Diatensi Bawaslu RI, Ada 7.910 Data Ganda Eksternal Calon Perseorangan Pilbup Kotabaru

TAHAPAN verifikasi faktual (verfak) bakal calon pasangan perseorangan di Pilkada serentak 2020 mendatang resmi berjalan mulai 24 Juni dan berakhir pada 12 Juli mendatang.

DI KABUPATEN Kotabaru sendiri, ada dua pasangan dari jalur independen yakni Wakil Bupati Kotabaru H Burhanudin bersama pasangannya H Bahrudin M. Serta pasangan Yandi Kamitono dan Agusaputra Wiranto.

Pada hari terakhir penyerahan syarat dukung bakal calon independen, duet Burhanudin dan Bahrudin menyerahkan KTP sebanyak 22.672 berkas. Sementara pasangan Yandi Kamitono dan Agusaputra Wiranto menyerahkan berkas dukungan sebanyak 26.709 lembar.

Namun menariknya, dalam tahapan verfak dari dua bakal paslon tersebut, petugas di lapangan menemukan sebanyak 7.910 data ganda eksternal. Terbanyak ada di Kecamatan Pulau Laut Utara (3.049) dan Pulau Laut Tanjung Selayar sebanyak 941 data ganda eksternal.

BACA : Dibekali APD dan Vitamin, PPKD dan Panwascam se-Kotabaru Ikuti Rapid Test Massal

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kotabaru, Fathurrahman menyebut kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius oleh pihaknya sebagai pengawas dalam even lima tahunan perebutan kursi nomor 1 dan 2 Kotabaru.

“Kami memang saat ini memprioritaskan data ganda dan kami sudah menyebarkan data ganda dua bakal paslon ini ke pengawas-pengawas kita yang ada di desa,” ucap Fathurrahman kepada jejakrekam.com, Jumat (3/7/2020).

Ia khawatir akan terjadi keributan antar dua kubu bakal paslon perseorangan ini, baik dari tim sukses maupun pendukungnya sendiri.

“Misalnya saja karena salah satu paslon atau pendukung atau simpatisan tidak menerima dukungan tersebut masuk ke pasangan lawannya. Maka berpotensi terjadi keributan,” kata dia.

BACA JUGA : Indeks Kerawanan Pemilu Kalsel, Kotabaru, Banjarmasin, Rawan Tinggi

Selain kerawanan data ganda eksternal, Fathur mengakui pilkada di Kotabaru juga rawan akan aspek sosial dan infrastruktur. Apalagi dari hasil survei, konteks sosial menjadi kerawanan paling tinggi se-Indonesia di Kabupaten Kotabaru.

“Konteks sosial itu bisa dikatakan resistensinya lah mungkin disitu antar tokoh atau antar golongan,” kata Fathur.

“Untuk masalah konteks sosial, kita di-back up oleh Polres Kotabaru dan Kodim 1004/Kotabaru. Jadi, insya Allah  tidak ada lagi semacam intimidasi atau ancaman psikis,” ucapnya.

BACA JUGA : Kotabaru Rendah Partisipasi, Kabupaten Tapin dan HST Rawan Konflik

Bahkan, kerawanan juga menjadi perhatian khusus oleh Bawaslu RI. Menurut Ketua Bawaslu RI, Abhan, Kotabaru termasuk diantara Kabupaten/Kota dalam indeks kerawanan tinggi pilkada yang baru di-launching Bawaslu dalam 2 hal konteks sosial politik dan infrastruktur. 

“Harapan kami dengan indeks kerawanan tinggi seluruh stakeholder di Kabupaten Kotabaru untuk bisa melakukan berbagai antisipasi agar hal-hal terkait indeks kerawananan pilkada tidak terjadi. Ini menjadi perhatian seluruh jajaran penyelenggara dan stakeholder lainnya agar tidak terjadi,” kata Abhan.(jejakrekam)