WAKIL Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin bersama Komisi Imendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka sinkronisasi percepatan bantuan Dana Hibah, Jum’at, (18/8/2023).
“KEDATANGAN rombongan kami ke BNPB ingin mengetahui bagaimana proses alur permohonan atau pengusulan di BNPB pusat,” ucap Bang Dhin, sapaan akrab M Syaripuddin.
Hal ini, kata Bang Dhin menjadi perhatian khusus karena setiap kabupaten/kota yang mengajukan harus dapat rekomendasi dari provinsi, dan setelah itu disampaikan ke BNPB. Tentu semuanya memerlukan kerja bersama agar usulan itu bisa terealisasi dan prosesnya bisa cepat.
BACA : Dari Infrastruktur Hingga Pertanian, Bang Dhin Serap Aspirasi 12 Kecamatan Di Tanbu
“Makanya saya tadi mendapatkan informasi juga bahwa proses di BNPB sendiri itu memakan waktu. Kalau ini tanpa ada pengawalan, kita tidak akan pernah mendapatkannya. Ke depan BPBD bersama dengan provinsi dan kabupaten/kota bisa melakukan pertemuan, merumuskan agar ini bisa dikerjakan secara bersama-sama dan mengusulkan ke BNPB pusat sehingga berjalan dengan baik,” ucap Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel ini.
Terkait beberapa usulan sebelumnya yang tertunda, Bang Dhin mengungkapkan, kendalanya dimana, problemnya apa. Inilah yang harus kita selesaikan dengan pihak-pihak terkait atau stakeholder terkait.
“Disini juga disampaikan tadi bahwa keterlibatan kabupaten/kota ke provinsi juga harus bisa sama-sama, tidak hanya BPBD kabupaten/kota saja yang berangkat ke sini untuk mengusulkan tapi harus bersama-sama dengan BPBD Provinsi, sehingga kelihatan bahwa ini adalah kerja bersama untuk satu permohonan yang bisa direalisasikan oleh pusat,” jelas Bang Dhin.
BACA JUGA : Sosialisasikan Perda Gerakan Revolusi Hijau, Bang Dhin : Penghijauan Butuh Partisipasi Masyarakat
Sementara itu BPBD Provinsi Kalsel Suria Fadliansyah mengatakan alasannya ke BNPB ingin mengetahui sejauh mana proposal yang sudah diajukan pihaknya sejak 2020 lalu.
“Ternyata ada beberapa tahapan yang harus dilewati sampai sekarang. Kami berharap nanti BPBD Kalsel bersama kabupaten/kota dan DPRD setiap ada usulan, bisa mengawal dan ikut andil untuk memonitor kegiatan usulan tersebut,” tegasnya.
Suria Fadliansyah juga mengimbau kepada BPBD kabupaten/kota jika ada usulan agar bisa saling bertukar pendapat bersama BPBD Provinsi Kalsel.
“Himbauan kita mudah-mudahan nanti kabupaten/kota bisa bersinergi dengan kita, jika ada usulan kita kaji bersama, sehingga tahapan-tahapannya tidak terlalu panjang lagi,” jelasnya.(jejakrekam)