Kendalikan Inflasi, Kadis TPH Kalsel Minta Pemkot/Pemkab Optimalkan Peran BUMD

BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel mencatat per Januari 2023, tingkat inflasi Kalimantan Selatan sudah mencapai 0,15, dengan tiga kota tertinggi inflasinya; Kotabaru, Tanjung (Kabupaten Tabalong) dan Banjarmasin.

TINGKAT inflasi tiga kota ini termasuk penyumbang indeks harga konsumen (IHK) bagi Kalsel. Yakni, 0,12 Kotabaru, 0,21 Tanjung dan 0,15 disumbang Banjarmasin (dikutip dari laman kalsel.bps.go.id).

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi Kalsel Syamsir Rahman meminta peran pemerintah daerah (kabupaten/kota) agar maksimal.

“Sebenarnya, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam menjaga stok pangan,” kata Syamsir Rahman kepada jejakrekam.com, usai mengikuti Rapat High Level Meeting (RHLM), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Kalsel di Calamus Ballroom, Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Selasa (7/2/2023).

BACA : Kritik Kinerja TPID Kendalikan Inflasi, BPKP Kalsel Minta Jajaran Kejati Kalsel Turun Tangan

Mantan Penjabat Sekda Kabupaten Tapin ini mengatakan jika hanya mengandalkan para petani, tak keterlibatan BUMD maka manajemen stok pangan  tidak bisa optimal dalam mengendalikan inflasi di Kalsel.

“Inilah mengapa penting kolaborasi dan penting kerja sama antar daerah. Dengan optimalnya peran BUMD, maka pihak tengkulak tidak bisa bermain di lapangan, karena turut memicu inflasi,” tutur Syamsir Rahman.

BACA JUGA : Angka Inflasi Terus Tergerek, Krisis Pangan Bisa Jadi Ancaman Nyata bagi Kalsel

Dia menyebut harga beras (padi) di tingkat petani seharga Rp 7.000 bisa dibeli BUMD dengan harga lebih tinggi Rp 7.200 per kilogram. Tentu dengan sokongan anggaran dari pemerintah kabupaten dan kota.

“Selama ini, hanya Pemprov Kalsel saja yang aktif. Tidak ada gerakan dari pemerintah kabupaten dan kota. Ambil contoh, operasi pasar atau pasar murah itu kebanyakan dilaksanakan oleh Pemprov Kalsel,” sebut Syamsir.

BACA JUGA : Penyokong Utama Ekonomi Kalsel, BI Catat Tingkat Inflasi Kota Banjarmasin Kian Terkendali

Dia menyebut justru pemerintah kabupaten dan kota hanya ‘nebeng’ ketika diadakan operasi pasar atau pasar murah yang menyasar masyarakat.

“Mereka hanya ikut-ikutan saja. Bahkan, dalam satu tahun, hanya bisa menggelar operasi pasar satu kali. Bandingkan dengan Pemprov Kalsel, bisa melaksanakan pasar murah sampai dua hingga tiga kali dalam dua bulan,” pungkas Syamsir.(jejakrekam)