MEMASUKI era digital dampak dari kemajuan teknologi informasi mau tak mau mengharuskan media massa atau pers harus segera beradaptasi.
KONDISI ini juga berkelindan bagi perusahaan pers dan awak media dalam menyikapinya. Isu ini diangkat dalam Diskusi Bulanan AJI Balikpapan Biro Banjarmasin dengan menghadirkan dua wartawan senior atau jurnalis tiga zaman.
Yakni, Fathurrahman (Ahli Pers dari PWI Kalsel) dan Almin Hatta (wartawan senior) dalam diskusi bertajuk Transformasi Media; Tantangan dan Adaptasi di Era Digital berlangsung di Studio JR TV, Banjarmasin, Sabtu (30/9/2023).
Fathurrahman mengungkapkan awalnya dirinya membayangkan ketika memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang menggambarkan fenomena kolaborasi teknologi siber dan teknologi otomatisasi atau ‘cyber physical system’, industri koran atau cetak yang paling terdampak, justru ternyata masih bisa eksis.
BACA : Prihatin Produk Sampah Jurnalistik Beredar di Batola
“Bayangan saya, koran itu dicetak dalam versi digital yang ditaruh di fasilitas publik sehingga bisa diakses lewat layar sentuh atau fasilitas khusus. Ternyata, justru layar yang ditampilkan lebih kecil hanya dari ponsel pintar,” kata Fathurrahman, membuka diskusi.
Meski memasuki era digital, mantan Ketua Persatuan Warta Indonesia (PWI) Kalsel ini mengatakan bisnis media massa tetap bisa bertahan bahkan akan abadi, meski harus mengikuti perkembangan zaman atau bertransformasi dari offline ke online.
“Ternyata, ada beberapa media mainstream yang dulunya cetak kemudian cepat bertransformasi ke online justru bisa bertahan. Bahkan, mereka bisa menikmati kesuksesan di era digital. Bayangkan saja, jika dulu diukur dari peredaran koran atau eksemplar, kini bisa dibaca melebihi dari dari oplah koran itu sendiri. Ini bagi media massa yang cepat beradaptasi ke arah media siber,” tutur Bang Atuy, sapaan akrabnya.
BAVA JUGA : AJI Balikpapan Biro Banjarmasin Resmi Dideklarasikan, Kasus Kekerasan Pers di Kalsel Jadi Atensi
Keberhasilan itu ditegaskan Bang Atuy, bisa didapat bagi perusahaan media massa yang digarap serius dan profesional dengan memerhatikan kode etik jurnalistik serta jejaringnya.
“Bagaimana pun kebutuhan informasi publik tidak hanya didapat dari media sosial (medsos), namun media massa yang mengutamakan produk jurnalistik harus bisa mengimbanginya. Seiring waktu, saya yakin jika kepercayaan atau trust itu tumbuh dari masyarakat sebagai pembaca, maka industry media akan meningkat pula,” tutur Bang Atuy.
Menurut dia, soal kue iklan yang dulunya bisa dihitung berdasar jumlah oplah koran kini beralih pada berapa besaran jumlah pembaca (views) dari media siber tersebut.
BACA JUGA : Dibentuk Koalisi Pengacara Kebebasan Pers Kalimantan, LBH Borneo Nusantara Turut Bergabung
“Kalau dulu, kita mudah membagi berapa besaran iklan yang didapat sebuah media. Pada tataran besar itu milik media elektronik, khususnya televisi, disusul media nasional dan kue iklan terkecil digaet media lokal. Sekarang justru hal itu tidak berlaku lagi, malah media lokal yang punya trust tinggi segaris lurus dengan iklan online yang didapat. Ini fakta yang terjadi,” tutur mantan aktivis lingkungan ini.
Dia mengingatkan bagi perusahaan media maupun wartawan atau jurnalis tetap berpedoman pada UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagai panduan dalam menghasilkan karya jurnalistik. “Hal ini yang membedakan produk jurnalistik dari media siber dengan medsos,” tegas Bang Atuy.
BACA JUGA : Suara Kritis Pers Perjuangan dan Menguatnya Kapitalisasi Media Massa
Sementara itu, Almin Hatta juga menekan hal senada. Menurut mantan wartawan Tempo ini, dari era mesin tik, kemudian komputer dengan media penyimpanan dari disket dan berbagai macam jenisnya sekarang, laptop hingga era ponsel pintar, kerja-kerja jurnalistik sebenarnya tidak ada yang berubah di era digital.
