Foto : Istimewa
ADA pernyataan keras dilontarkan pakar hukum yang juga kini mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini menyebut Kalimantan Selatan masih dikuasai oligarki politik dan ekonomi lokal yang sangat memengaruhi kondisi Banua hingga kini.
FAKTA ini diungkap Denny Indrayana dalam Diskusi Refleksi Akhir Tahun ‘Politik, Hukum dan Ekonomi di Kalimantan Selatan’ di Warung Upnormal Banjarmasin, Senin (30/12/2019) sore.
Menurut Denny, politik hukum di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan tak jauh dari persoalan kepemiluan, apalagi pada 2020 akan digelar pilkada serentak. Sepatutnya, kepemiluan harus mengadopsi prinsip good governance, yang menegaskan politik anti korupsi.
“Kondisi politik dan hukum nasional sangat berpengaruh dalam ranah lokal di Kalsel. Ironisnya, masalah kepemiluan kita masih berkutat pada persoalan teknis. Prinsip pemilu yang jujur dan adil justru tidak jadi hal utama. Faktanya lagi, politik lokal justru masih diwarnai para oligarki atau pemilik modal yang sangtat kuat dan bisa memalsukan kepentingan politik dan bisnis dalam tata pemerintahan. Makanya, pemilu kita sangat miskin dengan substansi jujur dan adil,” urai mantan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Banjarmasin.
BACA : Demokratisasi Pilkada dalam Cengkeraman Oligarki Lokal
Sebagai mantan pejabat di era Presiden SBY, Denny tak memungkiri politik hukum nasional sangat mewarnai kondisi yang ada di Kalsel. Bagi dia, perlu cara tepat untuk bisa menghindari dominasi oligarki lokal, terutama memilih pemimin yang demokratis, bukan tunduk pada pilihan berdasar politik uang, karena berpotensi merusak amanah rakyat.
“Saya mengajak masyarakat Kalsel harus memiliki akal sehat agar tak memilih pemimpin berdasar nominal uang,” cetus Denny.
Argumen Denny Indrayana ini dibenarkan pakar ilmu komunikasi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Muhammad Fahriannor. Ia mengaku miris faktanya politik dan hukum di Kalsel justru para pemilik modal. “Batubara Kalsel yang sangat besar itu justru merusak lingkungan, karena sektor pertambangan jelas sangat mewarnai politik dan hukum Kalsel,” kata doktor jebolan Universitas Padjajaran (Undap) Bandung.
BACA JUGA : Persengkongkolan Para Aktor Berwatak Oligarki-Predator
Setali tiga uang, pakar politik dan kebijakan publik FISIP Uniska MAB, M Uhaib As’ad juga mengajak agar memilih pemimpin daerah yang tidak merusak dan membuat masyarakat menjadi rusak. “Faktanya, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun, di sisi gelapnya, justru praktik korupsi menggila. Selama ini, penguasa daerah itu dibayar para bandar politik, makanya Kalsel sangat identik dengan politik oligarki,” cetus Uhaib.
Berdasar hasil riset, doktor lulusan Universitas Brawijaya (UB) Malang ini mengungkapkan justru 64 persen orang memilih pemimpin bukan karena sosoknya pintar, tapi lebih dipengaruhi duit. “Kini Kalsel menjadi sarana dinasti politik, bukan lagi menjadi alat penyalur aspirasi rakyat,” cetus Uhaib.
Pernyataan dua ahli ini pun diakuri Denny Indrayana. Di hadapan peserta diskusi dari berbagai elemen dan akademisi, Denny mengaku miris masyarakat Kalsel dikenal sangat agamis, namun justru masih berkutat pada masalah dasar dalam membedakan halam dan halal, terkait politik uang.
“Ya, ada istilah politik palu yang merupakan politik dengan sosok yang agamis. Lawan uang dengan berkomunikasi, caranya turun ke wilayah pelosok dan berinterkasi dengan rakyat agar tak memilih pemimpin karena duit,” ujar Denny.
BACA JUGA : Pilkada Kalsel Dibiayai Rp 210 Miliar, Honor Penyelenggara Sedot Anggaran Terbesar
Menurut advokat senior di Integrity Law Firm ini, yang perlu dibedah adalah APBD Kalsel untuk apa saja, kemudian sistem tata pemerintahan diperbaiki, sehingga struktur di bawah akan baik pula. “Kebijakan anti korupsi harus dijalankan secara konsisten dari atas lalu menurun ke bawah. Untuk itu, rakyat harus disadarkan agar memilih dengan hati bukan karena duit,” tandas Denny.(jejakrekam)
Pencarian populer:https://jejakrekam com/2019/12/31/denny-indrayana-akui-politik-kalsel-masih-dikuasai-oligarki-lokal/,sistem oligarki tambang di kalsel
Saya setuju dengan pendapat di atas…..