Gerah Ulah Pelangsir, Sopir Truk Bakal Mogok Massal di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin

1

GARA-gara sulit mendapat bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan biosolar diduga akibat ulah pelangsir, para sopir truk tergabung dalam Aspirasi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI) Kalimantan Selatan berencana menggelar aksi damai dan mogok massal.

SURAT pemberitahuan mengenai aksi damai dan mogok di area masuk Pelabuhan Trisakti Banjarmasin telah disampaikan ke Kapolda Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel, Pertamina, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan CEO Pelindo III Banjarmasin, tertanggal 29 Oktober 2021.

Surat itu diteken Ketua Korlap AKSI Kalsel Bambang Suprino bersama sekretarisnya, H Tularno serta Ketua Komunitas Sopir, Wahyudianto. Aksi damai dan mogok ini bakal dipusatkan di area masuk Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Senin (1/11/2021) pukul 09.00 Wita hingga selesai.

Sekretaris AKSI Kalsel, Tularno mengakui aksi damai dan mogok massal para sopir itu menyikapi adanya kelangkaan BBM jenis solar dan biosolar di Kalsel.

“Aksi damai dan mogok ini juga menyikapi sudah beberapa kali digelar rapat dengar pendapat dengan DPRD Kalsel, Sekdaprov Kalsel dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Hingga diputuskan membentuk satuan tugas (satgas). Tapi, faktanya sampai sekarang masih terjadi kelangkaan solar dan biosolar,” ucap Tularno kepada jejakrekam.com, Sabtu (30/10/2021).

BACA : Lima Sopir Truk Kelebihan Muatan Ditilang Petugas saat Melintas di Gubenur Soebarjo

Celakanya, kata Tularno, justru para pelangsir yang mengambil untung di tengah menipisnya pasokan solar dan biosolar terutama di SPBU, makin merajalela seakan tak tersentuh hukum.

Aktivitas para sopir truk dan kontainer di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. (Foto Asyikin)

Tularno bercerita ada anggotanya justru pernah dipukul para pelangsir terjadi di SPBU 07, Jalan Gubernur Soebardjo, Lingkar Selatan. “Kejadian ini dua minggu yang lalu, sopir kami dikeroyok para pelangsir,” kata pengusaha ekspedisi ini.

Bandingkan, beber Tularno, para pelangsir bisa bebas merdeka melawan arus untuk mendapatkan pasokan solar dan biosolar. Sementara, para sopir truk harus antre dengan tertib.

“Kenapa para pelangsir ini seakan dibiarkan, tak ditindak saat mengambil solar dan biosolar di SPBU? Kami menduga mereka berani karena memang ada oknum yang membekinginya,” ucap Tularno.

Begitu sopir truk yang menjadi korban divisum oleh pihak rumah sakit dan kasus pengeroyokan dilaporkan ke Polsek Banjarmasin Selatan, baru diusut. “Beberapa hari ini memang pelakunya sudah ditangkap, tapi sebenarnya kejadian sudah berlangsung dua minggu lalu,” beber Tularno.

BACA JUGA : Sopir Truk Keluhkan Kurangnya Ketersediaan Solar di SPBU Paringin

Usai ditangkap polisi, Tularno bercerita pelaku pengeroyokan ingin mengajak damai dengan memberi uang ganti rugi sebesar Rp 30 juta. Namun, Tularno dan kawan-kawan jelas menolak.

“Kami tanya uang itu asalnya dari mana? Mereka mejawab patungan sesama pelangsir. Ya, semacam uang damai,” beber Tularno.

Ia mengatakan atas kejadian itu, para sopir truk pun khawatir kejadian serupa akan terulang. Sebab, jika nanti penyelesaian lewat uang damai, bisa jadi nanti akan terjadi kasus pengeroyokan terhadap para sopir truk saat hendak membeli solar atau biosolar di SPBU.

Masih menurut Tularno, para sopir pun harus sabar dan menahan diri untuk antre mendapat solar atau biosolar selama tiga hari tiga malam.

