Tuntut Reforma Agraria, SPI Tuding Pemprov Kalsel Tak Serius Lindungi Lahan Pertanian
ELEMEN petani, mahasiswa hingga aktivis lingkungan tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan menghelat unjuk rasa di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru.
MEREKA memperingati Hari Tani Nasional 2022 dengan menyuarakan sejumlah tuntutan di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, Sabtu (24/9/2022) sore. Seperti keadilan yang hingga kini belum dirasakan para petani.
“Ada tiga isu lokal dan nasional yang kami soroti. Pertama, kami minta agar pemerintah segera melaksanakan reformasi agraria dan menyelesaikan konflik lahan,” ucap Ketua DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalsel, Dwi Putra Kurniawan.
BACA : Imbas BBM Naik Cekik Para Petani, SPI Kalsel Segera Gelar Demonstrasi
Kedua, kata Dwi, para petani meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Terakhir, tentang tanggung jawab Pemprov Kalsel terkait perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
“Dalam reforma agraria dan konflik lahan, selalu saja pemerintah berjanji akan meredistribusikan 9 juta hektare tanah sesuai dengan program prioritas yang akan dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Faktanya, di lapangan, sampai saat ini realisasinya minim,” kata Dwi.
BACA JUGA : BBM Naik, Kadis TPH Kalsel: Pemerintah Diminta Beri Bantuan Ke Petani
Menurut dia, SPI Kalsel mendesak agar pemerintah segera merealisasikan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
“Bahkan kini banyak petani mengalami kriminalisasi, penggusuran terhadap perjuangan-perjuangan para petani yang menuntut haknya terhadap hak atas tanah,” ucap Dwi.
Masih kata dia, perihal kenaikan harga membuat pupuk mahal dan traktor alat pertanian mahal sehingga semakin mencekik para petani. Belum lagi akses petani untuk mendapatkan BBM yang tidak mudah.
BACA JUGA : Petani Kalsel Raih 5 Kategori Penghargaan Dari Menteri Pertanian RI
“Beda dengan motor pribadi, sedangkan petani yang hanya punya traktor tidak bisa. Ini harusnya ada stasiun pengisian bahan bakar khusus untuk para petani,” tegas Dwi.
Dwi mengatakan Kalsel sendiri punya peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, namun sampai saat ini perda tersebut tidak pernah terwujud.
“Pemprov Kalsel tidak pernah serius dalam merealiasikan perda itu. Bagaimana kita menjaga lahan pertanian tersebut tidak beralih fungsi, sementara peta dan lokasinya kita tidak tahu. Mereka asal buat [erda, tapi tidak menerapkannya, apalagi untuk membantu petani untuk memetakan di mana lahan-lahan potensial maupun lahan cadangan pertanian,” beber Dwi.
BACA JUGA : Bencana Karhutla: Peladang Tradisional Selalu Jadi Kambing Hitam
Di samping itu, para aksi demonstrasi juga menyoroti inflasi bahan pangan yang beberapa mengalami kenaikan. “Kenaikan BBM tidak berbanding terbalik dengan inflasi bahan pangan, seperti karet dan jagung di Barabai harganya anjlok,” ucap Dwi.
Lanjut Dwi, seperti harga karet dan jagung harganya dikelola oleh koorporasi, sangat memprihatinkan bagi petani, tidak ada keadilan yang seharusnya bisa mendongkrak kesejahteraan petani.
BACA JUGA : Hasil Panen Melimpah, Harga Padi Varietas Lokal di Banjarmasin Masih Murah
“Output petani dalam produksi naik dengan naiknya BBM, tetapi harga jual itu malah dibatasi oleh negara, ini tidak adil, kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya menguntungkan petani malah semakin menjadikan rugi,” pungkas mantan pegawai bank ini.(jejakrekam)