Paket Peningkatan Jalan Trisakti-Martapura Mendapat Sorotan LSM KAKI

0

LEMBAGA Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel menyoroti paket pekerjaan preservasi Jalan Pelabuhan Trisakti-Martapura-BTS Kota Rantau yang dikerjakan oleh PT RSA yang menelan dana sekitar Rp 30 miliar lebih.

APA hal yang membuat LSM KAKI menyoroti proyek bernilai fantastis tersebut ? Ketua LSM KAKI HA Husaini menduga, progres dari pencapaian target proyek APBN tersebut, masih sangat kurang.

“Ini terlihat dari pekerjaan di lapangan, dimana pada pekerjaan jembatan masih belum selesai. Selain itu, untuk jalan masih banyak batu yang masih menumpuk di jalanan,” ucap HA Husaini yang kerap menyampaikan aksi di KPK Jakarta ini.

BACA : Bertemu BPK RI Kalsel, LSM Kaki Siap Lakukan Fungsi Pengawasan

Malah, lanjut Husaini, dari informasi yang ia dapat, jalan yang berada di Kawasan Martapura lebih didahulukan. Sehingga, kata dia, patut dipertanyakan bagaimana Satker Jalan Nasional Wilayah Kalimantan 2 menghitung estimasi progres pekerjaan tersebut.

“Walaupun proyek tersebut multiyears, namun akhir tahun ada perhitungan untuk pembayaran termin karena dalam setiap kontrak pekerjaan tentu ada estimasi penghitungan pelaksanaan pekerjaan atau time schedule,” ucap Husaini.

Husaini tak memungkiri jika dalam masa pandemi covid-19 ini, banyak dana dari Kementrian PUPR yang berasal dari APBN mengalami keterlambatan karena sebagian besar dialihakan untuk penangana covid-19.

BACA JUGA : LSM Kaki Tuding Pemenang Lelang Jalan Nasional Tak Memenuhi Syarat

Sehingga, kata Husaini, sejumlah paket jalan nasional juga sempat mengalami keterlambatan dalam kontrak.  Penentuan tender-tender sempat mengalami keterlambatan, karena sesuai LPSE Kementrian PUPR, paket tersebut kontrak pada September 2020.

Namun, kata dia, tidak semestinya paket tersebut progresnya mengalami penurunan, karena sudah ada kontrak antara penyedia dan PPK.  

Husaini pun menegaskan, pada awal tahun depan akan melakukan aksi di Kementrian PUPR Jakarta guna menyampaikan sejumlah kejangggalan megaproyek di Kalsel yang diduga bermasalah

“Kemetrian PUPR jangan hanya bisa menganggarkan. Namun juga harus mengetahui aplikasi di lapangan. Jangan sampai uang rakyat terbuang secara percuma,” pungkasnya.(jejakrekam)

Penulis Riza
Editor Fahriza

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.