bersepakat menolak adanya pertambangan batu bara, perkebunan skala besar sawit dan perambahan hutan di seluruh wilayah Kabupaten HST,” begitu ikrar yang dibacakan Bupati Aulia Oktafiandi, menyikapi aksi lintas elemen masyarakat sipil di Barabai, Selasa (26/10/2022).

BACA : HST Belum Aman dari Cengkeraman Tambang, Ini 9 Tuntutan Gembuk dan Aliansi #SaveMeratus

“Dan kami berjanji menjaga kelangsungan dan kelestarian hutan dan alam, hutan kawasan Pegunungan Meratus Kabupaten HST,” sambung putra mantan Bupati HST dua periode, Saiful Rasyid ini.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Kalsel, Berry Nahdian Forqan mengatakan komitmen yang diucapkan Bupati HST Aulia Oktafiandi merupakan jawaban dari asa warga HST selama ini.

BACA JUGA : Tolak Pegunungan Meratus Ditambang, Massa Lintas Elemen Masyarakat Sipil Demo DPRD HST

“Dengan ketegasan Bupati HST, dengan adanya aksi ormas dan elemen masyarakat sipil lainnya di Barabai, maka seluruh masyarakat HST juga harus berkomitmen serupa,” tegas mantan Wakil Bupati HST ini kepada jejakrekam.com, Rabu (26/10/2022).

Kini, menurut Berry, perjuangan di level daerah HST bisa diteruskan ke Pemprov Kalsel hingga ke pemerintah pusat di Jakarta.

“Jika semua elemen, baik Pemkab, DPRD HST hingga Forkopimda HST sudah berkomitmen, ternyata masih ada aktivitas pertambangan batubara maka patut dipertanyakan penegakan hukum oleh aparat,” ucap Sekretaris PWNU Kalsel.

BACA JUGA : Pejabat Pemprov Kalsel Tampik Tuduhan Fasilitasi Izin Tambang di HST

Berry yang juga mantan Direktur Eksekutif Walhi Nasional ini mengatakan penegakan hukum untuk melindungi atapnya Kalsel di Pegunungan Meratus HST tak boleh lagi main-main.

“Komitmen bersama pemerintah daerah, DPRD, pejabat dan Forkopimda HST serta tokoh agama dan masyarakat sudah tegas. Inilah mengapa aparat penegak hukum harus membackup,” tegas Berry.

Dirinya juga menyesalkan agar pembacaan ikrar justru Kapolres HST AKBP Sigit Hariyadi justru absen, hanya mengutus perwakilan.

BACA JUGA : Batubara Desa Nateh Diduga Dikeruk Petambang Liar, ‘Emas Hitam’ HST Dikirim ke Stockpile Balangan

“Padahal, kita ketahui aktivitas pertambangan liar atau ilegal itu sudah beberapa kali ditemukan di Pegunungan Meratus. Namun, tidak ada sama sekali tindakan tegas dilakukan pihak Polres HST,” sindir Berry.

Menurut dia, ketika publik melalui media sosial menghebohkan hingga memviralkan kasus temuan tambang batubara ilegal di Pegunungan Meratus HST, baru ada tindakan dari pihak kepolisian.

“Jangan salahkan jika publik akhirnya curiga. Jangan sampai dugaan itu menjadi benar, maka aparat penegak hukum harus tegas dalam melindungi Kabupaten HST agar bersih dari aktivitas pertambangan batubara,” tegas Berry.

BACA JUGA : Gunung Titi Kembali Dijamah Tambang Batubara Liar, Pemkab HST Segera Siapkan Tim Penertiban

Aksi tolak tambang dan sawit dalam orasi yang disuarakan Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono. (Foto Aliansi Meratus)

Hal senada juga disesalkan Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono atas absennya Kapolres HST AKBP Sigit Hariyadi.

BACA JUGA : Pimpin Polda Kalsel, Brigjen Andi Rian Sudah Kantongi Laporan Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin

“Kami juga kecewa karena Kapolres HST. Padahal, semua jajaran Forkopimda HST hadir seperti Bupati HST, Ketua DPRD HST, Kejari HST dan Pengadilan Negeri Barabai,” tegas Cak Kiss, sapaan akrab aktivis lingkungan senior ini.

“Padahal, jelas Kabupaten HST menjadi langganan banjir, sehingga pemerintah perlu fokus memulihkan lingkungan dan ekonomi rakyat pasca becana ekologis itu,” pungkas Cak Kiss.(jejakrekam)

Pencarian populer:https://jejakrekam com/2022/10/26/bupati-aulia-oktafiandi-dan-forkopimda-komitmen-jaga-meratus-absennya-kapolres-hst-disesalkan/,https://jejakrekam com/tag/berry-nahdian-forqan/
Penulis Asyikin
Editor Ipik Gandamana

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.