Oleh: Dr Ir H Subhan Syarief MT *)
KETIGA, Terkait Proses Pembuatan Film ‘Jendela Seribu Sungai’, juga perlu diberi catatan. Sedikitnya ada beberapa catatan penting yang terkait dengan polemik pembuatan film ini.
Pertama
Hal terkait proses terkait pelelangan pengadaan barang dan jasa yang berbeda dengan proses pekerjaan sejenis yang sudah terlebih dahulu di lakukan. Yakni ketika pelelangan pada pembuatan film oleh Pemerintah Provinsi Kalsel, Film Pangeran Antasari dan Film Syech Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada kedua film itu, tak ada masuk dalam ranah pengadaan barang jasa yang di kecualikan/ ‘pengecualian’, semua dilaksanakan normal. Tapi khusus film Jendela Seribu Sungai yang di buat oleh Pemkot Banjarmasin ditentukan masuk proses pengadaan barang jasa yang dikecualikan.
Tentu dalam hal ini yang menarik adalah apa alasan jadi terjadi perbedaan kebijakan atau tepatnya pemahaman antara Pemprov dan Pemkot. Mengapa Pemkot Banjarmasin memasukkan kegiatan tersebut dalam kelompok ‘pengecualian’, sedangkan Pemprov Kalsel tak mengunakan hal tersebut.
Lebih dalam lagi, bisa diartikan salah satu pasti ada yang benar menempatkan dan satunya salah. Jadi itu bisa saja yang tak tepat atau salah memutuskan adalah Pemprov Kalsel atau bisa saja malahan Pemerintah Kota Banjarmasin.
BACA JUGA: Memproteksi Banjarmasin dengan Normalisasi Sungai dan Kanalisasi
Patut dicatat, salah satu prinsip dasar dalam pengadaan barang jasa pemerintah adalah adanya kepastian hukum. Jadi terkait dengan hal ini, maka sepatutnya pihak terkait bisa menelusuri dan mempertanyakan kenapa Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi jadi beda pemahaman atau kebijakan yang dilakukan terhadap obyek yang sama, obyek proyek pembuatan film.
Ini perlu dilakukan agar tak ada unsur kesengajaan untuk menguntungkan pihak tertentu ketika mengambil kebijakan hal masuk dalam pengecualian tersebut atau tak masuk dalam kelompok pengecualian.