“Caranya saja yang berbeda. Jika dulu kita membuat laporan atau berita menggunakan mesin tik atau computer, sekarang bisa menggunakan gadget atau perangkat modern lainnya,” kata mantan Pimred Media Kalimantan ini.
Meski begitu, ketika memasuki era digital, Almin Hatta tak memungkiri ada perubahan yang cukup drastis pada media massa, terkhusus televisi.
BACA JUGA : Bahas Era Disrupsi Digital, Dekan FISIPOL UGM dan Pakar Sosiologi Media UB Berbagi Analisis di ULM
“Dulu, ada beberapa stasiun televisi yang mengkhususkan diri pada berita politik atau laporan investigasi. Sangat jarang ditemukan ada laporan soal pembunuhan atau berita kriminal sadis, sekarang coba tengok hal itu sudah tersaji di media televisi. Ini semua karena sekarang kebutuhan pembaca atau pemirsa (publik) sudah berubah,” kata Almin.
Menurut dia, jika di era koran ada dikenal dengan koran kuning yang menyuguhkan berita bombastis dan kriminal secara khusus justru memiliki oplah terbesar dibandingkan koran umum, meski pendapatan iklannya tidak sebanding.
“Namun di era digital seperti sekarang, hal itu tidak berlaku lagi,” kata mantan Koordinator Liputan Harian Radar Banjarmasin ini.
Baik Fathurrahman maupun Almin Hatta juga tak menepis jika di era digital, media siber khususnya didorong untuk mengutamakan kecepatan berita agar bisa dinikmati para pembaca.
“Namun, tetap diingat, media punya kaidah jurnalistik dan kode etik yang harus dipatuhi. Mengapa proses validasi, crosscheck atau balance (berimbang) itu sangat penting diterapkan,” kata Fathurrahman lagi.
BACA JUGA : Paman Birin Dorong Media di Kalsel, Profesional dan Terverifikasi Dewan Pers
Pun Almin Hatta. Dia menekankan proses konfirmasi terhadap fakta atau data yang didapat oleh awak media sangat dibutuhkan. Berdasar pengalaman puluhan tahun menggeluti jurnalistik, Almin Hatta mengatakan kegigihan seorang wartawan atau jurnalis sangat menentukan tingkat kepercayaan dari narasumber.
Dua narasumber bersama pengurus dan anggota AJI Balikpapan Biro Banjarmasin berfoto bersama usai diskusi bulanan di Studio JR TV, Banjarmasin. (Foto Dokumentasi JR)
—————
“Dulu, saya pernah mengungkap soal kebijakan wajib helm di masa Orde Baru yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto. Ternyata, helm kerupuk saat itu disebut itu telah diproduksi massal sebelum kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah. Ketika itu, Kapolda Kalsel masuk dalam tim yang merumuskan, nah saya berusaha untuk mengkonfirmasi masalah,” kata Almin.
BACA JUGA : Dewan Pers: Perkuat Basis Pembaca Media Online
Gagal menemui Kapolda Kalsel di kantornya, dilanjutkan di kediaman hingga akhirnya bisa ditemui di ruang VIP Bandara Syamsudin Noor, ketika itu.
“Karena kegigihan itu, akhirnya Kapolda Kalsel mau buka suara dan buka-bukaan. Hingga dalam laporan Tempo bisa mengungkap di apa yang terjadi balik kebijakan wajib helm yang sebenarnya helm kerupuk ketika itu dibuat,” beber Almin Hatta.
Ada pula, Almin Hatta bercerita saat ada demo besar-besaran tiap hari di Provinsi Kalteng berlangsung dalam sebulan menuntut agar kepala daerah (gubernur) harus putra daerah yang dibiayai oleh seorang pengusaha daerah.
BACA JUGA : Delapan Media Siber di Kalsel Siap Ikuti Verifikasi Faktual
“Untuk proses konfirmasi ke Mendagri, saat itu begitu susahnya. Lagi-lagi, karena kegigihan wartawan, akhirnya Mendagri mau diwawancarai. Inilah mengapa penting menjaga kepercayaan narasumber itu sebagai bagian dari kompetensi atau integritas seorang wartawan,” kata Almin Hatta.
Dialog interaktif dengan anggota AJI Balikpapan Banjarmasin berlangsung hangat, hingga mengungkap soal fakta berita, berita media massa yang di-copas medsos serta lainnya.(jejakrekam)