“Itu pun dapatnya hanya 75 liter. Nah, kalau para pelangsir bisa bebas datang ke SPBU, empat hingga lima kali melangsir. Kadang mereka datang sekitar jam 11 siang, sudah beberapa kali dapat solar dengan menggunakan truk colt diesel engkel,” keluh Tularno.

BACA JUGA : Solar Bersubsidi Menghilang? Para Sopir Truk Terpaksa Harus Antre Panjang

Ia pun mengistilahkan kondisi para sopir angkutan seperti maju kena mundur kena, karena dikelilingi para pelangsir saat berada di SPBU.

Celakanya lagi, kata Tularno, jika diperhatikan harga solar atau biosolar di meteran tertera Rp 5.150, ternyata harus dibayar para sopir sebesar Rp 5.500 per liter. Ini belum lagi bayar parkir dan uang tunggu yang jadi kewajiban saat mengantre di SPBU.

“Dengan kondisi ini, kami sudah tak tahan lagi. Mau mengadu ke mana lagi, tidak ada hasilnya. Makanya pilihan terakhir ya kami gelar aksi demo dan mogok,” ucap Tularno.

BACA JUGA : Deretan Truk Trailer Parkir di Bahu Jalan Gubernur Soebardjo Bahayakan Pengguna Jalan

Dipastikan dalam aksi damai dan mogok massal itu akan diikuti  sedikitnya 500 sopir dan pengusaha ekspedisi. Termasuk, 200 armada.

“Jumlah massa pun kemungkinan bisa bertambah. Sebab, kami punya perkumpulan sopir dan pengusaha ekspedisi di 13 kabupaten dan kota di Kalsel,” pungkas Tularno.

SE Gubernur Kalsel Soal Pembatasan Solar Bersubsidi Hanya Macan Kertas?

Berdasar catatan jejakrekam.com, sebenarnya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor telah mengeluarkan surat edaran bernomor 541/01381/EKO tertanggal 6 Oktober 2021 mengenai pengendalian pendistribusian jenis BBM tertentu dan solar bersubsidi di Provinsi Kalsel.

Atas dasar terbatasnya pasokan atau kuota di SPBU, Paman Birin-sapaan akrabnya melarang kendaraan dinas baik sipil, polisi dan tentara hingga BUMN/BUMD untuk menggunakan solar bersubsidi. Terkecuali untuk kendaraan pelayanan umum seperti ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.

BACA JUGA : Tim Gabungan Gelar Razia Truk Kelebihan Muatan di Trikora, Lima Sopir Ditilang

Paman Birin juga mengedarkan surat edarannya ke pemangku kepentingan dari para bupati dan walikota hingga pihak Pertamina, melarang bagi armada tambang, perkebunan sawit dan pengangkut kehutanan (pelat kuning) untuk menggunakan solar bersubsidi.

Tanpa mengantongi rekomendasi, angkutan usaha perkebunan, pertanian, transportasi sungai, perikanan dan lainnya turut dilarang. Termasuk juga pembeli menggunakan jerigen atau sejenisnya di SPBU.

Dalam SE itu, Paman Birin juga membatasi pembelian solar bersubsidi seperti angkutan umum/barang dan kendaraan pribadi roda empat maksimal Rp 150.000 dan untuk roda enam hanya Rp 400.000 di SPBU.

Untuk itu, Paman Birin meminta Pertamina menyediakan BBM non subsidi di setiap SPBU demi menghindari antrean panjang. SE ini juga ditembuskan ke pejabat Forkopimda Kalsel, PT Pertamina Kalselteng dan Hiswana Migas Kalsel.(jejakrekam)

Penulis Asyikin/Didi GS
Editor Didi G Sanusi
1 Komentar
  1. Yo berkata

    Kenapa gerah…yg selama ini melangsir para sopir truk…contoh di SPBU Sultan Adam ada tempat samping spbu ngumpul semua truk, SPBU Banua anyar dll, dimana ada solar non industri ada semua langsir, sebagian azha yg benar ngisi utk keperluan operasional angkutan…coba dihilangkan seperti Bensin

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.