Dibahas Maraton dan Alot, Porsi APBD Banjarmasin 2023 Disepakati Tembus Angka Rp 2,5 Triliun

0

DIGODOK secara maraton menuju kata sepakat antara Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), akhirnya APBD tahun anggaran 2023 diketuk.

DALAM beberapa bulan sejak Oktober dan November 2022, pembahasan anggaran ini cukup alot berlangsung di DPRD Kota Banjarmasin. Bahkan, rapat paripurna untuk kesepakatan menyetujui APBD Kota Banjarmasin tahun anggaran 2022 sempat ditunda. Sedianya digelar pada Selasa (22/11/2022) pagi, hingga akhirnya diundur pada sore hari.

Rapat paripurna kesepakatan terhadap APBD Kota Banjarmasin 2022 yang termaktub dalam rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi perda menunggu hasil konsultasi ke Pemprov Kalsel dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya didampingi pimpinan dewan dan anggota DPRD lainnya.

BACA : Geser Anggaran, DPRD Banjarmasin Rekomendasi Proyek Jembatan Apung Jembatan Dewi Dihentikan!

“Dalam sepekan ini, memang pembahasan item-item dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Banjarmasin bersama Banggar DPRD Kota Banjarmasin cukup alot,” ucap Walikota Ibnu Sina, usai rapat paripurna DPRD Banjarmasin kepada awak media, Selasa (22/11/2022).

Hingga disepakati porsi belanja daerah dalam APBD Banjarmasin 2023 menembus angka Rp 2,5 triliun. Porsi belanja ini ditanggung dengan pendapatan daerah segede Rp 2,3 triliun, sehingga terdapat defisit yang akan ditutupi dengan pembiayaan. Termasuk, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) serta komponen pendapatan lainnya.

BACA JUGA : Mengukur Potensi PAD Kota Banjarmasin Besar, BPKPAD Berani Patok Angka Rp 1 Triliun

“Kami optimitis dengan APBD Banjarmasin tahun anggaran 2023 mencapai Rp 2,5 triliun akan terlaksana pada tahun depan. Apalagi, porsi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin mengalami peningkatan luar biasa di angka Rp 700 miliar. Semoga tahun depan, bisa tembus di angka Rp 1 triliun,” papar Ibnu Sina.

Menurut dia, dengan PAD mencapai Rp 700 miliar yang akan tergerek lagi hingga mendulang Rp 1 triliun bisa digali dengan menggarap semua potensi, dibantu pihak perbankan.

BACA JUGA : Silpa APBD Banjarmasin 2021 Capai Rp 198 Miliar, BPK Perwakilan Kalsel Beri Catatan

“Seperti penerapan tapping box bisa menekan kebocoran dari PAD. Inilah mengapa penting sekali pola kerja sama dalam menggali potensi PAD yang ada di Banjarmasin, terutama pajak daerah dan retribusi daerah,” kata mantan anggota DPRD Kalsel ini.

Masih kata Ibnu Sina, DPRD Kota Banjarmasin juga bisa mengawal dalam menggali potensi PAD dengan mengimbau ketaatan para pelaku usaha untuk membayar kewajiban pajak dan retribusi daerah.

“Saat ini, pajak daerah secara online telah dikerjasamakan dengna pihak ketiga. Misalkan, saat ini ada 400 titik, bisa ditambah dua kali menjadi 800 titik bahkan hingga 1.000 titik pajak online,” tutur Ibnu Sina.

BACA JUGA : Defisit Rp 80,6 Miliar, Porsi APBD Banjarmasin 2021 Menurun Hanya Rp 1,5 Triliun Lebih

Dia memastikan usai pandemi Covid-19 yang kini telah berangsur-angsur pulih, bisa segera efektif dan tepat sasaran dalam membelanjakan anggaran Rp 2,5 triliun di APBD Kota Banjarmasin tahun 2023.

“Semua itu kita belanjakan untuk kepentingan masyarakat,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Afrizaldi memberi catatan bahwa potensi Silpa di APBD Banjarmasin Perubahan 2022 cukup besar mencapai Rp 100 miliar lebih.

BACA JUGA : PAD Tergerek Naik, BPKPAD Banjarmasin Nego Ulang Tunggakan Pajak Parkir Duta Mall

“Ini membuktikan jika Pemkot Banjarmasin itu lemah dari sisi perencanaan. Ini belum ditambah lagi ada kebijakan pergeseran anggaran. Kebanyakan Silpa itu terjadi pada proyek fisik, khususnya di Dinas PUPR Kota Banjarmasin,” ucap Afrizaldi.

Politisi muda PAN ini mencontohkan beberapa kasus yang menggeser anggaran seperti proyek dermaga apung atau jembatan penghubung di Jembatan Dewi, serta lainnya. Padahal, penggunan anggaran itu harus berdasar perencanaan yang disepakati antara kedua belah pihak.

BACA JUGA : Periode Januari-Agustus 2022, Sekda Ungkap Realisasi PAD Banjarmasin Sudah 65 Persen

“Dalam pembahasan anggaran di DPRD Kota Banjarmasin sudah disepakati bahwa penggunaannya harus berdasar perencanaan. Bukan malah karena misalkan porsi anggaran digeser, karena misalkan ada pengguna atau pelaksana anggaran tak mampu merealisasikannya,” pungkas anggota Banggar DPRD Kota Banjarmasin ini.(jejakrekam)

Penulis Asyikin
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.