Komisioner Pengawas Banua Tak Masuk ‘Kloter’, Eks Ketua Bawaslu Kalsel Curiga Ada Tarik Menarik Kepentingan
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akhirnya mengumumkan komisioner Bawaslu kabupaten/kota terpilih periode 2023-2028. Menariknya, justru untuk 13 Bawaslu kabupaten/kota di Kalimantan Selatan belum juga diumumkan.
HAL ini berdasar Pengumuman Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja bernomor 2570/KP.01.00/K1/08/2023, tertanggal 18 Agustus 2023. Dalam pengumuman itu, hanya mencantumkan 117 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota. Ini berarti, sebanyak 397 kabupaten/kota belum keluar keputusannya.
Menariknya, dari 117 kabupaten/kota itu hanya tiga provinsi di Kalimanatn yang masuk dalam pengumuman itu. Yakni, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Sedangkan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat belum masuk ‘kloter’ tersebut.
BACA : Misteri Tanda Bintang, Benarkah Calon Komisioner Bawaslu di Kalsel Ada Orang Titipan?
Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono saat ditanya soal itu berkelit kurang tahu. “Wah, saya belum tahu soal itu,” ucap Aries Mardiono, singkat kepada jejakrekam.com, Jumat (18/8/2023).
Sementara itu, mantan Ketua Bawaslu Kalsel Mahyuni mencurigai keterlambatan komisioner pengawas terpilih di 13 kabupaten/kota di Kalsel itu bisa terkendala soal teknis.
BACA JUGA : Pakai Metode SSGD, 90 Calon Bawaslu 13 Daerah Se-Kalsel Jalani Fit And Proper Test, Ini Daftar Namanya!
“Mungkin saja, karena hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari Bawaslu Kalsel diduga tidak sinkron. Bisa jadi, rangking calon anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Kalsel dari hasil tim seleksi berbeda signifikan dengan ranking yang ditentukan oleh Bawaslu Kalsel. Jadi, hal ini membingungkan Bawaslu RI,” kata akademisi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini.
Menurut Mahyuni, hasil tindak lanjut dari tes wawancara dari timsel berlanjut dengan fit and proper test tentu membutuhkan waktu bagi Bawaslu RI, terutama dalam mengkaji rekam jejaknya.
BACA JUGA : Alami Kemunduran, Eks Ketua Bawaslu Kalsel Kritik Minim Perempuan Di Formasi Calon Komisioner Pengawas
“Namun, saya curiga justru tarik menarik kepentingan antara Bawaslu RI dengan Bawaslu Kalsel bisa saja terjadi. Sudah menjadi rahasia umum, masing-masing calon komisioner punya latar belakang jaringan organisasi masing-masing. Nah, jika kecurigaan ini saya benar, berarti dari proses seleksi hingga nanti komisioner pengawas tidak lagi berdasar profesionalitas dan integritas,” pungkas Mahyuni.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Integritas Pemilu 2024 dari Netfid Indonesia, Pemantau Pemilu PB PMII, KIPP Indonesia, DEEP Indonesia, PP KHMDI dan JPPR men ilak segala bentuk intervensi politik dalam proses seleksi penyelenggara Pemilu.
BACA JUGA : Tak Akomodir Afirmasi Perempuan, Kerja Timsel Calon Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota Di Kalsel Dikritik
“Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan evaluasi kinerja Bawaslu RI dalam penyelenggaraan seleksi calon anggota Bawaslu provinsi, kabupaten, dan Kota secarakomprehensif,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Integritas Pemilu 2024 dikoordinator Muh Afit Khomsani, Hasnu Ibrahim dan rekannya dalam keterangannya.
Mereka juga mendesak Bawaslu RI untuk segera mengumumkan hasil seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten/kota demi mengembalikan kepercayaan publik.
BACA JUGA : Pengumuman Calon Komisioner Terpilih Ditunda, JaDI Kalsel Sebut Bawaslu RI Bikin Kepercayaan Publik Turun
“Kami mendesak Bawaslu RI untuk transparan dan profesional dalam proses penetapan hasil serta menyampaikan alasan rasional kepada publik terkait alasan penundaan. Menuntut Bawaslu RI untuk tidak mengintervensi proses penetapan calon anggota Bawaslu kabupaten/kota terpilih,” tegas Koalisi Masyarakat Sipil untuk Integritas Pemilu 2024.
Terarkhir, koalisi juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit keuangan negara dalam proses seleksi yang berpotensi merugikan keuangan negara akibat perubahan jadwal pengumuman.(jejakrekam)