PERJUANGAN untuk menggolkan anggaran pembangunan Jembatan Sungai (Sei) Jingah-Sei Bilu diawali pembebasan lahan pada 2023 dan konstruksi fisik pada 2024, tak lepas dari tekanan anggota DPRD Kota Banjarmasin.
ANGGOTA Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Gerindra, Muhammad Isnaini mengungkapkan sebenarnya dari awal gelagat pemerintah kota justru lebih memprioritaskan pembangunan Jembatan Pramuka-Sei Gampa, dibanding Jembatan Sei Jingah-Sei Bilu.
“Dari segi anggaran, Jembatan Sei Jingah-Sei Bilu itu hanya menelan dana Rp 93 miliar, kemudian naik menjadi Rp 120 miliar karena ada pembebasan lahan di Kampung Melayu Darat dan Sungai Bilu, termasuk di Sungai Jingah untuk tapak (oprit) jembatan. Bandingkan dengan Jembatan Pramuka-Sei Gampa itu menelan dana mencapai Rp 144 miliar. Bahkan, secara urgensi justru lebih dibutuhkan warga Kota Banjarmasin adalah Jembatan Sei Jingah karena sudah lama dicanangkan pada 2015 silam, karena sempat gagal,” tutur Muhammad Isnaini yang juga anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin kepada jejakrekam.com, Senin (4/12/2023).
Menurut Isnaini, perdebatan panjang dan sengit untuk menggolkan anggaran serta desakan guna mereview ulang dokumen rancang bangun (DED) dan studi kelayakan tahun 2015 selalu mengemuka dalam rapat, terutama saat pembahasan anggaran dengan Dinas PUPR Kota Banjarmasin.
BACA : Anggaran Disdik-Dinkes Terbesar, DPRD Banjarmasin Kawal Rencana Jembatan Sei Jingah Bisa Terwujud
“Kami bahkan mendeadline agar Jembatan Sei Jingah-Sei Bilu harus terbangun pada 2024 ini. Sudah terlalu lama warga menanti janji itu guna segera direalisasikan oleh pemerintah kota,” papar Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Banjarmasin ini.
Menurut Isnaini, amanat membangun Jembatan Sei Jingah-Sei Bilu membentang di atas Sungai Martapura juga tercantum dalam Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin tahun 2021-2041, terutama pada paragraf 4 pasal 7 huruf b dan poin 8.
“Gara-gara menggolkan Jembatan Sei Jingah-Sei Bilu, kami harus berdebat panjang dan harus bersebarangan,” kata Bendahara DPD Partai Gerindra Kalsel ini.
BACA JUGA : Secara Historis Impian Jembatan Sei Jingah Lama Ada, Zainal Hakim : Walikota Ibnu Sina Bisa Prioritaskan!
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Banjarmasin Sukhrowardi mengungkapkan dalam mewujudkan asa terbangunnya jembatan penghubung bagi dua kawasan terpisah di Sungai Martapura, antara Kampung Melayu-Sei Bilu dan Sei Jingah sudah lama.
“Sejak era Walikota Sofyan Arpan, Walikota HA Yudhi Wahyuni, Walikota Muhidin hingga kini Walikota Ibnu Sina baru bisa diwujudkan. Padahal, selama ini, kawasan Sungai Jingah itu seperti terisolir sebagai kampung tua yang telah ditetapkan sebagai kampung tua cagar budaya Banjarmasin, karena akses satu-satunya hanya lewat Jalan Masjid Jami-Jalan Sultan Adam,” papar Sukhrowardi.
BACA JUGA : Jika Diuji Publik, Isnaini Hakkul Yakin Warga Banjarmasin Pilih Bangun Jembatan Sei Jingah
Menurut anggota Banggar Fraksi Golkar ini, hampir mendekati masa akhir jabatan anggota DPRD Banjarmasin periode 2019-2024, baru rencana lawas itu bisa direalisasikan. Bagi Sukhrowardi, Jembatan Sei Jingah itu merupakan impian lama warga yang berada di bantaran sungai.
“Dengan kondisi geografis Banjarmasin terpisah oleh alur sungai, memang pembangunan jembatan sangat penting sebagai jalur transportasi darat demi pengembangan wilayah. Khususnya, kawasan Sungai Jingah,” kata anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin ini.
Sebelumnya, Walikota Ibnu Sina mengungkapkan model jembatan gantung ala Jembatan Bromo bisa diterapkan dalam pembangunan Jembatan Sei Jingah. Ada tiga lokasi tapak jembatan yakni Simpang Tiga Sungai Bilu, Simpang Tiga Sungai Jingah, serta Kampung Melayu Laut untuk pembebasan lahan dan rumah penduduk.
BACA JUGA : Sukhrowardi : Wujudkan Jembatan Sei Jingah, Ibnu Sina dan Paman Birin Bikin ‘Legend’
Jembatan Sei Jingah direncanakan hanya bagi pejalan kaki maupun kendaraan roda dua bisa menggunakannya. Sedangkan, mobil atau kendaraan roda empat lebih tetap melewati Jembatan Banua Anyar (Wasaka).
Terlebih lagi, Pemkot Banjarmasin mendapat hadiah dari Kementerian PUPR karena berhasil mewujudkan jalan kota kategori baik dengan dana insentif Rp 7 miliar, sehingga tinggal ditambah dana bersumber dari APBD Perubahan 2023 dan APBD murni tahun 2024.(jejakrekam)