Sebaiknya Pemda Bikin Toko Online untuk Lindungi Pedagang Pasar

0

SOLUSI alternatif di tengah ancaman penutupan pasar saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) demi memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) adalah mempromosikan produk melalui layanan online atau dalam jaringan (daring).

PRAKTISI bisnis yang juga tokoh pemuda Banua asal Hulu Sungai Tengah (HST) Taufiqur Rahman mengungkapkan aksi protes para pedagang pasar di Banjarmasin, terbilang wajar ketika toko, kios atau lapaknya yang non sembako harus ditutup dampak dari PSBB.

“Sebenarnya, kondisi sekarang tak bisa dipungkiri masing-masing pihak tentu punya argumen sendiri. Namun, hal itu harus disikapi dengan bijak,” ucap Taufiqur Rahman kepada jejakrekam.com, Jumat (15/5/2020).

Menurut dia, model PSBB menjadi instrumen untuk menekan laju penyebaran virus Corona. Namun, di sisi lain, para pedagang pasar atau pelaku usaha tentu juga ingin mempertahankan ekonomi dan bisnisnya.

BACA : Izinkan Pedagang Non Sembako Buka, Pemkot Banjarmasin Beri Persyaratan

“Bukan rahasia umum, sejak pandemi Covid-19 melanda, beberapa pemilik usaha atau pelaku bisnis memang harus menelan pil pahit. Bukan hanya skala besar, tapi juga skala UMKM atau bisnis rumahan mengalami hal serupa,” papar Taufiq.

Terbukti, beberapa perusahaan atau usaha memilih merumahkan karyawan, bahkan sudah bersiap untuk gulung tikar. Di sisi lain, juga harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan usahanya.

BACA JUGA : Banyak Toko Tutup, Pasar Sudimampir Baru Dan Ujung Murung Lengang

Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalsel ini mengatakan secara ekonomi, ada wabah atau tidak, kebutuhan hidup tetap jalan. Solusi yang ditawarkan saat PSBB, tentu pemerintah khususnya pemerintah daerah bisa membentuk tim ahli untuk membuat website digital, toko online atau sejenisnya untuk para pedagang pasar.

“Mereka bisa dibimbing dari A sampai Z, sehingga para pedagang pasar ini bisa mengonlinekan dagangannya.  Jadi, publikasi dan promosi bisa dilakukan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten yang melaksanakan PSBB,” tutur lulusan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini.

Taufiq membandingkan justru pemerintah saat ini sangat cekatan saat meng-update data Covid-19 berikut sebarannya bahkan tiap menit bisa diakses publik.

“Nah, mengapa tidak memikirkan hal serupa juga para pedagang. Bisa saja dibikinkan profil toko, foto serta nomor kontak para pedagang. Media massa pun akan siap mempublikaskan, termasuk dipromosikan ke baliho atau spanduk,” tuturnya.

BACA JUGA : Mall Dibiarkan Buka, PSBB di Banjarmasin Dinilai Terkesan Tebang Pilih

Dengan begitu, kata Wakil Sekretaris DPW PPP Kalsel ini, jasa pengantaran barang bisa menghidupkan bisnis ojek online, penarik becak, hingga usaha ekspedisi.

Taufiq mengatakan para pedagang atau pemilik toko yang tutup selama PSBB bisa memanfaatkan database atau kontak pelanggan yang dimilikinya.

“Tentu ada biaya yang harus ditanggung baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah. Namun, semakin lama PSBB, tentu membuat perekonomian masyarakat akan semakin berat. Terlebih lagi, faktanya, seperti Banjarmasin yang telah menerapkan PSBB, belum menunjukkan hasil signifikan dalam menurunkan kurva kasus Covid-19,” tandasnya.(jejakrekam)

Penulis M Syaiful Riki
Editor DidI GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.