Skema 9 Nama Calon Penjabat Bupati Batola Bisa Picu Konflik Pusat dan Daerah

0

DUA tokoh Hapakat Bakumpai, Setia Budhi dan Nasrullah khawatir skenario 9 nama yang diusulkan untuk penjabat Bupati Barito Kuala (Batola) justru akan memicu konflik antara pusat dan daerah.

“BERDASAR skema, ada tiga usulan untuk calon penjabat Bupati Batola. Yakni, tiga nama dari DPRD Batola, 3 nama dari Gubernur Kalsel dan 3 nama usulan Mendagri. Totalnya, ada 9 nama usulan sebagai penjabat Bupati Batola,” ucap tokoh Hapakat Bakumpai, Setia Budhi kepada jejakrekam.com, Kamis (22/9/2022).

Koordinator Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini mengatakan skema semacam ini ini bisa terjadi konflik pusat dan daerah.

BACA : DPRD Agendakan Paripurna Usulan Pemberhentian Bupati-Wabup Batola Digelar pada 29 September

“Misalkan, usulan Mendagri tidak disetujui oleh pemerintah daerah, sebab daerah punya calon sendiri. Apalagi misal ada daerah yang gubernurnya dari partai politik oposisi,” ucap doktor lulusan Universitas Kebangsaan Malaysia ini.

Masih menurut Setia Budhi, terkait dengan usulan DPRD, hal itu akan menjadi peluang bagi berkembangnya demokrasi di daerah. Diakuinya, usulan DPRD itu sebagai tanda bahwa aspirasi daerah kabupaten/kota tetap diperhatikan.

BACA JUGA : Zackly Aswan, Mujiyat dan Syamsir Rahman Diisukan Bakal Jadi Pj Bupati HSU, Batola dan Tanah Laut

“Selama ini, penunjukan kepala daerah yang habis masa jabatannya adalah dari pusat, daerah sebatas pengesahan. Ini sebenarnya bertentangan dengan proses pilkada secara langsung, dan tentu saja merugikan kepala daerah yang berhenti di tengah jalan padahal masa jabatan masih panjang,” tutur Setia Budhi.

Sementara itu, tokoh muda Hapakat Bakumpai Nasrullah mengatakan sudah saatnya DPRD Batola mengidentifikasi nama-nama putra daerah Barito Kuala yang memenuhi kualifikasi untuk diusulkan ke pemerintah pusat.

BACA JUGA : Tunggu Arahan Kemendagri, Pemprov Kalsel Siapkan Pengisi Penjabat Bupati HSU dan Batola

“Saya kira Barito Kuala tidak defisit akademisi maupun kalangan birokrat yang bekerja di Batola atau di luar Batola, dengan kualifikasi yang ditentukan untuk menjadi penjabat kepala daerah tersebut,” tutur akademisi Pendidikan Sosiologi FKIP ULM ini.

Nasrullah menyarankan jika memungkinkan, DPRD Batola mengagendakan untuk mengundang-undang nama-nama yang layak sebagai penjabat daerah tersebut untuk mempresentasikan pandangan, pengetahuan, dan kinerjanya jika dilantik pemerintah pusat sebagai penjabat Bupati Batola ke depan.

BACA JUGA : Usulan Formula 9 Nama Kandidat Pj Kepala Daerah Bikin Bingung dan Khawatir Dipolitisasi

“Selagi hal tersebut masih belum ditampilkan. Sekali lagi, sebagaimana pernyataan saya di media massa bahwa tokoh masyarakat, maupun ormas, mari berpartisipasi mengajukan nama-nama yang layak sebagai penjabat kepala daerah. Ingat penjabat kepala daerah ini rasa definitif, karena mereka akan bertugas selama dua tahun,” beber mahasiswa doktoral Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.

Nasrullah mengatakan semua elemen di Batola jangan berpangku tangan pasif menunggu keputusan dari pusat, atau berpagi hari mendukung salah satu calon Bupati Batola yang masih jauh lagi evennya.

BACA JUGA : Ada 9 Nama Diusulkan Jadi Penjabat Kepala Daerah, Dosen ULM : Para Akademisi Bisa Masuk Nominasi

“Sebab, yang ada di hadapan mata yang harus dihadapi adalah penunjukan penjabat Bupati Batola yang akan menggantikan kepala dan wakil kepala daerah yang akan segera mengakhiri masa jabatannya (Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dan Wabup Rahmadian Noor),” pungkas Nasrullah.(jejakrekam)

Penulis Iman Satria/Didi GS
Editor Didi G Sanusi

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.