Daripada Bangun JPO, Pakar Kota ULM Ungkap Ada 3 Problema Besar Dihadapi Banjarmasin

PAKAR perencanaan kota Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Akbar Rahman mengatakan daripada ingin membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) lebih baik mengurai tiga problema besar yang dihadapi bekas ibukota Provinsi Kalsel ini.

“SEPATUTNYA Pemkot Banjarmasin ini belajar dari Banjarbaru saat membangun JPO. Saya sudah kritik pada akhir 2021 lalu bahwa bangun JPO di Banjarbaru itu justru mengabaikan banyak persoalan yang ada. Sepertinya, kondisi Banjarbaru yang kini menjadi ibukota Provinsi Kalsel akan mewarisi problema dialami Banjarmasin,” ucap Akbar Rahman dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) menakar urgensi pembangunan JPO digeber jejakrekam.com dan JR TV di Wetland Square, Banjarmasin, Sabtu (29/7/2023) lalu.

Menurut Akbar, ada 3 problema besar yang dihadapi Banjarmasin adalah masalah air dalam hal ini berkelindan pula dengan soal sungai, transportasi dan sampah.

“Ini merupakan pekerjaan besar yang harus segera dituntaskan Banjarmasin. Soal kekumuhan dan kesemrawutan itu bicara soal visual kota. Tapi, tiga problema besar itu harusnya dituntaskan,” tutur doctor urban design lulusan Universitas Saga, Jepang ini.

BACA : Bangun JPO Perlu Kajian Mendalam, APPSI Kalsel Pertanyakan Boleh Tidak Dipasang Iklan

Menurut Akbar, dalam tesis serta disertasi dirinya memang lebih banyak menyoal hak pejalan kaki. Sebab, kata dia, untuk membangun JPO berdasar survei paling tidak ada 800 orang yang menyeberang jalan.

“Nah, apakah itu sudah terjadi di Banjarmasin? Daripada membangun JPO yang tentu dananya lebih besar dibanding Kota Banjarbaru. Sebab, kontur dan struktur tanah Banjarmasin jelas berbeda dengan Banjarbaru, terlebih lagi nantinya saat memasang pondasi juga akan berbenturan dengan jaringan utilitas seperti pipa milik PAM Bandarmasih,” papar Akbar.

BACA JUGA : Bangun JPO Pakai Uang Rakyat, Anang Rosadi : Masalah Sampah Lebih Urgen!

Magister teknik lulusan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini menghitung jika satu JPO di Banjarbaru capai Rp 5 miliar, maka biayanya per item bisa membengkak di Banjarmasin jika menggunakan formula bersumber dari ‘uang rakyat’ APBD.

“Bayangkan hanya bangun JPO yang belum tentu fungsional, berapa dana yang dikeluarkan? Lebih baik dana luar biasa itu digunakan untuk menormalisasi, merevitalisasi atau memprioritaskan masalah air, khususnya sungai di Banjarmasin,” papar Akbar.

Selain itu, menurut dia, Banjarmasin juga masih kekurangan kantong-kantong parkir. Sebagai contoh terdekat, Akbar menyebut parkir yang ada di Balai Kota, sebagai pusat pemerintahan kota di Banjarmasin juga terbatas, hingga ada yang parkir di tepi jalan.

BACA JUGA : Hanya Review Studi Kelayakan dan DED, PUPR Banjarmasin Sebut Anggaran JPO Belum Ada

“Sistem transportasi Banjarmasin juga perlu dibenahi. Ini belum lagi soal sampah, dengan 500 ton per hari, jelas ancaman masalah sampah akan menjadi problema besar ke depan bagi Banjarmasin. Mirisnya lagi, justru kontraproduktif dengan kebijakan ingin mengurangi tempat pembuangan sampah (TPS), Inilah mengapa saya katakan Banjarmasin seperti tidak punya roadmap (peta jalan) yang jelas dalam membenahi kota ke depan, sebab kota ini tumbuh berkembang secara alami tanpa perencanaan bukan ditata sejak awal,” papar Akbar.

Kembali ke soal air, Akbar khawatir akan terjadi krisis air bersih melanda Banjarmasin, karena fenomena Elnino ditandai dengan kekeringan. Faktanya kini sudah memasuki kemarau, sehingga kawasan Gambut, Handil Bakti dan Banjarbaru yang menjadi penyangga Banjarmasin mengalami dampak dari Elnino.

BACA JUGA : Boleh Bangun JPO di Jalan Nasional, BPJN Kalsel Beri Syarat Asal Jangan Jadi Media Iklan

“Jadi, masalah besar sebenarnya ada di depan mata bagi Banjarmasin, JPO itu hanya masalah kecil. Jangan sampai salah mengambil skala prioritas. Bangun kota ini harus berbasis kebutuhan bukan keinginan (kepala daerah), karena publik membutuhkannya,” tutur Koordinator Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik ULM ini.

Akbar pun setuju jika penggunaan pelican crossing pada zebra cross khususnya di titik padat lalu lintas bagi pejalan kaki atau penyeberang jalan lebih dibutuhkan, bukan atas dasar itu kemudian membangun JPO.

BACA JUGA : Akui Pernah Usulkan Bangun JPO di Jalan A Yani, Wakil Rektor UIN Antasari : Rencana Itu Sudah Lama!

Arsitek dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalsel ini mengatakan jika konstruksi bangunan JPO ternyata tinggi juga berkelindan dengan kebiasaan masyarakat Banjarmasin yang enggan jalan kaki. “Sekarang masalah jaringan utilitas dengan kabel yang menggantung dan menjuntai juga jadi masalah warga urban. Jangan sampai ada korban seperti di Jakarta. Ini juga harus dipikirkan segera ditertibkan oleh pemerintah kota,” imbuh Akbar.

Sementara itu, pakar komunikasi FISIP ULM, Fahrianoor mengatakan modernitas dengan simbol bangun JPO jangan sampai membawa risiko bagi kota.

BACA JUGA : Saat Ini Belum Dibahas, Bangun JPO di Banjarmasin Harus Kantongi Rekomendasi Forum LLAJ

“Jangan asumsikan modernitas kota dengan hadirnya JPO. Kota yang modern itu adalah warga yang tertib lalu lintas serta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang sadar. Dalam hal ini, aktornya adalah pengendara. Lebih baik kita membangun Banjarmasin sebagai kota dengan modernitas peradaban berpikir,” pungkas doktor ilmu komunikasi lulusan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ini.(jejakrekam)