BUPATI Tanah Laut, Sukamta tak terima jika operasi pasar murah dalam skema mengendalikan laju itu harus ikut-ikutan alias nebeng dengan Pemprov Kalimantan Selatan.
“INFLASI itu terjadi karena dipicu adanya ketidakseimbangan antara supply (penawaran/ketersediaan barang) dengan demand (permintaan). Termasuk, ada persoalan dalam jalur distribusi,” ucap Sukamta kepada jejakrekam.com, usai mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Bank Kalsel di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Kamis (9/2/2023).
Dia juga menyebut kendala adanya cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kalsel, jalan rusak serta terdorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga turut memicu inflasi.
“Kami juga kurang sependapat jika operasi pasar murah menjadi solusi utama menekan laju inflasi. Apalagi, dikatakan pemerintah kabupaten, termasuk Pemkab Tala harus ‘nebeng’ Pemprov Kalsel,” ucap mantan Wakil Bupati Tanah Laut periode 2013-2018.
BACA : Kendalikan Inflasi, Kadis TPH Kalsel Minta Pemkot/Pemkab Optimalkan Peran BUMD
Sukamta menyebut Pemkab Tanah Laut secara mandiri menggelar operasi pasar murah. Durasinya, 2 kali atau minimal sekali sejalan dengan program Manunggal Tuntung Pandang.
“Kalau bicara stok beras, jelas Tanah Laut termasuk adalah lumbung pangan Kalsel. Bahkan, ada 44 lumbung yang dikelola oleh gapoktan. Bahkan, stok pangan khususnya beras untuk konsumsi masyarakat Tanah Laut, aman sampai 1,5 tahun ke depan,” ucap mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tanah Laut ini.
BACA JUGA : Sediakan Produk Pangan Terjangkau, Selama 2022, 72 Operasi Pasar Murah Digeber Disperdagin Banjarmasin
Sukamta mengungkap saat ini, titik kritis inflasi justru ada pada produk pangan; daging dan telur sayam. Nah, kewenangan pengendaliannya ada di tangan Pemprov Kalsel. “Karena suplai terbesar daging dan telur ayam itu pada peternak besar,” ucapnya.
Jebolan APDN Banjarbaru angkatan ke-17 ini memperkirakan inflasi sejak Desember 2022 hingga berlanjut pada Mei 2023, karena adanya even keagamaan. Di antaranya, haul Abah Guru Sekumpul, peringatan Isra Mi’raj, Ramadhan, hingga Idul Fitri 1444 Hijriyah/2023 Masehi.
BACA JUGA : Kritik Kinerja TPID Kendalikan Inflasi, BPKP Kalsel Minta Jajaran Kejati Kalsel Turun Tangan
“Seyogyanya, Pemprov Kalsel itu mengkonsolidasikan dengan para distributor bahan pangan. Nah, jika terjadi kelangkaan bahan pokok, bisa segera mengambol stok dari daerah lain yang mengalami surpus. Saya tegaskan, Pemkab Tanah Laut siap untuk gotong royong memberi subsidi angkutan bahan pangan agar harganya di pasaran bisa terjangkau,” pungkas Sukamta.(jejakrekam)