BANJARMASIN punya akses pintu masuk dari jalur darat melalui jalur utama; Jalan Achmad Yani Km 6 penghubung dari Bandra Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru. Di kawasan berbatasan dengan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar sudah dibangun pintu gerbang.
PINTU gerbang itu dibangun di masa Walikota H Ahmad Yudhi Wahyuni periode 2005-2010 menelan dana miliaran rupian. Tepatnya sekitar Rp 4,7 miliar dengan skema proyek multiyear atau tahun jamak.
Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Saut Nathan Samosir mengakui bingung karena sebenarnya ada lagi pintu gerbang ibukota Kalimantan Selatan melalui jalur laut atau sungai. Persisnya di kawasan Pelabuhan Trisakti di Jalan Barito Hilir, Telaga Biru, Banjarmasin.
“Anehnya justru di kawasan Trisakti ini tidak dibangun gerbang semegah Pal Anam (Jalan A Yani Km 6). Padahal, arus barang dan penumpang terutama dari Pulau Jawa saat tiba di Banjarmasin akan pertama menginjakkan kakinya di Trisakti,” kata Saut Nathan Samosir dalam Refleksi Akhir Tahun 2021 dan Menyongsong Asa Baru gelaran jejakrekam.com, Sabtu (1/1/2022).
BACA : Kurangi Aktivitas Bongkar Muat Tepi Jalan, Lahan Parkir Khusus di Pelabuhan Trisakti Disiapkan
Ironisnya, menurut Saut, kondisi ruas jalan yang ada di kawasan Pelabuhan Trisakti terutama di Jalan Gubernur Soebardjo tak semulus Jalan Achmad Yani.
“Ini belum lagi kondisi pemukiman yang membaur dengan keberadaan Pelabuhan Trisakti. Jelas terlihat kumuh, di mana-mana kalau ada pelabuhan, pasti steril dari perkampungan, berbeda dengan di Banjarmasin,” kata Saut.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Banjarmasin ini mengatakan keberadaan Pelabuhan Trisakti justru terbukti menopang perekonomian Kalsel, terkhusus Banjarmasin.
“Walau pengelolaan wilayah Pelabuhan Trisakti di tangan pemerintah pusat melalui BUMN; PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, pemerintah kota bisa menggandeng untuk menata kawasan pelabuhan. Sebab, kawasan tersebut merupakan gerbang kota,” kata Saut.
BACA JUGA : Topang Pembangunan Daerah, Pelabuhan Trisakti Terus Berbenah
Tak hanya itu, menurut dia, kondisi parkir truk kontainer dan angkutan pelabuhan juga semrawut, terutama di poros jalan tol atau lingkar selatan (Jalan Gubernur Soebardjo). Saut bilang, ketika Pemkot Banjarmasin telah menyulap kawasan Mantuil dan Kuin Kacil dengan membangun Jembatan Antasan Bromo, sejatinya akses ke lokasi tersebut juga dibenahi.
“Dari dokumen RTRW Banjarmasin tahun 2021-2041 memang terlihat akses utama ke Pulau Bromo melalui Jalan Lingkar Dalam, bukan jalan lama yang melalui Jalan Tembus Mantuil,” papar Saut.
Hanya saja, menurut dia, seharusnya kawasan-kawasan yang berada dalam area gerbang Banjarmasin lewat jalur sungai dan laut dibenahi pemerintah kota.
“Bisa saja berkolaborasi dengan Pemprov Kalsel dan pemerintah pusat, termasuk BUMN. Inilah pentingnya keberadaan Bappeda sekarang menjadi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Bajarmasin sebagai dapurnya pemerintah kota dalam mewujudkan perencanan pengembangan kota,” papar pengusaha ekspedisi ini.
BACA JUGA : Usai Peresmian, Jembatan Gantung Pulau Bromo Ramai-ramai Diserbu Pengunjung
Dia menyarankan ketika Pulau Bromo dengan ikon jembatan menjadi destinasi wisata baru, maka harus ditopang dengan stan produk unggulan dikelola pelaku UMKM.
“Misalkan, di kawasan ini ada gerai yang menjual kain sasirangan, oleh-oleh khas Banjarmasin dan lainnya. Tentu saja, akses jalannya harus mulus, dan parkir juga tersedia. Kawasan Pulau Bromo bisa menjadi pusat ekonomi kreatif Banjarmasin,” paparnya.
BACA JUGA : Ini Konsep Pengembangan Pulau Bromo, dari Ekowisata hingga Usulan Ada Lapangan Golf
Menurut Saut, pemerintah kota khususnya dinas terkait bisa melibatkan pengusaha travel untuk mengarahkan para wisatawan mendatangi kawasan Pulau Bromo sebagai destinasi wisata sekaligus pusat oleh-oleh Banjarmasin.
“Jadi, bukan lagi di kawasan Pasar Lama atau Jalan Perintis Kemerdekaan jadi pusat oleh-oleh, tapi bisa diarahkan ke kawasan Pulau Bromo. Saya yakin kota akan kian berkembang dan tumbuh kawasan pinggiran kota,” pungkas Saut.(jejakrekam)