ITEM-item alokasi anggaran yang jadi pokok dalam rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) Banjarmasin tahun 2022 terus digodok Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin.
WAKIL Ketua DPRD Banjarmasin, Tugiatno memastikan dibandingkan tahun sebelumnya porsi anggaran dalam RAPBD 2022 ini menurun drastis. Kisarannya hanya di angka Rp 1,7 triliun lebih, menurun dibanding APBD Perubahan 2021 yang disetujui Rp 1,9 triliun lebih.
“Memang ada penurunan dibanding APBD Perubahan 2021. Ini karena, ada beberapa pendapatan asli daerah (PAD) yang juga mengalami penurunan,” ucap Tugiatno kepada jejakrekam.com, Senin (22/11/2021).
Menurut dia, dalam porsi belanja daerah yang lebih banyak porsinya lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi di masa pengendalian Covid-19. Pimpinan dewan asal Fraksi PDIP ini mengakui ada tiga dinas yang lebih difokuskan dalam pembiayaan yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) karena bersentuhan langsung dengan layanan publik.
BACA : APBD Banjarmasin Perubahan 2021 Disetujui, Ini Item yang Jadi Evaluasi Pemprov Kalsel
“Untuk persisnya, saya belum hapal. Yang pasti, APBD tahun 2022 ini segera memasuki masa finalisasi untuk nanti dibawa dalam rapat paripurna disahkan sebagai peraturan daerah,” ucap Tugiatno.
Untuk diketahui, dalam APBD murni 2021 lalu, PAD Banjarmasih hanya dipatok Rp 350 miliar, sehingga sumber pendapatan ibukota Kalsel ini hanya terfokus pada transfer dari pemerintah pusat dan Pemprov Kalsel mencapai Rp 1,2 triliun lebih. Total pendapatan hanya Rp 1,5 triliun lebih.
Dengan dana itu, justru dipakai untuk pembiayaan belanja daerah mencapai Rp 1,7 triliun lebih, terdiri dari belanja operasi (wajib) Rp 1,4 triliun lebih, belanja modal Rp 297 miliar lebih dan belanja tak terduga Rp 13,3 miliar. Terdapat defisit Rp 188,5 miliar ditutupi dengan pembiayaan daerah dengan nilai setara.
BACA JUGA : Defisit Rp 80,6 Miliar, Porsi APBD Banjarmasin 2021 Menurun Hanya Rp 1,5 Triliun Lebih
Begitu pula dalam APBD Perubahan 2021, pendapatan dialokasikan hanya Rp 1,6 triliun lebih dan harus membiayai belanja daerah mencapai Rp 1,9 triliun. Porsi belanja operasi menjadi Rp 153 miliar lebih, belanja modal Rp 131 miliar lebih dan belanaj tidak terduga Rp 703 miliar
Menurut Tugiatno, penurunan pendapatan juga akibat dampak dari pandemi Covid-19, sehingga beberapa potensi pendapatan asli daerah (PAD) termasuk pendapatan lainnya belum tergali optimal. Seperti polemik pajak reklame juga turut berpengaruh terhadap pendapatan dari sektor pajak daerah. “Ini menjadi catatan kami di DPRD Banjarmasin,” katanya.(jejakrekam)