Desak Buka Data, HMI-IMM Ancam Bakal Demo Proyek Aksesoris Jembatan Pasar Lama dan Rumdin Walikota

HIMPUNAN Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banjarmasin bergabung dalam gerakan menuntut agar Pemkot Banjarmasin membuka data dan transparan kepada masyarakat.

DATA rinci anggaran yang didesak dibuka ke publik itu terkait dengan proyek aksesoris Jembatan Pasar Lama senilai Rp 11,8 miliar dan pembangunan rumah dinas jabatan (rumdin) Walikota Banjarmasin di Jalan Jenderal Sudirman yang akan menelan dana Rp 15 miliar, belum termasuk dana pengadaan tanah yang jumbo Rp 31 miliar.

Kedua proyek ini dinilai kalangan aktivis kampus tengah disorot oleh publik, termasuk masuk dalam radar aparat penegak hukum khususnya dari Ditreskrimsus Polda Kalsel.

Terkhusus pengadaan tanah di dekat kawasan Gubernuran Kalsel hanya berukuran 2.400 meter persegi itu dibeli pada 2022. Total dana digelontorkan mencapai Rp 31 miliar.

Dana itu bersumber dari APBD 2022 untuk termin I sebesar Rp 19 miliar dan termin II segede Rp 21 miliar. Uang puluhan miliar diserahkan ke pengusaha ternama yang menjadi pemilik awal tanah tersebut.

BACA : HMI Cium Aroma Tak Beres di Proyek Aksesoris Jembatan Pasar Lama dan Pengadaan Tanah Rumdin Walikota

Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) HMI Cabang Banjarmasin, Ridha Nazemi menjelaskan desakan untuk buka data itu disampaikan melalui surat audiensi yang dilayangkan ke Dinas PUPR serta DPRD Banjarmasin tertanggal 30 Oktober 2023.

“Audiensi adalah langkah pertama yang diambil guna menguji sejauh mana keterbukaan Pemkot Banjarmasin,” kata Ridha Nazemi kepada awak media di Banjarmasin, Selasa (31/10/2023).

Audiensi didesak HMI harus dipenuhi oleh pihak pemerintah. Apabila tidak, HMI akan mengambil langkah konkret. “Salah satunya melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Hari ini kita coba jalur islah terlebih dahulu, serta mendesak dalam tiga hari audiensi kami diterima,” ucap Ridha Nazemi.

BACA JUGA : Diselidiki Polda Kalsel, PUPR Banjarmasin Pastikan Proyek Rumdin Walikota Tetap Berlanjut

“Kami menyatakan hal ini sebagai jalan musyawarah mendengar dan bertukar pendapat mengenai besarnya angka anggaran untuk dua proyek yang sedang dilaksanakan di kota Banjarmasin” ucapnya.

Aktivis IMM Kota Banjarmasin usai menyerahkan surat permintaan audensi ke Dinas PUPR Kota Banjarmasin. (Foto Istimewa untuk JR)

——–

Senada itu, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banjarmasin Muhammad Arifin menyatakan Pemkot Banjarmasin harus berani membuka data kalau memang bekerja sudah pada koridor yang benar.

BACA JUGA : Telan Dana Gede Rp 11,8 Miliar, Proyek Aksesoris Jembatan Pasar Lama Kalahkan Program Urgen

“Cara ini adalah jalan awal terbaik untuk mendapatkan titik terang dari semua hal yang sedang diisukan selama ini di publik,” kata Arifin.

“Sebagai mitra kritis dan mitra strategis, bagi kami hal demikian sangat menimbulkan kecurigaan, karena hal tersebut lah kami coba terlebih dahulu untuk melayangkan surat audiensi, semoga dalam kurun waktu tiga hari ini sudah dapat diterima,” imbuh Arifin.(jejakrekam)