Bisa Jadi Ajang Pencitraan Pemimpin Daerah, Menyoal Proyek Fisik di Tahun Politik

MEMASUKI tahun politik jelang Pemilu 2024, berbagai proyek fisik yang menjadi symbol keberhasilan mulai bermunculkan di tengah publik.

HAL ini jadi sorotan Forum Ambin Demokrasi di Rumah Alam Sungai Andai, Banjarmasin, Kamis (22/6/2023) lalu. Mengulik soal motif dan urgensi proyek di tahun politik diungkap Akbar Rahman. Akademisi Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mengakui banyak proyek fisik itu motifnya karena ingin mudah terbaca secara visual.

“Jadi, proyek itu bisa langsung dilihat masyarakat dalam bingkai pencitraan pemimpin kota atau daerah. Biasanya proyek mercusuar, minim manfaat namun anggaran yang digunakan maksimal supaya tampak kelihatan,” kata pakar kota ini.

Akbar mengungkapkan anggaran proyek bersumber dari uang rakyat baik APBD maupun APBN terbagi dalam tiga anggaran; perencanaan, pelaksana atau  kontraktor dan kegiatan pelaksanaan proyek.

BACA : Menakar Urgensi Bangun JPO, Pakar Kota : Atasi Soal Ancaman Banjarmasin Tenggelam Dulu!

“Peluang anggaran menguap untuk kepentingan pihak penguasa. Besaran anggaran semua diatur oleh pemerintah. Muncul anggaran-anggaran yang mahal-miliaran rupiah, jumlahnya bikin kaget masyarakat. Sedangkan, hasil dari produknya hanya sekedarnya, seperti tidak sesuai antara jumlah anggaran dengan hasilnya,” kata doktor urban design lulusan Saga University Jepang ini.

Akbar mengungkapkan dalam penentuan harga, hampir tidak ada standarisasi. Menurut dia, secara teknis tentu tidak ada yang dilanggar, sehingga sulit untuk membantah soal anggaran yang sudah disusun. “Karena itu, fungsi pengawasan teknis menjadi strategis, peran pengawasan itu bisa dilakukan oleh kampus, dan termasuk oleh semua orang yang peduli di luar kampus dan pemerintahan,” papar Akbar.

Diukur dari urgensi, arsitek bangunan hijau ini mengatakan dapat dilihat kalau proyek tampak mercusuar, maka dianggap urgen.

BACA JUGA : Menakar Urgensi Pembangunan Tugu Nol Kilometer bagi Kesejahteraan Banua

“Padahal ada banyak hal yang tidak disentuh dan diperhatikan. Misal, sungai pasca banjir besar, tidak jelas penataannya seperti apa. Malah lebih memilih pekerjaan yang lebih banyak seremonial. Yang dilihat kamera,” paparnya.

Akbar melanjutkan sistem transportasi tidak pernah diperhatikan, betul sudah ada moda transportasi, tapi tidak maksimal.

“Mestinya bukan hanya menyiapkan sarana, tapi edukasi masyarakat, bagaimana agar masyarakat mau berpindah kepada transportasi publik. Sekalipun sudah ada infrastruktur, tapi sangat sederhana. Tidak disiapkan transportasi seperti apa menuju halte. Parkir juga tidak pernah disiapkan, agar orang bisa memanfaatkan moda transportasi umum,” imbuh Akbar.

BACA JUGA : Awal 2024, Walikota Ibnu Sina Beri Sinyal Segera Bangun JPO Depan Kampus UIN Antasari

Mantan Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie turut merespons. Menurut dia, perubahan mendasar harus terjadi melalui Pemilu 2024.

“Ya, ada tiga kata kunci yaitu motif, urgensi, proyek. Semua itu terkait dengan perencanaan dan kebijakan publik,” kata mantan calon Walikota Banjarmasin ini.

Diakui Haris, proyek fisik secara politik lebih menarik, berbanding dngan proyek non fisik yang jarang dilihat padahal bisa saja jauh lebih penting.

BACA JUGA : Dituding Bangun JPO Disebut Tak Urgen, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina Angkat Bicara

“Dalam konsep pemerintahan, proyek pembangunan, dimulai dari musrenbang. Dari sana dipilih berbagai kebutuhan masyarakat. Ketika sudah menjadi dokumen, akan digodok lagi, dan dibuatlah menjadi proyek-proyek strategis yang ditangani masyarakat,” bebernya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Banjarmasin dari Fraksi Golkar, Sukhrowardi mengakui sejatinya melalui musrenbang itu menjadi forum komunikasi awal dalam menentukan perencanana pembangunan.

“Pertanyaannya apakah tokoh kelurahan atau masyarakat itu diundang dalam musrenbang? Ada banyak proyek yang tidak jelas manfaatnya, namun nilai proyeknya besar seperti Jembatan Bromo, Jembatan HKSN dan proyek infrastruktur lainnya,” papar Sukhrowardi.

BACA JUGA : Wujudkan Bangun 5 JPO di Banjarmasin, DPRD Kalkulasi Sedikitnya Butuh Dana Rp 25 Miliar

Sebagai pedoman, Sukhrowardi menitikberatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi dokumen sahih dan rujukan agar pembangunan atau proyek tak tumpang tindih.

“Jangan sampai terulang kejadian pembangunan rumah jabatan Walikota Banjarmasin di Pulau Insan, berapa puluh miliar terbenam begitu saja. Malah kini ada rencana bangun rumdin baru lagi,” ucap Sukhrowardi.(jejakrekam)