PROGRAM peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalsel mencatat jusru pemerintah daerah (pemda) lebih patuh dibanding Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
HAL berdasar pada indeks baseline Kepatuhan pada Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kalsel yang jadi tolak ukur BPKP Kalsel.
“Indeks itu didapat dari hasil pengawasan BPKP atas identifikasi ukuran kerja, pengukuran baseline indeks kepatuhan, dan identifikasi area of improvement (AoI) Program P3DN. Targetnya adalah pemerintah daerah, BUMD, dan BLUD di Kalsel,” kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Rudy M Harahap di depan para Inspektur dan Kepala Divisi Internal Audit/Satuan Pengawas Internal (SPI) BUMD/BLUD se-Wilayah Provinsi Kalsel, Senin (3/7/2023).
Menurut Rudy, terdapat kesenjangan yang tinggi antara kepatuhan pemerintah daerah dan BUMD/BLUD dalam Program P3DN.
BACA : Realisasi Belanja Rendah, BPKP Sebut Pemprov Kalsel-Pemkot Banjarmasin Menuju Kemandirian Fiskal
“Skor kepatuhan P3DN pemerintah daerah di Kalsel rata-rata 23,04, jauh di atas dengan BUMD/BLUD, yaitu BLUD rata-rata 7,39, BUMD non jasa air rata-rata 1,45, dan BUMD jasa air rata-rata 1,00,” papar Rudy.
Masih menurut dia, skor tersebut dihitung dari lima dimensi kepatuhan pada Program P3DN, yaitu desain dan implementasi kebijakan, kelembagaan P3DN, perencanaan kebutuhan, perencanaan pengadaan, dan pelaksanaan pengadaan. “Sayang, skor kepatuhan pemerintah daerah dan BUMD/BLUD di Kalimantan Selatan tersebut masih jauh dari skor ideal 100,” beber dia.
BACA JUGA : BPKP Temukan Risiko Kecurangan di Pemerintah Daerah Libatkan Pihak Swasta
Artinya, menurut Rudy, kepala daerah dan pimpinan BUMD/BLUD di Kalsel masih kurang berperan dalam P3DN.
“Mereka perlu mengembangkan indikator dan parameter kinerja yang memperjelas strategi yang harus ditingkatkan. Hal ini akan memungkinkan kinerja Program P3DN bermanfaatlangsung kepada rakyat,” katanya.
“Strategi peningkatan kinerja yang dapat dilakukan 3 aspek yakni demand, market, dan supply,” imbuh Rudy.
BACA JUGA : Sukses Terapkan Sistem Governansi dan Manajemen, BPKP Nilai Pemkab HSS Bisa Jadi ‘Guru’ Daerah Lain
Dari sisi demand, Rudy mengingatkan agar para kepala daerah dan pimpinan BUMD/BLUD di Kalsel mengalokasikan belanja PDN minimal 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa, mengawasi kepatuhan P3DN, memastikan pelaksanaan komitmen PDN dalam pengadaan barang/jasa, dan menyusun kebijakan yang memprioritaskan belanja PDN.
“Dari sisi market, mereka perlu menyusun kebijakan dan menggunakan sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan dan mengelola katalog elektronik/toko daring lokal,” ucapnya.
BACA JUGA : Dibanding Debitur Korporasi, BPKP Sentil Porsi Kredit bagi UMKM dari Bank Kalsel Masih Minim
Dari sisi supply, Rudy menegaskan para kepala daerah perlu menyusun kebijakan yang mendorong supply PDN, pendampingan audit sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan penyelenggaraan business matching di daerah.
Dari hasil pengawasan kolaboratif kinerja P3DN yang melibatkan APIP di daerah, Rudy menegaskan bisa dirumuskan kebijakan P3DN, mencakup peningkatan realisasi komitmen belanja PDN dan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK).
“Begitupula, peningkatan pertumbuhan UMKK dan produk UMKK yang bersertifikat TKDN, serta pemberian insentif dan disinsentif program P3DN,” imbuh Rudy lagi.(jejakrekam)