PEMERINTAH Kota (Pemkot) Banjarmasin, didatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam rangka audit kinerja sejumlah Dinas dan SKPD, pada Jumat (17/11/2023).
AUDIT kinerja ini berkaitan dengan pemeriksaan, berkenaan dengan penataan kawasan permukiman di Kota Banjarmasin, berfokus dalam penanganan pemukiman kumuh.
Sebagai salah satu dinas yang terkait dalam hal ini, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Chandra Iriandi Wijaya mengatakan, bahwa sebenarnya ini merupakan kesempatan bagus. “Dari audit ini, BPK memberikan masukan. Sehingga kinerja dan tujuan yang ingin dicapai bisa lebih meningkat,” ujarnya.
BACA: Camat dan Lurah Dikumpulkan, Disperkim Godok Penuntasan Kawasan Kumuh di Banjarmasin
Selain mendapatkan masukan, audit ini juga diharapkan dapat mendorong sinergitas dan kerja sama, antara dinas dan SKPD terkait. Untuk percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin. “Tentunya kami tidak bisa bergerak sendiri, perlu kolaborasi dengan beberapa dinas terkait yang lain,” ucap Chandra.
Kolaborasi ini dikatakannya, mulai dari DLH untuk penanganan sanitasi, dengan PUPR untuk Cipta Karya, lalu dengan Dinsos untuk penanganan bedah rumah, hingga Satpol PP untuk penegakan Perda. “Tentu dengan kolaborasi tadi, akan menjadi percepatan dalam penanganan kawasan kumuh, serta menuju pengembangan kawasan perkotaan,” tuturnya.
Kedepannya, dengan adanya masukan dan saran yang telah diberikan oleh BPK, pihaknya akan mempelajari lagi lebih lanjut. Serta dalam waktu dekat, juga akan segera mengimplementasikannya. “Ini menjadi stimulan kami, untuk peningkatan atau optimalisasi dari kinerja kami,” tutupnya.
BACA JUGA: Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Banjarmasin Terus Digaungkan
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman mengatakan, untuk audit kinerja yang dilakukan oleh BPK RI ini, telah berjalan kurang lebih selama sebulan.
Dirinya juga berharap, audit kinerja yang dilakukan oleh BPK RI ini, Kota Banjarmasin bisa mendapatkan hasil penilaian yang baik. “Untuk itu tadi saya sudah memberikan beberapa masukan, sebagai bahan pertimbangan,” ucapnya.
Karakteristik dari Kota Banjarmasin, yang sebagian besar adalah lahan basah, serta memiliki banyak sungai harus menjadi pertimbangan. “Jangan melihat bahwa ketika rumah di pinggir sungai, itu menjadikannya sebagai kawasan kumuh langsung,” ujarnya.
“Tapi juga harus dilihat dari berbagai segi, jangan juga menjadikan solusi bahwa harus dengan rumah vertikal. Karena siapa tahu itu tidak sesuai dengan kultur masyarakat kita,” pungkasnya.(jejakrekam)