Dana Silpa 2022 Gede Tembus Rp 1 Triliun Lebih, Ini Penjelasan Kepala Bapenda Kalsel
KEPALA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil mengakui pada dokumen kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2023, cukup tinggi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
TOTAL Silpa tahun anggaran 2023 mencapai Rp 1,083 triliun lebih. Menurut Subhan Nor Yaumil, dana Silpa itu didapat berasal dari efesiensi kegiatan pada tahun 2022,
“Ada pula, pelampauan penerimaan pada tahun 2022 serta dari dana bagi hasil yang kurang salur pada tahun 2022,” ucap Subhan Nor Yaumil kepada jejakrekam.com, Senin (18/12/2023).
Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Provinsi Kalsel mengatakan Silpa tahun 2022 digunakan pada APBD Perubahan 2023 untuk penyelesaian program prioritas pembangunan di Provinsi Kalsel. Antara lain bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur guna menunjang perekonomian daerah.
BACA : Didominasi Sektor Pertambangan, Nilai Investasi Kalsel September 2023 Sudah Tembus Rp 13,7 Triliun
“Kesemua prioritas program tersebut pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” kata mantan pejabat Pemkot Banjarmasin ini.
Subhan mengungkapkan realisasi pendapatan daerah di Kalsel sudah menembus target sebesar Rp 9 triliun pada 2023. “Jumlah pendapatan masuk sama dengan yang ditargetkan,” katanya.
Dia merincikan pendapatan Rp 9 triliun didominasi pajak daerah dengan capaian Rp 3,6 triliun, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan pajak rokok.
BACA JUGA : Lirik Produk Pertanian dan Peternakan, Pengusaha Mesir Investasikan Rp 178 Miliar ke Kalsel
Untuk sektor PBBKB sebesar Rp 2 triliun lebih atau 101,30 persen. Adapun pajak rokok Bapenda Kalsel masih menunggu pencairan terakhir agar bisa 100 persen.
“Saat ini, baru sekitar Rp 243 miliar atau terealisasi 71,03 persen dari target sebesar Rp 342 miliar,” kata Subhan.
Masih menurut dia, retribusi daerah seperti pelayanan jasa umum, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan, realisasinya mencapai Rp 19,82 miliar atau 96,54 persen.
Sementara dari jasa usaha, terdapat 6 komponen di dalamnya. Bahkan juga melebihi target dengan capaian Rp 8,4 miliar lebih atau 106,26 persen. “Retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, pelayanan pelabuhan, tempat rekreasi dan olahraga, penjualan produksi usaha daerah,” kata mantan Kepala Bakueda Kota Banjarmasin ini.
BACA JUGA : Didominasi Perusahaan Tambang, Pajak Kalselteng Sudah Terhimpun Rp 11,6 Triliun
Tak hanya itu, Subhan menyebutkan sejumlah pendapatan lain seperti hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tercapai Rp 52,5 miliar lebih. Yakni, bagian laba yang dibagikan ke pemda (diveden) atas penyertaan modal BUMD sebesar Rp 52,1 miliar (98,69 persen), bagian laba yang dibagikan ke pemda (diveden) atas penyertaan modal perusahaan milik swasta Rp 467 juta (103,84 persen).
BACA JUGA : Dorong Masyarakat Banua Taat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor, Pemprov Kalsel Lakukan Relaksasi Pajak
“Kemudian, dari komponen lain-lain pendapatan yang sah juga terdapat dari hasil penjualan aset daerah tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan pendapatan pajak daerah,” papar Subhan.
Nah, menurut dia, total penerimaan keseluruhan Rp 669 juta lebih dengan realiasasi 97,69 persen. Sedangkan Dana Transfer Daerah (DTD) mencapai Rp 4,5 triliun lebih atau 99,7 persen.
BACA JUGA : Pemprov Kalsel Berikan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama, Simak Tanggal Dan Potongannya
“Bagi hasil bukan pajak dan bagi hasil pajak (77,92 persen), DAU (86,20 persen), DAK (73,69 persen). Insentif daerah (50,00 persen), pengeluaran non anggaran pihak ketiga rekening pemerintah lainnya,” katanya.
Subhan menyebutkan juga telah mendistribusikan dana bagi hasil ke pemkab/pemkot di Kalsel dari triwulan I hingga III. “Sedangkan, untuk triwulan IV nanti disampaikan pada awal tahun 2024,” imbuhnya.(jejakrekam)