Sejatinya sangat banyak yang mengherankan di dalam hal implementasi dari APBD kota Banjarmasin bila terkait dengan berbagai kasus tersebut. Dalam menjawab hal keanehan tersebut tentu perlu penjelasan dari pihak DPRD kota Banjarmasin. Ya, dalam hal ini anggota DPR yang telah memberikan opini hal adanya sanksi moral tersebut.
Dari hal ini bisa dilihat, sikap dan pandangan dari Anggota Dewan selaku yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan pada pihak Eksekutif. Dalam hal ini pengawasan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin terkait hal konsistensi melaksanakan apa isi dari perda APBD tahun 2022 juga tak punya dampak apa-apa.
BACA JUGA: Mengembalikan “Marwah” Banjarmasin sebagai Kota 1.000 Sungai, Mungkinkah?
Mengetahui adanya indikasi pelanggaran tapi yang di sampaikan kepublik adalah hal ‘sanksi moral’ yang tak jelas dasar sumber hukumnya mengacu kemana.
Artinya bisa disimpulkan sikap seperti ini akan semakin menunjukkan kebijakan arah format penataan kota Banjarmasin ke depan juga akan semakin tak jelas. (jejakrekam)
(Bersambung)
