Foto : Istimewa
DISKUSI daring dihelat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Banjarmasin, Minggu (12/4/2020), mengangakt tema yang lagi ngehit menakar dampak sosial, ekonomi dan politik atas kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bagi umat jelang Ramadhan.
DIPANDU Muhammad Rizali, pengurus ISNU Banjarmasin yang juga mantan Ketua Umum BEM UIN Antasari ini menghadirkan lima pakar dari berbagai disiplin ilmu. Memancing diskusi, Rizali pun mengungkapkan apa dampak kebijakan PSBB yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Kesehatan terhadap aspek kemasyarakatan baik politik, sosial, ekonomi dan kesehatan.
“Bagaimana dengan masyarakat, jika kurang siap dan tak berpartisipasi dalam kebijakan PSBB tersebut,” tutur Rizali.
Pakar hukum tata negara yang juga guru besar hukum administrasi Universitas Lambung Mangkurat, Prof Dr H Hadin Muhjad berpendapat dari kacamata hukum, justru terkesan pemerintah lalai dalam menerapkan kebijakan.
“Virus sudah menyebar hampir seluruh Indonesia, sedangkan kebijakan berupa peraturan belum berlaku seluruhnya kepada daerah,” ujar Hadin.
Menurut dia, sepatutnya pemerintah sebelum menetapkan kebijakan harus jeli melihat kondisi riil permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. “Tentu agar target penetapan kebijakan itu bisa berjalan maksimal,” tutur mantan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalsel ini.
BACA : Agar Tak Stres Corona, Antropolog ULM Sarankan Jaga Jarak Bermedia Sosial
Pakar ekonomi Dr Ahmad Yunani mengatakan di tengah situasi pandemik Covid-19, kondisi perekonomian global tengah diuji, tak terkecuali Indonesia.
“Ketahanan pangan, ketersediaan kebutuhan pokok harus disiapkan pemerintah dengan mengontrol pendistribusian kepada daerah-daerah,” ujar Yunani.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM ini mengakui kemerosotan usaha dialami hampir semua lini usaha, tak terkeucali pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Pemerintah harus sigap menyediakan kebutuhan pokok masyarkat untuk menjamin jika ada warga negara yang terkena dampak langsung dari wabah Covid 19 ini,” ucap Yunani.
Pakar kesehatan dari ULM, Dr Syamsul Arifin juga menilai ada keterlambatan pemerintah dalam merespon keadaan di tengah wabah Corona.
“Contohnya, dalam penentuan karantina wilayah atau PSBB justru setelah virus menyebar dengan begitu lajunya,” kata guru besar kesehatan masyarakat ini.
BACA JUGA : Ini Kegiatan Yang Dilarang Jika Daerah Menerapkan PSBB
Di tengah kondisi itu, menurut Syamsul, baru lahir kebijakan bernama PSBB, sedangkan di sisi lain justru kelangkaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis malah terjadi. “Padahal, jika APD terbatas malah membahayakan bagi petugas medis yang menangani Covid-19,” ucapnya.
Ketua LPJK Kalsel Subhan Syarief turut mengomentari. Menurut dia, saat ini, pemerintah harus fokus dan siaga antisipasi persoalan politik dan keamanan, karena ancaman kegagalan pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19.
“Hal ini terkait dengan ketidakmampuan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang menderita akibat dampak Covid-19. Hasilnya, akan memunculkan stigma ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah dan akan mengganggu stabilitas serta keamanan negara,” tutur kandidat doktor hukum konstruksi Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini.
Menurut Subhan, perlu adanya peran aktif masyarakat untuk melawan Covid-19 dan meningkatkan imunitas tubuh masing-masing.
BACA JUGA : Ngotot PSBB, Walikota Ibnu Siapkan Dana Rp 21 Miliar Tanggung Kebutuhan Warga
Pakar lingkungan hidup Dr Hafiziannor menambahkan bahwa masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama dalam membangun stabilitas lingkungan yang aman dan bersih. “Tentunya, setiap masyarakat harus sadar dan menjauhi segala bentuk kerumunan massa,” tandasnya.(jejakrekam)