Menakar Urgensi Bangun JPO, Pakar Kota : Atasi Soal Ancaman Banjarmasin Tenggelam Dulu!
PAKAR perencanaan kota Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Akbar Rahman ikut mengomentari soal rencana lawas membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) yang tengah jadi atensi publik.
“PEMBANGUNAN JPO berdasar fakta yang sudah dilengkapi dengan studi kelayakan (feasibility study) dan dokumen rancang bangun rinci (DED) hingga didapat ada lima titik di ruas jalan nasional di Banjarmasin,” ucap Akbar Rahman kepada jejakrekam.com, Minggu (18/6/2023).
Dalil yang jadi dasar bagi Walikota Banjarmasin Ibnu Sina karena adanya fakta insiden penyeberang jalan, khususnya mahasiswi UIN Antasari yang menjadi korban.
“Sebaiknya Banjarmasin berkaca pada JPO di Kota Banjarbaru, persisnya di ruas Jalan A Yani Km 34, Loktabat yang menghabiskan anggaran Rp 3,5 miliar. Maka jika akan dibangun JPO di Jalan A Yani Banjarmasin yang jauh lebih padat arus lalu lintas, tentu diprediksi anggaranya akan lebih mahal,” tutur doktor urban design lulusan Saga University Jepang ini.
Bagi Akbar, jika ternyata diprediksi harga atau biaya membangun JPO lebih bengkak bahkan dua kali dari fasilitas penyeberang jalan bagi pejalan kaki di Banjarbaru.
BACA : Awal 2024, Walikota Ibnu Sina Beri Sinyal Segera Bangun JPO Depan Kampus UIN Antasari
“Efektivitas pembangunan JPO tentu juga terkait dengan fungsinya. Ya, kembali ke JPO Banjarbaru. Awalnya disebutkan bahwa fasilitas publik ini sudah dikuatkan feasibility study dan menyimpulkan sangat dibutuhkan,” kata Koordinator Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik ULM Banjarmasin.
Nyatanya, menurut Akbar, JPO yang ada saat ini di Banjarbaru justru sepi penggunaan, hanya ramai di awal karena dipicu penasaran warga.
“Meskipun median jalan dipasang pagar pembatas agar masyarakat tidak menyeberang memotong jalan, tetap tidak efektif. Apakah persoalan ini akan sama jika di Banjarmasin? Sangat mungkin terjadi, karena karakter dan kebiasaan warga di kedua kota ini mirip, yakni terbiasa menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan publik dan jalan kaki,” beber Akbar.
BACA JUGA : Dituding Bangun JPO Disebut Tak Urgen, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina Angkat Bicara
Kata dia lagi, biaya konstruksi yang tinggi, dan juga ada biaya perencanaan serta pengawasan, maka perlu dipikir ulang urgensi pembangunan JPO di Banjarmasin, apakah menjadi prioritas penting atau tidak?
“Persoalan penting lainnya di Kota Banjarmasin adalah naiknya permukaan laut, degradasi sungai dan sampah. Nah, tiga persoalan ini saling berkelindan yang berkontribusi mampu menenggelamkan Kota Banjarmasin,” papar Akbar.
Hal ini ditegaskan Akbar adalah persoalan yang lebih urgen dicarikan solusi karena berdampak besar ke seluruh penghuni Kota Banjarmasin.
BACA JUGA : Wujudkan Bangun 5 JPO di Banjarmasin, DPRD Kalkulasi Sedikitnya Butuh Dana Rp 25 Miliar
Dari amatan magister teknik jebolan Universitas Diponegoro (Undip) Semarangi ini justru belum terlihat upaya sistematis dan terencana untuk mengatasi pesoalan penting ini. Pun juga disebut-sebut kurangnya anggaran bersumber dari ‘uang rakyat’ kadang dijadikan alasan.
Pakar perencanaan kota Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Akbar Rahman (Foto Dokumentasi Pribadi)
———-
“Upaya besar menghindari tenggelamnya Banjarmasin harus segera diambil langkah-langkahnya. Apalagi saat ini masuk fase kering, masa terbaik untuk membenahi seluruh aliran air, mulai dari drainase hingga sungai-sungai,” tutur Akbar.
Menurut dia, langkah membersihkan seluruh sampah di kolong rumah, drainase hingga sungai. Terpenting lagi adalah setop kebiasan membuang sampah sembarangan, serta mengedukasi masyarakat. Yakni dengan cara pilahlah sampah sebelum dibuang, bukan masanya lagi buanglah sampah pada tempatnya.
BACA JUGA : Rawan Kecelakaan, Pengamat Uniska Ungkap Sudah Saatnya Jalan A Yani Banjarmasin Dibangun JPO
“Langkah ini akan sangat membantu mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA),” ujar Ketua I Bidang Pendidikan dan Profesi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalsel ini.
Menurut Akbar, jika saja anggaran JPO bisa dialihkan guna menyelesaikan persoalan urgen ancaman tenggelamnya Banjarmasin, mungkin akan lebih bermanfaat anggaran yang bersumber dari uang rakyat (APBD) itu.
BACA JUGA : Banjarbaru Sudah Punya JPO, Bagaimana Kelanjutan Rencana 5 Titik JPO di Kota Banjarmasin?
“Buat perencanaan pembangunan yang lebih solutif terhadap berbagai problemaenting dan segera diselesaikan. Untuk alokasi anggaran yang tepat guna maka harus berhemat dengan mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial dan proyek-proyek mercusuar yang minim impact,” pungkas Akbar.(jejakrekam)