Foto: Dokumentasi
POLEMIK gagalnya keberangkatan haji jemaah asal Indonesia disikapi Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Kalimantan Selatan.
TEDDY Suryana, Ketua GP Ansor Kalsel, mengajak masyarakat untuk menghindari berpikiran negatif terkait persoalan keberangkatan calon jamaah haji tersebut.
“Keputusan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama tentu sudah dipertimbangkan dengan matang dari berbagai aspek pelayanan jemaah haji,” ujar Teddy dalam keterangan resminya, Minggu (6/6/2021).
Teddy menyayangkan berbagai informasi yang tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan kontrovesi di tengah masyarakat ihwal keputusan pembatalan tersebut.
“Mari kita ambil hikmah positifnya dari pembatalan tersebut. Jangan mudah ditafsirkan dan dikaitkan dengan hal-hal yang tidak patut, apalagi bernuansa politis,” tambah Teddy.
BACA JUGA: Pemerintah Putuskan Tidak Memberangkatkan Jamaah Haji, Noor Fahmi: Keselaman Jadi Poin Utama
Sementara itu, Kementerian Agama merilis kabar bahwa selama masih pandemi, pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji 1442 H.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan di tengah pandemi, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.
“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” tegas Yaqut.
BACA JUGA: Sejarah Urang Banjar Naik Haji: Menumpang Kapal Tiga Sampai Enam Bulan (2)
“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah,” sambungnya.
Yaqut menegaskan, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Kemenag sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR.
Keputusan ini harus diambil demi keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi.
“Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama stakeholder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M,” tutur Gus Yaqut.
BACA JUGA: Sejarah Urang Banjar Naik Haji : Kontroversi Gelar dan Ujian Era Kolonial (1)
Kemenag, jelas Gus Yaqut, juga telah melakukan serangkaian kajian bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya.
“Semalam, kami juga sudah menggelar pertemuan virtual dengan MUI dan ormas-ormas Islam untuk membahas kebijakan ini. Alhamdulillah, semua memahami bahwa dalam kondisi pandemi, keselamatan jiwa jemaah harus diutamakan. Ormas Islam juga akan ikut mensosialisasikan kebijakan ini untuk kepentingan jemaah,” tutup Gus Yaqut.
“Mungkin setelah 9 Juni nanti. Kemungkinan besar kan Pj Gubernur yang melantik. Sedangkan saat ini, Pj Gubernur memerintahkan Pj Walikota untuk mensukseskan PSU,” ujarnya. (jejakrekam)