Perketat Pengawasan dan Efisiensi, BPKP Kalsel Selamatkan Potensi APBD 2021 Rp 1,5 Triliun

BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan berhasil menyelamatkan uang negara dan daerah mencapai Rp 1,5 triliun.

PENYELAMATAN APBN dan APBD selama tahun 2021 itu diungkap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap dalam siaran persnya diterima jejakrekam.com, Kamis (3/3/2022).

“Total potensi efisiensi dan penyelamatan tahun 2021 mencapai Rp 1,5 triliun. Sebagai contoh pengawasan atas optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan evaluasi atas tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) Kalsel yang memberi kontribusi Rp 969 miliar,” papar Rudy.

BACA : Akhir Februari, BPKP Kalsel Temukan 51.630 Dosis Vaksin AstraZeneca Kedaluwarsa

Dia merincikan lima kontribusi BPKP Kalsel adalah efisiensi pengeluaran daerah. Pengawasan yang dilakukan meliputi evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD, evaluasi penggunaan dana transfer, evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, dan audit tujuan tertentu pengadaan almatkes dengan potensi efisiensi Rp 447 miliar.

“Kedua penyelamatan keuangan daerah, dari kegiatan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan audit lainnya, senilai Rp 11,79 miliar,” ungkapnya.

BACA JUGA : BPKP Kalsel Minta Pemda Tegur Perusahaan Tambang Yang Belum Lakukan Reklamasi

Ketiga, menurut Rudy, penghematan/efisiensi belanja pemerintah, dari kegiatan audit penyesuaian harga dan audit klaim segede Rp 20,40 miliar.

Berikutnya keempat, dijelaskan Rudy adalah penyelamatan keuangan negara, dari kegiatan audit penghitungan kerugian keuangan negara, review bantuan subsidi upah, progres pembangunan fasilitas, review tunggakan honorarium dan review pembayaran tunggakan kinerja guru dan pengawas pendidikan agama Islam sebesar Rp 12 miliar.

“Kontribusi kelima berupa optimalisasi penerimaan negara, dari pemeriksaan pemenuhan kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan, senilai Rp 1 miliar,” bebernya.(jejakrekam)