Foto : Didi GS
DAYA saing tenaga ahli dan tenaga terampil Kalimantan Selatan harus mampu menjawab pangsa pasar kerja konstruksi di daerah. Jika tidak, kondisi lapangan kerja bidang konstruksi akan terus dikuasai para pelaku usaha di luar Kalimantan Selatan.
“FAKTANYA dari pantauan kami, pekerja konstruksi di Kalsel terutama proyek-proyek berskala besar hampir 70 persen telah dikuasai pekerja dari daerah, bukan dari tenaga kerja lokal yang diperkerjakan. Ini tentu memprihatinkan, sehingga Kalsel menjadi sarana pekerja-pekerja dari luar,” ucap Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalsel, Subhan Syarief kepada jejakrekam.com, Rabu (14/3/2018).
Menurut Subhan, potensi lapangan kerja di jasa konstruksi di Kalsel sebetulnya cukup tinggi, namun dikarenakan potensi tenaga kerja yang belum terserap justru saling bertolak belakang.
Sementara, beber dia, berdasar amanat UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 menegaskan bahwa pelaku jasa konstruksi yang bekerja wajib memiliki sertifikat kompetisi kerja sehingga menjadi pekerja profesional dan terampil. “Saya berharap dunia pendidikan di Kalsel, khususnya di sekolah-sekolah kejuruan bisa menjawab tantangan pasar kerja ke depan,” cetus kandidat dokter Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini.
Dia berharap agar siswa-siswi SMKN 5 Banjarmasin yang menjadi proyek percontohan di Kalsel bisa menyiapkan diri dalam uji kompetensi keahlian agar nantinya bisa diserap sebagai tenaga kerja profesional dan terampil di lapangan.
Subhan mengakui kendala yang dihadapi Kalsel seakan tak pernah berhenti, apalagi dengan kemajuan teknologi, keilmuan, metode dan bahan dari waktu ke waktu akan terus berkembang. “Inilah mengapa dunia pendidikan yang bisa menyediakan tenaga kerja jasa konstruksi yang profesional dan terampil harus disiapkan,” cetusnya.
Problema yang dihadapi Kalsel diakui Subhan memang dialami daerah lain, terutama lulusan dari SMK dan perguruan tinggi yang ternyata belum siap pakai di dunia kerja konstruksi
“Namun, disparitas kemampuan sumber daya manusia (SDM) antara Kalsel dengan Pulau Jawa sangat jauh. Ini merupakan pekerjaan rumah kita agar bisa memperpendek jarak disparitas tersebut,” tutur jebolan magister teknik ITS Surabaya ini.
Sebagai bukti, Subhan mengungkapkan data dari LPJK Kalsel selama 2017 untuk badan usaha terdapat 4.408 buah, terdiri dari 4 ribu berskala kecil, 400 lebih di level menengah dan 8 buah badan usaha di tingkat besar. “Namun, sebagian besar pengusaha belum bisa memiliki secara langsung tenaga kerja terampil. Jadi, hanya bisa meminjam nama. Ini menjadi tantangan Kalsel yang harus ditaklukkan,” cetusnya.(jejakrekam)