Sikapi Kelangkaan LPG 3 Kg, Anggota DPR Desak Pertamina Konsisten Jalankan Program OVOO

SOAL kelangkaan LPG 3 kilogram yang menjadi pengganti bahan bakar minyak tanah bagi masyarakat miskin di Kalimantan Selatan, didesak anggota DPR RI dari Fraksi PPP H Syaifullah Tamliha harus segera diatasi PT Pertamina (Persero).

“TIDAK ada keputusan DPR RI dan Presiden Joko Widodo untuk mengurnagi subsidi LPG 3 kilogram. Bahkan, kami di Badan Anggaran DPR RI sudah sepakat untuk menaikkan kuota,” ucap Syaifullah Tamliha kepada jejakrekam.com, Kamis (3/9/2020).

Ketua Kelompok Fraksi (Poksi) PPP Badan Anggaran DPR RI ini menegaskan kuota LPG bersubsidi dari 6 juta ton pada tahun anggaran 2020 telah dinaikkan menjadi 7 juta ton pada tahun anggaran 2021.

“Langkah ini diambil seiring dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi untuk membantu masyarakat yang daya belinya mulai melemah,” ucap anggota Komisi I DPR RI ini.

BACA : Klaim Lebihi Kuota, Pertamina Akui Ada Jalur Ilegal Distribusi LPG Bersubsidi

Terkait soal kelangkaan LPG 3 kilogram di Kalsel saat ini, Syaifullah mendesak agar PT Pertamina konsisten dengan kebijakan one village one outlet (OVOO) atau satu desa satu pangkalan.

“Pertamina dalam distribusi hendaknya memberikan kouta kepada agen berdasar pada banyak dan sedikitnya jumlah pangkalan yang dimilikinya,” kata wakil rakyat asal dapil Kalsel 1 ini.

Menurut Syaifullah, untuk agen LPG 3 kilogram yang sedikit memiliki pangkalan atau tidak melaksanakan program OVOO, semestinya dikurangi jatah kuota atau diberikan punishment (sanksi).

BACA JUGA : Hiswana Migas Kalsel Berharap Ada Penambahan Kuota LPG 3 kg Saat Pandemi Covid-19

“Jika Pertamina tidak konsisten dengan program OVOO tersebut, maka kelangkaan LPG 3 kilogram di Kalsel sampai kiamat tetap menjadi barang yang langka dan mahal,” cecar mantan anggota DPRD Kalsel ini.

Dengan itu, kata Syaifullah, Pertamina diharapkan memberi kuota kepada agen berdasar banyak atau sedikitnya jumlah pangkalan yang dimilikinya.(jejakrekam)