Ada Dua Proyek Besar Nasional di Kalimantan, Potensi Pekerjaan Konstruksi Lulusan SMK dan PT Terbuka

KETUA Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kalimantan Selatan periode 2016-2020, Subhan Syarief menilai adanya petunjuk pelaksanaan Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Nomor 129 Tahun 2020, tentu sangat berdampak pada dunia pendidikan vokasi konstruksi.

“SEBAB, pemberian kompetensi tambahan dan sertifikasi kompetensi bagi calon lulusan SMK, politeknik, perguruan tinggi atau universitas bidang konstruksi berdampak penting bagi perkembangan peningkatan aspek kualitas dan tentu saja perlindungan bagi calon sumber daya manusia (SDM) atau pekerja konstruksi,” papar Subhan Syarief dalam Sosialisasi Petunjuk SE Dirjen Bina Konstruksi dan Penandatanga Perjanjian Kerjasama Bidang Konstruksi Regional Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Hotel Dafam Syariah Banjarbaru, Selasa (17/2/2021).

Ini artinya, beber Subhan, para lulusan SMK, poltek, perguruan tinggi atau universitas begitu lulus sudah bisa langsung dilibatkan atau bekerja dalam kegiatan pelaksanaan jasa konstruksi.

“Jaminan legalitasnya telah sesuai dengan apa yang disyaratkan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Utamanya, kewajiban setiap pekerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi kerja,” urai doktor hukum konstruksi lulusan Unissula Semarang ini.

Khusus Kalimantan, Subhan melihat dengan adanya kebijakan ibukota negara (IKN) di Kaltim dan food estate di Kalteng, tentu penyediaan infrastruktur fisik dipastikan membutuhkan tenaga kerja Konstruksi yang banyak. Bahkan, durasi waktu kerja yang relatif panjang.

BACA : Patut Disertifikasi, Pekerja Konstruksi Kalimantan Harus Jadi Tuan Rumah

Makanya, beber Subhan lagi, kondisi ini membuka peluang bagi SMK, poltek, perguruan tinggi dan universitas terlibat dalam menyuplai tenaga kerja konstruksi dari lulusan institusi mereka.

“Apalagi Kalimantan Selatan adalah sangat diuntungkan karena menjadi daerah penyangga dan terdekat dengan posisi IKN dan food estate tersebut,” kata Subhan.

Terkait hal ini, arsitek senior ini mengingatkan semestinya secepat mungkin pihak Pemprov Kalsel dan pemkab dan pemkot di daerah memetakan potensi ketersedian dan kemampuan SDM konstruksi yang saat ini dimilikinya.

“Termasuk mulai menyiapkan model pembinaan atau pelatihan tenaga kerja konstruksi agar bisa dikirimkan untuk nanti bekerja di dua kawasan itu. Mereka bisa membangun proyek maupun infrastruktur besar tersebut,” ungkap Subhan.

BACA JUGA : 70 Persen Pekerja Konstruksi Didatangkan dari Luar Kalsel

Menurut dia, hal ini ini harus segera dilakukan Pemprov Kalel agar bisa banyak menarik manfaat dalam IKN dan food estate tersebut.

Sementara itu, ada beberapa perwakilan perguruan tinggi yang hadir seperti dari Fakultas Teknik Uniska, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Achmad Yani, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Universitas Nadhlatul Ulama (UNU) Kalsel.

Begitu pula, dari Politek Negeri Banjarmasin, Poltek Kotabaru dan Poltek Tanah Laut, hingga dari SMKN 1 Gambut, SMKN 1 Batumandi, SMKN 2 Amuntai, SMKN 2 Banjarbaru, SMKN 2 Kandangan, SMKN 2 Kotabaru, SMKN 5 Banjarmasin dan SMKN Babirik dan SMKS Tabalong.

Sedangkan, perwakilan dari Kalteng, diwakili Fakultas Teknis Universitas Palangka Raya (UPR), Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Universitas Kristen Palangka Raya dan Politeknik Seruyan. Sedangkan, dari pendidikan vokasi SMK diwakili SMKN 1 Palangka Raya, SMKN 1 Seruyan, SMKN 1 Banama Tingang, SMKN 1 Raren Batuah, SMKN 1 Sukamara, SMKN 1 Muara Teweh, SMKN 2 Pangkalan Bun, SMKN 2 Tamiyang Layang dan SMKN 2 Katingan Hilir.(jejakrekam)