Ada 3 Isu Penting Bisa Diserap, Antropolog ULM Usul Penjabat Bupati Batola Berkantor di Kuripan
PENJABAT Bupati Barito Kuala (Batola) Mujiyat yang menjalankan tugas memimpin daerah hampir dua tahun di Bumi Selidah, diingatkan antropolog Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Nasrullah.
“HARUS kita akui, penjabat bupati yang bertugas hingga Pilkada 2024 merupakan hasil produk hukum yang elitis. Sebab, mereka seperti turun dari langit (top down), dengan durasi separuh masa jabatan kepala daerah hasil pilkada,” ucap Nasrullah kepada jejakrekam.com, Rabu (23/11/2022).
Guna mereduksi hal itu, Nasrullah pun memberi catatan agar Penjabat Bupati Batola Mujiyat yang baru dilantik Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, membuat terobosan luar biasa. Misalkan, bisa berkantor di Kecamatan Kuripan, beberapa hari.
BACA : Daripada Pikirkan Calon Pilkada, Akademisi ULM Ajak Pelototi Figur Penjabat Bupati Batola
“Syukur-syukur Penjabat Bupati HSU Raden Suria Fadliansyah yang berbarengan dilantik, meniru hal yang serupa dengan berkantor di Kecamatan Paminggir yang berbatasan dengan Kecamatan Kuripan,” kata mahasiswa doktoral Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.
Menurut Nasrullah, usul ini mengemuka tidak lain agar penjabat bupati berkontemplasi dari ‘halaman depan’ Batola guna mendapat beberapa hal penting.
BACA JUGA : Pertahankan Kearifan Lokal, Giliran Warga Desa Jambu Kuripan Tolak Ekspansi Korporasi Sawit
Nasrullah menguraikan pertama adalah pandangan objektif daerah yang dipimpin. Hal ini memungkinkan karena penjabat daerah yang diangkat bukan dari proses pemilihan langsung suara rakyat, sehingga pertimbangan demografi bukan aspek utama karena tidak memiliki utang budi dengan pemilihnya.
“Kedua jika kepala daerah hasil pemilihan memiliki visi misi, berbeda dengan penjabat sepanjang pengetahuan saya tidak ada acuan target pencapaian melalui visi-misi. Namun tanpa hal tersebut, target kepemimpinan hanya berdasar masa jabatan bukan capaian kinerja dan hanya menjalankan satu sisi birokrasi saja,” urai dosen prodi pendidikan sosiologi FKIP ULM ini.
BACA JUGA : Ada 3 Poin Kesepakatan, Tapal Batas Desa Jambu Baru-Desa Balukung Akhirnya Temui Titik Temu
Menurut Nasrullah, dari beranda depan Batola, tentu inspirasi rancangan ke depan bisa dilakukan terutama menyangkut interkoneksi antar Kabupaten Batola dengan HSU, Tapin, HSS, bahkan dengan Kuala Kapuas dan Barito Selatan, Kalimantan Tengah.
“Andai Kebijakan interkoneksi ini terealiasi akan sangat bermanfaat bagi Batola melampaui masa jabatan beberapa kali periodesasi kepemimpinan kepala daerah,” kata Nasrullah.
BACA JUGA : Evaluasi HGU Korporasi Sawit di Desa Jambu dan Jambu Baru, Ini Catatan bagi DPRD Batola
Terakhir, menurut Nasrullah adalah isu ketiga terbilang sangat vital masyarakat dan menjadi perhatian media massa selama beberapa tahun ini. Yakni, tentang lingkungan, ganti rugi lahan, alih fungsi lahan (warga dengan perusahaan sawit), soal tapal batas desa masih berlangsung dan membutuhkan penanganan berkeadilan.
“Untuk itu, saya berharap Penjabat Bupati Batola Mujiyat saat menjalankan tugas di daerah bisa mengabdi kepada masyarakat,” pungkas Nasrullah.(jejakrekam)