Akui Pernah Usulkan Bangun JPO di Jalan A Yani, Wakil Rektor UIN Antasari : Rencana Itu Sudah Lama!
WACANA pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di ruas Jalan A Yani Km 4,5 Banjarmasin sudah lama beredar. Permohonan itu dikabarkan datang dari pihak kampus UIN Antasari dan Masjid Besar At Taqwa.
“MEMANG, pihak Rektorat UIN Antasari bersamaan dengan pengurus Masjid Besar At Taqwa pernah berkirim surat ke Pemkot Banjarmasin untuk dibangunkan JPO di Jalan A Yani Km 4,5 Banjarmasin,” ucap Wakil Rektor II Bidang Umum dan Perencanaan UIN Antasari Banjarmasin, Dr Akhmad Sagir kepada jejakrekam.com, Selasa (20/6/2023) malam.
Namun, Sagir memastikan saat itu bukan di era Rektor UIN Antasari Prof Dr Mujiburrahman, namun pada periode Prof Dr H Akhmad Fauzi Aseri, seiring perubahan dari IAIN menjadi UIN Antasari Banjarmasin pada 2017 silam.
“Sebenarnya, bukan hanya UIN Antasari, tapi juga Masjid At Taqwa yang memohon ke pemerintah kota untuk dibangunkan JPO. Sebab, jamaah masjid juga sangat perlu untuk akses menyeberang jalan melalui jembatan di atas Jalan A Yani Km 4,5 Banjarmasin,” ucap doktor lulusan Universiti Kebangsaan Malaysia ini.
BACA : Awal 2024, Walikota Ibnu Sina Beri Sinyal Segera Bangun JPO Depan Kampus UIN Antasari
Sagir yang juga dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora mengatakan seiring waktu, karena permohonan pembangunan JPO diajukan pada 2012 hingga kini tidak diketahui lagi kelanjutan. Sementara, versi Walikota Ibnu Sina menyebut diajukan pada 2017 silam.
“Kami tak tahu apakah itu disetujui oleh pemerintah kota atau tidak. Sebab, permohonan itu memang sudah terlalu lama. Memang, permohonan dibangunkan JPO juga dampak dari adanya insiden mahasiswa UIN Antasari yang meninggal dunia saat menyeberang di Jalan A Yani Km 4,5 Banjarmasin,” kata Sagir.
BACA JUGA : Dituding Bangun JPO Disebut Tak Urgen, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina Angkat Bicara
Senada Sagir, dosen Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin Abdul Sani mengakui usulan pembangunan JPO pernah diajukan di masa Walikota Muhidin pada 2012 silam. Namun, seiring bergantinya pucuk pimpinan di Balai Kota Banjarmasin di masa Walikota Ibnu Sina, usulan untuk bangun JPO itu tidak lagi terdengar kabarnya.
“Sebenarnya, kami juga pernah mengkomunikasikan masalah usulan pembangunan JPO ke DPRD Kota Banjarmasin. Komunikasi cukup intens dengan saudara Abdul Gais (saat itu Ketua DPRD Banjarmasin dari Fraksi Demokrat). Namun, waktu itu dibilang bahwa pembangunan JPO jadi kewenangan Pemprov Kalsel, karena berada di atas jalan nasional, ternyata setelah dikonsultasikan ke Pemprov Kalsel disebut jadi kewenangan Pemkot Banjarmasin,” ucap Abdul Sani.
BACA JUGA : Wujudkan Bangun 5 JPO di Banjarmasin, DPRD Kalkulasi Sedikitnya Butuh Dana Rp 25 Miliar
Dia bercerita sebenarnya saat itu juga mengemuka rencana pembangunan JPO di era Walikota Muhidin, bahkan ada 6 titik bukan hanya 5 titik yang kabarnya sudah memiliki studi kelayakan dan dokumen rancang bangun rinci (DED) di masa periode pertama Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.
“Titik lainnya bukan hanya di depan kampus IAIN (kini UIN Antasari), tapi ada juga di depan kampus Unlam (ULM), Jalan Pangeran Samudera depan Masjid Noor Banjarmasin, bahkan ada pula titik JPO di Jalan Belitung Darat,” ucap Abdul Sani.
BACA JUGA : 5 Titik JPO Sudah Kantongi Studi Kelayakan Dan DED, Soal Realisasi Dishub Serahkan Ke Dinas PUPR Banjarmasin
Namun begitu terjadi pergantian Walikota-Wakil Walikota Banjarmasin di Kota Banjarmasin dari Muhidin-Irwan Anshari ke Ibnu Sina-Hermansyah pada 2015, Abdul Sani mengatakan usulan dari IAIN (UIN) Antasari tidak akan lagi dilanjutkan.
Dia menduga karena posisinya berdekatan dengan zonasi turunan (oprit) Flyover (Jalan Layang) Gatot Subroto, sehingga tidak ada kelanjutan lagi rencana lawas itu. Namun, Abdul Sani mengatakan sebenarnya pihak UIN Antasari dan Masjid At Taqwa hanya meminta agar media jalan di Jalan A Yani Km 4,5 yang terlalu tinggi bisa dibongkar untuk dibuatkan zebra cross (penyeberangan jalan), sudah cukup.
“Memang kabarnya dana untuk membangun JPO cukup besar. Mungkin itu salah satu pertimbangannya, sehingga tidak dilanjutkan. Untuk sekarang, kami tak tahu lagi persis perkembangan rencana itu,” kata Abdul Sani.(jejakrekam)