WACANA untuk menghidupkan kembali rencana pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di ruas jalan nasional di Kota Banjarmasin memicu pro dan kontra.
ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnaini meminta agar rencana membangun 5 JPO di ruas jalan nasional itu harus dikaji ulang.
Rencananya, ada 3 titik JPO dibangun di ruas Jalan A Yani Banjarmasin. Yakni,depan RSUD Ulin, UIN Antasari dan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalsel. Kemudian, depan Masjid Noor Jalan Pangeran Samudera dan depan kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Jalan Brigjen H Hasan Basry Kayutangi.
“Jangan sampai bangun JPO hanya untuk gaya-gayaan atau mengikut tren seperti yang dilakoni oleh Pemkot Banjarbaru. Selain itu, ruas jalan nasional yang menjadi titik JPO juga tidak terlalu padat, bahkan faktanya banyak warga yang masih memilih menyeberang jalan di zebra cross,” kata Muhammad Isnaini kepada jejakrekam.com, Selasa (13/6/2023).
BACA : Rawan Kecelakaan, Pengamat Uniska Ungkap Sudah Saatnya Jalan A Yani Banjarmasin Dibangun JPO
Menurut dia, demi menjamin keamanan dan keselamatan para pejalan kaki, tentu pemerintah kota khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin bisa menambah fasilitas di zebra cross seperti tombol lampu penyeberangan jalan (pelican crossing).
“Dari lebar ruas jalan yang ada sebenarnya belum memenuhi kriteria untuk dibangun JPO. Beda dengan di ibukota Jakarta, tentu jalannya lebar-lebar,” tutur Bendahara DPD Partai Gerindra Kalsel ini.
Masih kata Isnaini, belajar dari pengalaman Pemkot Banjarbaru untuk membangun satu JPO butuh dana mencapai Rp 5 miliar. Dalam kalkulasi kasar, Isnaini menghitung dengan lima titik, setidaknya APBD Banjarmasin akan dibebani dengan kisaran dana mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 25 miliar.
BACA JUGA : PCTL Tak Berfungsi di Jalan Samudera, Warga Lebih Nyaman Dibantu Pak Ogah
“Lagipula, dari pengalaman yang ada di depan Mitra Plaza, Jalan Pangeran Samudera justru JPO berubah jadi media reklame seperti neon box atau videotron. Apalagi, jika JPO itu ditutup dari semua sisi, tentu akan membahayakan pengguna,” kata Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Banjarmasin ini.
Kata Isnaini lagi, kehadiran JPO hanya ramai pada awal dioperasionalkan, selepas itu malah ditinggalkan para pengguna, khusus penyeberang jalan. “Ini yang dialami di Banjarbaru, bahkan termasuk di Jakarta yang merupakan kota metropolitan,” tuturnya.
BACA JUGA : Sudah Ada Studi Kelayakan dan DED, DPRD Banjarmasin Sebut Belajar dari Kasus JPO Mitra Plaza
Meski 5 titik JPO itu sudah dilengkapi studi kelayakan dan desain rancang bangun rinci (DED), toh Isnaini melihat dari segi urgenitas belum dibutuhkan bagi Kota Banjarmasin.
“Setidaknya demi melindungi para pejalan kaki, maka sarana zebra cross di Banjarmasin sudah harus dilengkapi pelican crossing. Bahkan, pedestrian crossing traffic light (PCTL) dipasang di Jalan Pangeran Samudera dan Jalan Anang Adenansi (Kamboja), contohnya juga tidak efektif digunakan. Hal ini kembali lagi pada budaya berlalu lintas warga Banjarmasin yang patut digenjot lagi,” papar Isnaini.
Menurut dia, sudah saatnya materi keselamatan berlalu lintas itu menjadi bahan ajar di sekolah, terutama bagi para siswa yang bisa menjadi contoh teladan bagi warga lainnya.
“Jangan sampai nanti jika rencana pembangunan JPO itu terwujud, malah jadi mubazir dan tidak bermanfaat bagi fasilitas publik di kemudian hari,” kata jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini.(jejakrekam)
sudah saatnya banjarmasin membangun jpo. kita juga berkaca pada jaman mitra plaza ditahun 80an masuk 90an saja banyak sekali penggunanya..jgn dilihat pada masa setelah kerushan tahun 1997. jpo di jaln a. yani sebenarnya sudah sangat urgent di butuhkan karna sering terjadi kemacetan baik di depan rsud ulin atau duta mall maupun di depan stain banjarmasin serta didepan unlam karna dengan adanya jpo tingkat ketertipan lalu lintas dan kesadaran akan keselamatn masyarakat akan lebih teridukasi . keselatan dan ketertipan lalu lintas lebih utama ketimbang kita mikirkan anggaran yang di keluarkan. lanjutkan pak wali kami elemen masyakat sangat setuju dengan pemikiran pemkot banjarmasin