KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel Mukri memastikan akan terus memantau potensi pelanggaran hukum terkait perebutan sumber daya alam (SDA). Khususnya yang terjadi di Desa Jambu Baru, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala (Batola).
HAL ini ditegaskan Mukri, usai bertemu dengan rombongan wakil rakyat dari Komisi III DPR RI diketuai Desmond J Mahesa di Mapolda Kalsel, Jumat (1/4/2022).
Kajati Kalsel menegaskan hal semacam ini perlu diantisipasi agar tidak memicu konflik berkepanjangan. Termasuk, jika sudah terjadi maka kerusakan alam akan semakin besar.
“Soal penanganan konflik SDA ini diminta DPR RI untuk dibikin laporan tertulis. Kami akan segera memberikan jawaban itu,” kata Mukri.
BACA : Tolak Ekspansi Kebun Sawit, Warga Desa Jambu Baru Mengadu ke DPRD Batola
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Bambang Heri Purnama mengatkan cukup puas dengan penjelasan dari aparat penegak hukum di Kalsel, khususnya Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikhwanto.
“Kami tinggal menunggu jawaban tertulis dari mereka. Semoga saja permasalahan soal konflik SDA di Kalsel bisa diselesaikan,” kata Bambang Heri Purnama.
Sementara itu, dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Nasrullah mengapresiasi atensi serius Komisi III DPR RI atas soal konflik ekspansi perkebunan sawit di Desa Jambu Baru, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Batola.
BACA JUGA : Ada Tiga Kesepakatan Sementara PT TAL-Desa Jambu Baru, Ini Hasilnya!
“Kami juga mengapresiasi kepedulian Polda dan Kejati Kalsel dalam masalah ini. Khususnya lagi Komisi III DPR RI dari perwakilan Kalsel yang pulang kampung dan memperhatikan persoalan yang dihadapi masyarakatnya,” papar Nasrullah.
Ia menegaskan sebagai warga Desa Jambu Baru yang sedari lama menolak ekspansi atau perluasan wilayah konsesi perkebunan sawit PT Tasnida Agro Lestari, karena ingin mempertahankan kelestarian alam desa.
BACA JUGA : Penolakan Ekspansi PT TAL Di Desa Jambu Baru Diatensi Polda Kalsel Dan Komisi III DPR RI
“Saya dan warga Jambu Baru berterima kasih atas kepedulian Komisi III DPR RI, Polda Kalsel dan Kajati Kalsel, yang peduli terhadap kelestarian alam dan mata pencaharian warga dari ancaman konversi dan penyerobotan lahan oleh PT TAL. Kiranya ini yang terakhir kali dilakukan dan PT TAL bersedia mengembalikan fungsi lahan sebagaimana awalnya sebelum digarap,” kata mahasiswa S3 Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.(jejakrekam)