Oleh : Akbar Rahman
KEJADIAN berulang kebakaran di Banjarmasin berdampak luas bagi kehidupan kota. Kenyamanan dan keamanan kota menjadi rendah.
TINGGINYA kejadian kebakaran dari tahun ke tahun menyebabkan warga berinisiatif untuk turun tangan dalam menangani bencana, ditandai banyaknya Barisan Pemadam Kebakaran (BPK). Inisiatif warga untuk membentuk dan mendirikan BPK adalah nilai positif bukti partisipasi publik dan kepedulian warga akan kerentanan bencana kebakaran di kota ini.
Partisipasi langsung warga kota, disisi lain menunjukkan lemahnya peran pemerintah kota dalam menangani setiap kejadian bencana. Jadilan BPK ‘andalan’ di setiap ada peristiwa kebakaran. Tanpa disadari, hadirnya peran aktif warga kota dalam penanganan kebakaran menjadikan peran pemerintah semakin tipis dan terlihat lemah dalam koordinasi. Padahal pemerintah kota memiliki peran penting dalam garis komando.
BACA : Sopir BPK Penabrak 2 Pemotor di Jalan Veteran Diamankan Satlantas Polres Banjarmasin
Semakin banyaknya BPK dan lemahnya pemberdayaan menjadi problem tersendiri dalam penanganan bencana kebakaran. Kejadian kecelakaan misalnya, ketika mobil BPK ‘ugal-ugalan’ di jalan, tidak memperhatikan keselamatan pengendara dan pejalan kaki adalah bukti lemahnya sumberdaya dan kontrol terhadap BPK.
Itu satu contoh kasus dalam penanganan bencana kebakaran di kota kita ini. Ada tiga aspek utama yang harus evaluasi total yaitu, mitigasi, respon dan pemulihan.
Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi harus bersandar dari aspek kajian, standar dan regulasi. Perencanaan dan manajeman pengelolaan yang baik akan mengurangi risiko bencana. Kajian dari setiap kejadian kebakaran diperlukan untuk mengidentifikasi sumber dan penyebab terjadinya kebakaran. Pendataan secara komprehensif akan membantu penangan bencana agar tidak berulang.
BACA JUGA : HUT Damkar ke-103, Walikota Ibnu Sina Minta Relawan Damkar Utamakan keselamatan
Standar kelayakan dalam penangan bencana juga mesti diperhatikan. Bagaimana sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penangan? Apakah sudah memiliki kecakapan dan kompetensi yang diisyaratkan? Aturan juga harus dilaksanakan secara disiplin. Misalkan aturan terkait jarak aman antar bangunan, garis sempadan samping, aksesibilitas dan mobilisasi bantuan hingga ketersedian sarana prasarana penunjang penanganan bencana.
Dalam mitigasi, infrastruktur juga perlu direview secara berkala, terkait standar dan keandalannya. Akses terhadap infrastruktur penunjang pemadaman kebakaran di wilayah kota perlu diperhitungkan dengan cermat, seperti akses ke air bersih (fire hydrant), titik dan jumlah fire hydrant.
BACA JUGA : Insiden Kecelakaan Damkar Terulang, DPRD Banjarmasin Gelar RDP Matangkan Aturan Kerja BPK
Infrastruktur kebakaran juga wajib ditingkatkan guna menekan risiko sehingga penanganan langsung saat terjadi kebakaran dapat dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa menunggu bantuan dari tempat lain. Respon cepat dalam penanganan kebakaran diperlukan. Ketersedian infrastruktur dan sarana prasarana di sekitar kejadian akan mempercepat penanganan. Respon cepat juga mampu mencegah bahaya kebakaran berdampak luas.
Jika lingkungan sekitar bencana kebakaran sudah dilengkapi infrastruktur, sarana dan prasarana yang lengkap ditambah sumberdaya manusia setempat telah cakap dalam penanganan, maka penanganan bencana dengan mudah dan sigap dilaksanakan, sehingga bantuan dari wilayah luar bisa dieliminir.
BACA JUGA : Dari Sidak Posko Damkar hingga Latihan Safety Driving, Ini 5 Kesepakatan dengan BPK/PMK
Permasalahan respon cepat ketika terjadi kebakaran semakin melebar, kejadian kecelakaan semakin sering. Kecelakaan lalulintas menyebabkan masyarakat kota terancam keselamatannya. Pengaturan dan pemberdayaan para relawan urgen dilakukan. Kompetensi dan skill relawan memengaruhi kualitas respon terhadap bencana. Kedisiplinan relawan dan masyarakat ketika terjadi bencana kebakaran diperlukan. Peran pemerintah kota wajib terus mensosialisakan langkah dan strategi penangan yang tepat guna saat bencana dan jadi komandan dalam penanganan bencana.
Jika diamati, pasca bencana pemulihan korban tidak maksimal. Kembali lagi, kondisi ini menyebabkan masyarakat berinisiatif untuk melakukan penggalangan bantuan. Secara sosial, masyarakat kita ‘rakat’ dan peduli dalam membantu masyarakat lainnya karena falsafah ‘papadaan’.
BACA JUGA : Dinas Damkar Segera Dibentuk, Baru Terdata 280 BPK/PMK dari 600 Unit di Banjarmasin
Kondisi ini seharusnya menjadi nilai lebih dan memberikan kemudahan dalam pengelolaan bencana. Namun, lemahnya koordinasi dan kontrol menyebabkan pemulihan bencana tidak terorganisir dengan baik, sehingga bantuan kurang maksimal dalam pemulihan yang terintegrasi.
Pemulihan pasca bencana, tidak hanya soal penangan korban. Namun juga, evaluasi terhadap objek bencana perlu diperhatikan dalam penataan pasca bencana. Kepadatan bangunan misalnya, salah satu pemicu kerentanan risiko kebakaran, maka pemerintah perlu turun tangan untuk perencanaan pasca bencana.
Selain itu, kerentanan risiko kebakaran juga disebabkan bahan bangunan yang mudah terbakar serta instalasi listrik yang rentan terhadap arus pendek. Oleh karnanya, jarak bangunan samping antar bangunan dan utilitas bangunan perlu diperhatikan.
BACA JUGA : 2021 Tercatat 53 Kasus Kebakaran, Pakar Kota ULM : Bukti Banjarmasin Tak Aman dan Layak
Untuk kawasan padat penduduk dengan persil tanah kecil bisa dilakukan relokasi ketempat lain yang lebih aman dan nyaman. Ini juga bisa membantu mereduksi kepadatan penduduk di tengah kota. Pembenahan total soal bencana kebakaran di Banjarmasin perlu dilaksanakan. Pelaksanaan dengan memperhatikan tiga aspek di atas akan membantu menekan risiko kebakaran.
Pemerintah kota harus berperan aktif dan jadi komandan penanganan secara nyata. Penataan kota yang baik akan memastikan kota menjadi nyaman dan aman bagi semua.(jejakrekam)
Penulis adalah Pengamat Perkotaan
Koordinator Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM)