MUSYAWARAH Kerja Daerah (Mukerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 yang berlangsung selama dua hari resmi dibuka oleh Gubernur Sahbirin Noor, Rabu (21/12/2022).
MUKERDA MUI Provonsi Kalsel akan menghasilkan rekomendasi berdasarkan hasil sidang komisi-komisi digelar dalam tiga kali pleno berlangsung pada Rabu (21/12/2022) hingga Kamis (22/12/2022).
Mewakili Gubernur Sahbirin Noor, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sulkan berharap agar MUI Kalsel tak hanya menjadi payung bagi umat Islam dalam memecahkan berbagai problema, tapi juga bisa bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Ini sesuai dengan tema Mukerda MUI Provinsi Kalsel tahun 2022 dalam optimalisasi perannya dalam berkhidmat untuk umat dan Banua,” ucap Sulkan, saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel di Hotel Royal Jelita, Banjarmasin.
BACA : MUI Kota Banjarmasin Dipimpin Habib Ali Khaidir Al Kaff, Walikota Ibnu Sina Ajak Bersinergi
Menurut Sulkan, selama ini MUI dikenal sebagai wadah berkumpulnya para ulama dan intelektual muslim yang punya peran penting dalam pembangunan umat dan daerah.
“Jadi hubungan antara ulama dan umara harus tetap bersinergi dalam mendukung program pembangunan. Tentu kami butuh saran dan masukan dari para ulama. Ajari kami agar tak zalim sebagai umara,” kata Sulkan.
Dia mengingatkan agar MUI Kalsel juga responsif terhadap perubahan zaman, sehingga butuh langkah-langkah strategis ke depan.
BACA JUGA : Bahas Isu Kriminalisasi Ulama dan Keadilan Restorasi, MUI Kalsel Gelar Bimtek dan Diskusi Hukum
Sementara itu, Ketua Umum MUI Provinsi Kalsel KH Husin Naparin memastikan lewat mukerda yang diamanatkan MUI Pusat bisa melahirkan rekomendasi atau keputusan yang bermanfaat bagi umat dan daerah.
Memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024 mendatang, Husin Naparin menegaskan MUI Kalsel tetap memegang teguh netralitas.
“Jadi, siapa pun yang ingin menjadi anggota legislatif, presiden atau kepala daerah, kami serahkan kepada masyarakat. Kami hanya bisa mendoakan agar mendapat yang terbaik,” tutur Naparin.
BACA JUGA : Hadapi Politik Uang di Pemilu 2024, Akademisi ULM Sarankan Bawaslu Bisa Dekati Ulama
Ketua STAI Al Jami Banjarmasin ini menegaskan MUI hanya mengambil peran dalam masalah keagamaan serta memberi petunjuk bagi umat.
“Jika ada hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama, tentu MUI akan meluruskannya seperti adanya aliran sesat. Jadi tidak ada hubungannya dengan politik,” ujar ulama lulusan Punjab University, Lahore, Pakistan ini.
Naparin menegaskan MUI sebagai wadah bergabungnya para ulama dan cendikiawan muslim tentu harus berperan sebagai pewaris tugas para nabi.
BACA JUGA : Pengamat Politik Uniska Saran Ulama Kharimastik Kalsel Tetap di Posisi Tokoh Panutan Masyarakat
“Sebagai pemberi fatwa, pembimbing dan pelayan umat, dan penegak amar makruf dan nahi mungkar. Karenanya, MUI agar menjaga marwah, moral dan ahlak, serta menjadi contoh telanda dan gambaran umat Islam,” tegas Naparin.
Menariknya, dalam Mukerda MUI Kalsel tahun 2022 ada beberapa materi yang dibahas dengan menghadirkan narasumber atau pemateri. Di antaranya, Prof Dr Abdul Hafiz Anshary, Prof Dr Muhammad Hadin Muhjad, Prof Dr Mujiburrahman, Prof Dr Kamrani Buseri dan Prof Dr Ridhani Fidzi.
Ada beberapa materi yang dibahas seperti peran ulama di masa distrupsi, perspektif hukum positif, fenomena post truth, new civilization serta usaha out the box.
BACA JUGA : Islam di Nusantara Tak Lepas dari Pengaruh Ulama Banjar Syekh Arsyad Al Banjari
Kemudian ada pula sidang-sidang komis terdiri dari komis A (konsilidasi organisasi), Komisi B (bidang kerja; perekonomian, keagamaan dan organisasi), Komisi C (rekomendasi), termasuk pleno yang menghadirkan laporan dari MUI kabupaten dan kota se-Kalsel soal program kerja dan problema yang dihadapi.(jejakrekam)