Tak Buahkan Hasil Maksimal, Kinerja Pansus PT BIM DPRD Kabupaten Banjar Dipertanyakan

0

KINERJA Panitia Khusus (Pansus) PT Banjar Intan Mandiri (BIM) di DPRD Kabupaten Banjar yang bertugas selama  6 bulan dalam memperjuangkan keberadaan pencabutan izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) oleh Kementerian ESDM, dipertanyakan.

SEBAGIAN kalangan menilai kinerja pansus yang dimotori Komisi II DPRD Kabupaten Banjar itu, hasilnya nol besar, usai mengakhiri masa kerjanya pada pertengahan November 2022. Sebab, pansus memperjuangkan pengembalian hak konsesi tambang kepada badan usaha milik daerah (BUMD) Pemkab Banjar.

“Silakan masyarakat menilai kinerja Pansus PT BIM DPRD Kabupaten Banjar hasilnya nol besar. Itu persepsi masyarakat. Sebab, kami sudah berupaya maksimal untuk mengembalikan PKP2B,” ucap Ketua Pansus PT BIM DPRD Kabupaten Banjar, Saidan Pahmi kepada awak media di Martapura, Selasa (22/11/2022).

BACA : Gerebek Lokasi Tambang Eks PT BIM, Polres Banjar Sudah Kantongi Tersangka Illegal Mining

Soal penilaian kinerja pansus yang tak maksimal, bahkan belum membuahkan hasil, Saidan Pahmi menepisnya. Menurut dia, pansus sudah bekerja sesuai koridor dengan mendatangi Kementerian ESDM di Jakarta, termasuk menelusuri perkara yang ditangani Pengadilan Niaga Surabaya.

Senada itu, anggota Pansus PT BIM DPRD Kabupaten Banjar H Yunani pun berpendapat serupa. Menurut dia, sah-sah saja jika kinerja pansus dinilai tak maksimal.

BACA JUGA : Tunggu Putusan Inkracht, Kementerian ESDM Pastikan Status PKP2B PT BIM Masih Dicabut

“Seperti ketahui bahwa PT BIM itu sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya, sehingga memang banyak kendala untuk memperjuangkannya lagi agar bisa kembali beroperasi. Apalagi, PKP2B PT BIM itu telah dicabut oleh pemerintah pusat,” ucap Yunani.

BACA JUGA : Pansus DPRD Banjar Temukan Aktivitas Tambang Liar di Bekas Lahan PKP2B PT BIM

Dia pun mengatakan penyelamatan PT BIM untuk kembali bisa beroperasi dan mengantongi PKP2B, sejatinya bukan menjadi domain DPRD Kabupaten Banjar, namun juga urusan Pemkab Banjar.

“Mestinya, dalam menyelamatkan aset daerah, eksekutif dan legislative sama-sama berjuang maksimal. Jadi, jangan hanya berharap pada Pansus PT BIM DPRD Kabupaten Banjar,” pungkas Yunani.(jejakrekam)

Penulis Syahminan
Editor Ahmad Riyadi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.