LAPORAN kerusakan jalan nasional dan rumah retak di Desa Satui Barat RT 07, Kecamatan Satui, langsung ditindaklanjuti Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanah Bumbu, H Ambo Sakka.
ROMBONGAN dari pejabat Forkopimda Tanah Bumbu (Tanbu) ini juga disertai Ketua DPRD Tanbu H Supiansyah ZA, perwakilan Kejari, Kodim dan Polres Tanbu, Camat Satui Kadri Mandar bersama anggota DPRD serta masyarakat terdampak ke lokasi, Kamis (8/9/2022).
Fakta kerusakan rumah warga Desa Satui RT 07 serta jalan provinsi yang mengalami longsor terdampak aktivitas tambang batubara ditemukan rombongan. Persisnya di ruas jalan nasional A Yani Km 171, Satui.
“Pengecekan ke lapangan ini penting guna memastikan dampak dari aktivitas tambang batubara secara langsung yang dirasakan warga Desa Satui Barat RT 07,” ucap Ketua DPRD Tanah Bumbu, Supiansyah ZA kepada awak media.
BACA : Minta Keadilan Terkait Kerusakan Rumah, Warga Satui Barat Datangi DPRD Tanbu
Menurut Supiansyah, dari temuan di lapangan ruas jalan nasional di Km 171 mengalami retak dan penurunan sepanjang 300 meter dengan kedalaman sekitar 1 meter. Dengan kondisi itu, jalan nasional ini membahayakan bagi pengendara saat melintas.
Berdasar fakta dan data, termasuk dialog yang digelar di Desa Satui Barat RT 07, Supiansyah menegaskan pemerintah daerah sepakat membentuk tim teknis kajian khusus atau tim independen dalam mengurai masalah kerusakan di pemukiman warga dan jalan provinsi.
BACA JUGA : Aduan 23 KK RT 07 Desa Satui Barat Direspon, 3 Keputusan Diambil di RDP DPRD Tanah Bumbu
Senada itu, Sekda Tanah Bumbu Ambo Sakka mengatakan karena tidak ada kesepakatan antara warga terdampak dengan pihak perusahaan tambang PT Mitra Jaya Abadi Bersama (MJAB), disepakati Forkopimda membentuk tim independen.
“Untuk jalan nasional yang rusak jadi kewenangan dari BPJN Kalsel. Saat ini, sedang dilakukan kajian untuk mempertahankan jalan itu atau dibangun jalan alternatif,” ucap Sekda Tanbu.
BACA JUGA : Wabup Tanah Bumbu HM Rusli : Hentikan Pertambangan di Desa Satui Barat, Siapkan Jalan Alternatif
Menurut dia, tim independen langsung diketuai Camat Satui Kadri Mandar bersama Forkopimca Satui dengan melibatkan unsur dari Kejari, Polres dan Kodim Tanah Bumbu.
Sementara itu, Kepala Teknik Tambang PT MJAB Arifin Noor Ilmi meminta agar semua pihak bisa lebih objektif dalam permasalahan itu. “Sebab, kami bekerja berdasar acuan dan kajian lingkungan serta dengan perizinan yang lengkap. Bahkan, itu disetujui oleh pemerintah,” katanya.
Menurut dia, PT MJAB juga mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) dengan titik lokasi terjadi kerusakan jalan nasional dan permukiman warga terdampak cukup jauh berkisar 200-300 meter.
BACA JUGA : Rumah Warga Nyaris Ambruk, 22 KK RT 07 Desa Satui Barat Terdampak Aktivitas Tambang Batubara
“Justru di lokasi longsor itu juga terdapat perusahaan pemegang izin pertambangan yang melakukan aktivitas. Malah, posisinya berada di depan IUP PT MJAB, bahkan lebih dekat dengan lokasinya terjadi longsor,” ucap Arifin.
Dia menyebut justru perizinan tambang itu sudah tidak berlaku atau malah tidak diperpanjang lagi, hingga tak melakukan aktivitas pertambangan batubara.
BACA JUGA : Protes Jalan Rusak Akibat Angkutan Batubara, Warga Desa Satui Barat Sebut Jadi bencana Moral
“Mereka justru meninggalkan bekas galian tambang,” kata Arifin. Masalah keluhan warga Desa Satui Barat RT 07 yang terdampak aktivitas tambang, Arifin menyebut PT MJAB sudah memberi perhatian dengan berupa tali asih maupun santunan tiap bulan yang sudah berlangsung cukup lama.
“Kami tegaskan, PT MJAB tidak menutup mata dan tidak berdiam diri, jika tidak memiliki itikad baik, kami punya bukti-bukti yang konkret,” pungkas Arifin.(jejakrekam)