Foto : Dokumentasi Pribadi
Oleh: Yeniadi Zakirah
MAX Weber berpendapat politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
MAX Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis. Negara tidak memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia telah menjadi topik hangat yang memicu perdebatan yang intens di kalangan masyarakat. Dengan pendekatan yang berbeda, beragam pandangan dan opini muncul terkait dengan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan.
Sebagian kalangan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan kesiapan infrastruktur dan teknologi, serta kendala dalam menjamin keadilan dalam proses pemungutan suara.
BACA : Pemilu 2024 Berpotensi Picu Polarisasi, Direktur PUSAD Paramadina Sebut Medsos Jadi Penyebabnya
Namun, kekhawatiran tentang potensi praktek korupsi, politik uang, dan manipulasi informasi masih menjadi sorotan yang penting. Hal ini menekankan perlunya perubahan sistemik yang lebih kuat dalam menegakkan integritas dan kejujuran dalam pemilihan, melalui penegakan hukum yang tegas dan transparansi yang lebih besar dalam seluruh tahapan proses pemilu.
Dalam menanggapi dinamika ini, perlu sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sipil untuk mendorong reformasi yang mendalam, memperkuat regulasi, serta mengedepankan pemilihan yang bersih, adil, dan transparan.
BACA JUGA : MUI Kalsel Nyatakan Netral Di Pemilu 2024, Husin Naparin: Money Politic Haram
Evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme Pemilu, pendidikan pemilih yang lebih baik, serta penguatan lembaga pengawas pemilu menjadi kunci untuk menghadirkan pemilihan yang lebih berkualitas dan dapat dipercaya.
Masyarakat dan mahasiswa Indonesia memiliki harapan besar terkait keadilan dalam proses Pemilu tahun 2024. Beberapa harapan yang mereka miliki antara lain:
Transparansi dan Keterbukaan
Harapan akan proses yang lebih terbuka dan transparan dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara. Hal ini diharapkan agar masyarakat bisa memahami secara jelas dan mempercayai keseluruhan proses pemilihan.
Penegakan hukum yang Tegas
Keinginan akan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dalam Pemilu, termasuk politik uang, intimidasi, atau manipulasi informasi. Masyarakat dan mahasiswa berharap adanya sanksi yang berat terhadap pelaku kecurangan pemilu guna memastikan proses berjalan sesuai aturan.
Partisipasi Aktif dan Kesadaran Politik
Harapan akan partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, dalam pemilihan umum. Lebih dari sekadar memberikan suara, mereka diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam pengawasan, penyuluhan, dan memastikan proses pemilu berlangsung dengan baik.
Pemilihan yang Adil dan Merata
Harapan akan pemilihan yang adil dan merata, di mana setiap pemilih dan daerah mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan dalam distribusi keadilan politik.
Representasi yang Mewakili Kepentingan Masyarakat
Masyarakat dan mahasiswa berharap hasil dari pemilu ini akan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang mewakili beragam kepentingan masyarakat, termasuk aspirasi generasi muda.
Keterlibatan Teknologi untuk Meningkatkan Keadilan
Penggunaan teknologi dalam pemilu diharapkan dapat meningkatkan keadilan, memastikan data validitas pemilih, dan mengurangi potensi kecurangan.
Harapan-harapan ini mencerminkan dorongan kuat untuk menciptakan pemilihan umum yang lebih inklusif, adil, dan transparan, memastikan bahwa demokrasi di Indonesia dapat berkembang dan memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk terlibat dalam proses politik negara.
Menurut opini saya sebagai orang muda mengajak kita semua untuk tetap menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan dengan baik selama proses pemilihan berlangsung. Gunakan hak suara anda dengan sebaik-baiknya sebagai rakyat Indonesia kita memiliki kedaulatan, memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.(jejakrekam)
Penulis adalah Mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uniska MAB Banjarmasin