Terobosan Bisnis Milik Bangun Banua Sulit Berkembang, DPRD : Bank Kalsel Harus Serius Dukung Modal
AGAR terobosan-terobosan bisnis yang digarap PT Bangun Banua dapat berjalan optimal hingga bisa terus mendongkrak pemasukan deviden bagi daerah, Bank Kalsel diharapkan bisa serius mendukung sisi permodalan.
SEBAB, jika tak didukung, maka akan sulit berkembang dan maju, karena program-program bisnis yang sudah dirancang bertahun-tahun berpotensi stagnasi atau jalan di tempat.
Seperti diketahui, PT Banguna Banua merupakan badan usaha cukup besar milik daerah, sejak 2019 hingga hingga kini memiliki beragam terobosan bisnis baru, seperti pengembang properti, gas LPG, rencana pengerukan pasir dan perdagangan sapi potong.
BACA : Di Usia 34 Tahun, PT Bangun Banua Akan Kembangkan Bisnis Pertanian dan Properti
Namun sejauh ini, belum bisa berjalan optimal dikarenakan berbagai kendala salahsatunya adalah permodalan.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, mengatakan, yang memiliki dana besar itu adalah bank Kalsel. “Jadi kita berharap Bank Kalsel itu bisa bersinergi dengan semua BUMD yang ada,” tegas Imam.
Salahsatu contoh besar nanti itu lanjut Imam, yaitu membangun SPBU, yang membidik pasar bagi kendaran di provinsi, diluar melayani masyarakat yang ada. dan kendaraan-kendaran dari provinsi mengambilnya di SPBU Bangun Banua.
” Ini sebenarnya sudah ada kontrak kerjasama dengan pertamina, tapi kan butuh dana Rp 5 sampai 7 miliar. Disinilah yang membutuhkan dana dari Bank Kalsel,” kata Imam.
BACA JUGA : Target Naik Bintang, Wajah Hotel Batung Batulis Terus Dipercantik
Disinggung ada kesan “alot” untuk bersinerji sesama BUMD? Ketua Komisi membidangi ekonomi dan keuangan ini menyebutkan, salah satu kendalanya adalah alasan terkait “agunan” atau jaminan dimiliki PT Bangun Banua yang dinilai belum clear karena banyak sertifikat tanah yang masih dalam proses.
Realita aturan perbankan memang dapat dipahami. Namun Imam mengaku cukup heran, mengapa proposalnya tidak segera dilaksanakan saja karena BUMD sesama milik daerah, dan ada lex spesialnya.
“Kalau memang ada kekurangan nilai agunan, kita punya PT Jamkrida untuk menjamin, sehingga semuanya bisa sinrgi berjalan. Makanya, saya tekankan, Bank Kalsel jangan cuma jadi “Menara Gading” tapi harus bisa mengayomi semua BUMD yang ada karena dananya milik masyarakat Kalsel, jadi yang diutamakan itu masyarakat Kalsel,” tandas Imam.
Sesama BUMD lanjut dia, seharusnya ada keluwesan sehingga semua bisa berjalan sesuai target, karena pendapatan daerah hingga kini masih didominasi dari pajak kendaraan bermotor.
Atas hal diatas, Komisi II berencana pada Bulan Juni ini akan mempertemukan kembali dan membahas bersama biro ekonomi, bank Kalsel, PT Jamkrida, dan Bangun Banua, tidak termasuk PT Ambaper yang merupakan anak perusahaan Bangun Banua yang sudah berjalan cukup bagus. Dikonfirmasi melalui WhatAps, pihak PT Bangun Banua hingga berita ini diturunkan belum menjawab.(jejakrekam)