Ibnu-Arifin-Calon

Pilkada: Bos Lokal dan Arena Beternak Politik

0 277

Oleh: Muhammad Uhaib As’ad

JUDUL tulisan ini diinspirasi oleh tulisan Ryan Fans, 2012, Mobilizing Resources, Building Coalitions: Local  Power in Indonesia, Edward Aspinall dan Fealy, 2003, Local Power in Indonesia, dan Mancure Olson, 1993, Dictatorship, Democracy, and Development.

TULISAN para peneliti dan pakar politik ini membantu memahami realitas sosiologi politik dan peta bumi (political geographi) dinamika politik lokal dan nasional. Argumen utama tulisan ini adalah mencari sebuah penjelasan teoritik mengenai pola relasi antara aktor dalam kontestasi demokrasi.

Kontestasi demokrasi yang terlibat bukan saja para kandidat dan partai politik (Parpol) pengusung para kandidat. Selain itu, keterlibatan aktor lainnya, misalnya aktor bisnis dan sejumah kelompok kepentingan lainnya turut terlibat dalam proses demokrasi.

Proses demokrasi atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah arena bertemunya kepantingan para aktor, aktor lokal dan pusat. Pengerahan atau mobilisasi sumber daya politik, ekonomi dan sosial, serta sumber daya lainnya tidak terhindari. Masing-masing kandidat saling menakar kekuatan dan kelemahan lawan.

BACA : Demokrasi dan Oligarki Lokal: Refleksi Kritis Menyongsong Pilkada di Kalsel

Pilkada adalah arena perang perebutan wilayah kekuasaan, kekuatan politik dan kekuasaan ekonomi. Pilkada adalah arena menakar loyalitas basis patronase dan klientelisme. Pilkada adalah instrumen transaksional dan peternakan politik yang didesain para aktor politik lokal dan pusat.

Seperti kita ketahui, kontestasi demokrasi di negeri ini sudah menjadi industri politik. Ya, desain demokrasi telah menjadi industri politik dan pertarungan Pilkada pun menjadi keras, melelahkan dan bahkan tidak jarang diwarnai cara-cara mafia, skandal,  dan kriminal, demikian kata Prof, Mary Mcoy, 2019, dalam buku Scandal Democracy and Political Communication on Indonesia.

BACA JUGA : Pilkada di Tengah Pusaran Oligarki Lokal

Mary Mcoy adalah professor politik dari Wiscouncin University, Amerika Serikat, melakukan riset politik mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru. Mary Mcoy, secara umum menggambarkan bahwa proses demokrasi di Indonesia telah diwarnai cara-cara kriminal dan scandal yang melibat sejumlah aktor politik dan aktor bisnis.

Senada Mary Mcoy, Richard Robison dan Vedi R Hadiz, 2004, muncul scandal demokrasi atau kriminal demokrasi sesungguhnya tidak lepas dari struktur dan corak kekuasaan crony capitalism and patrimonial state (kroni kapitalisme dan negara  bercorak patrimonial).

Oleh karena itu, dapat dipahami bila praktik demokrasi dan birokrasi dalam mengelola kebijakan negara sangat kental nuansa feodalisme struktur patronase sebagai dampak proses demokrasi atau Pilkada. 

Benih-benih peternakan kekuasaan politik yang disemai para aktor atau orang-orang yang terlibat dalam proses demokrasi (Pilkada) akan tumbuh subur dalam pemerintahan.

BACA JUGA : Denny Indrayana Akui Politik Kalsel Masih Dikuasai Oligarki Lokal

Peternakan kekuasaan politik dan bahkan kekuasaan ekonomi tidak saja ada dalam kekuasaan pemerintahan bahkan juga terjadi di lembaga legislatif dan posisi-posisi kekuasaan lainnnya. Model beternak kekusaan politik dan ekonomi ini telah menyebar di daerah dan pusat.

Para penggambala itu menurut Profesor Jeffery    Winters (2014) dalam bukunya Democracy and Oligarchy disebut sebagai oligarch. Para oligarch ini adalah sekelompok orang yang mengusai dan mengendalikan kekuatan politik dan ekonomi, menunggangi dan membajak demokrasi.

Demokrasi dibantai dan diamputasi sesuai selera para oligark dan salah satu arena pembantaian demomrasi ligal adalah Pilkada, ketika wajah Pilkada berlumuran politik uang dan diwarnai keculasan.

Pembamtaian yang paling kejam adalah ketika Octagon Pilkada (Pangwaslu, KPU dan instrumen demokrasi) lainnya diintervensi oleh kekuatan oligark atau kekuatan tertentu sehingga proses demokrasi menjadi absurd.

BACA JUGA : Demokratisasi Pilkada dalam Cengkeraman Oligarki Lokal

Semua itu bisa terjadi. Ryan Tans peneliti dari Emory Univerisy, Amerika Serikat, menemukan sejumlah fakta ketika melakukan penelitian di Sumatera. Temuan Ryan Tans memberikan konfirmasi akademik, para aktor politik telah memanfaatkan institusi kekuasaan, khususnya incumbent yang oleh Ryan Tans disebut sebagai mobilzing resources and building coalitions.

Seperti disebutkan diawali tulisan ini, Pilkada bukan saja para kandidat yang berlaga dalam perebutan wilayah kekuasaan, tetapi ada sejumlah kepentingan. Pilkada adalah pasar. Arena transaksional dan kerumunan orang yang memiliki berbagai kepentingan.

Wilayah kekuasaan politik adalah wilayah kerumunan, oleh Blank, 2006, disebut sebagai pasar, arena jual-beli barang dan jasa, demikian Blank dalam tulisannya, Is the Market Moral? Dalam ruang pasar perpolitikan tidak lagi bersifat individualitas, semua berubah menjadi kerumunan.

Boleh jadi kontestasi demokrasi (Pilkada) oleh Foud Anami, 2008,  dari John Hopkins  Univwraity, USA,  disebut sebagai the political of crowd, sekadar kerumunan politik.

BACA JUGA : Buku Demokrasi Dan Predator Negara Karya Uhaib As’ad Dibedah, Walikota Banjarmasin: Ngeri-Ngeri Sedap

Deskripsi tulisan ini, saya ingin menjelaskan lebih fokus dalam kontek lokalistik, dinamika politik Kalimantan Selatan. Realitas peta bumi sosio politik di Kalimantan Selatan (Kalsel) dapat membagi dua klaster wilayah kekuasaan politik dan ekonomi. Yaitu klaster Banjar Pesisir dan Banjar  Daratan (Benua Enam). Masing-masing klaster memiliki sumber daya politik dan ekonomi. Yaitu kawasan yang menjadi epicentrum tambang batubara.

Tetapi yang terpenting dari political resources dan economy resources adalah antara Banjar Pesisir (Kotabaru, Tanah Bumbu, Plaihari) dan Banjar Daratan, masing-masing memiliki Bos Lokal (local bosissm) meminjam istilah John Sidel, dan Orang Kuat Lokal (local strongmen), istilah yang dipopulerkan oleh Joel Migdal.

BACA JUGA : Pilkada Melodrama dan Lingkaran Setan Politik Uang

Para bos lokal kedua wilayah atau klaster ini adalah tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik lokal di Kalsel. Kehadirannya dalam kontestasi elektoral dapat dijelaskan dalam perspaktif teori ekonomi politik. Kehadiran para oligarki lokal itu sesungguhnya tidak lepas dari kepenitingan bisnis dan politik atau politics and business relationship.

Oleh karena itu ketika mendiskusikan soal politik lokal Kalsel sesunggunnya konstruksi analisisnya tidak dapat dilepaslan dari kekuatan oligarki lokal dan bahkan oligarki lokal ini pun memiliki jaringan dengan oligarki yang ada di Jakarta. Jaringan ini bisa terbangun melalui partai politik atau jaringan bisnis.

Para oligarki atau bos lokal itu berlomba-lomba dengan pola strategi masing-masing melakukan pertenakan kekuaasaan politik, yaitu menempatkan para loyalis di lembaga legislatif dan eksekutif, serta pos-pos kekuasaan lainnya.

Para oligarki dan lokal bos menjadikan kontestasi elektoral yang mempertemukan kepentingan bisnis dan politik. Pilkada, bagi para oligarki dan bos lokal adalah arena menguatan dan sekaligus arena  ekspansi dan perebutan waliyah ekonomi. Siapa  menguasai wilayah ekonomi, otomatis akan menguasai panggung politik lokal Kalsel.

Untuk memperkuat argumen ini, istilah roving bandit dan stationary bandit dari Mancur Olson, 1993, dalam Dictatorship, Democracy, and Development, dalam memahami fenomena oligaki lokal di Kalsel. Teori roving bandit dan stationary bandit dari Olson itu menggambarkan suatu realitas kekuasaan ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh para oligarki dan kemudian menguras semberdaya ekonomi yang ada untuk kepentingan pribadi dan para kroni bisnis dan politik.

BACA JUGA : Terbukti Politik Uang, Komisi II DPR Minta Kontestan Pilkada Didiskualifikasi

Saya berpendapat para oligarki lokal atau bos lokal telah merefleksilkan roving bandit dan stationary bandit dari Mancur Olson itu. Bisa jadi Octagon Pilkada me jadi arena adu gensi, adu show force para oligarki atau bos-bos lokal yang ada di Klaster Banjar Pesisir dan Banjar Daratan (Benua Enam). Drama kolosal Pilkada melodrama bertabur bintang oligark. Bintang-binyang  oligarki lokal itu akan menyaksikan indahnya permainan politik pada 9 Desember datang.

Ini adalah arena adu nyali, adu gensi para oligarki atau bos lokal. Strategi dan amunisi akan dikeluarkan dari gudang persembunyian. Tidak hanya para kandidat gubernur yang panas dingin, harap-harap cemas, orang-orang yang terlibat dalam pesta itu ikut meriang dalam suasana Covid-19 ini.

Sebagai leading argument tulisan ini; Pilkada bukan saja sebagai proses demokrasi tapi juga arena pertarungan gensi bos-bos lakal di balik Pilkada itu. Pilkada menjadi pertemuan kepentingan para aktor lokal untuk membangun koalisi dan persekongkolan para aktor.

Pilkada menjadi arena peternakan kekuasaan politik oleh para oligarki untuk memuluskan penguasaan sumberdaya  ekonomi dan politik. Penguasa lokal pun akan menjadi sandera para oligarki dan Pilkada pun manjadi arena pasar gelap dalam aroma telenovelis.(jejakrekam)

Penulis adalah Ketua Pusat Studi Politik dan Kebijakan Banjarmasin

(Isi dari artikel ini sepenuhnya tanggungjawab penulis bukan tanggung jawab media)

-  I K L A N  -

- I K L A N -

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.